Ketegangan di Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan dari negara, karena justru membuat proses alienasi masyarakat setempat terus menguat. Solusinya bagaimana?

Kabar teranyar, Papua memanas akibat Maco Tabuni ditembak saat sedang makan pinang (makanan khas Papua) di daerah Perumnas III bersama beberapa rekannya. Berbagai sumber mengungkapkan, beberapa orang berbaju preman datang dan tanpa banyak bertanya, langsung menambak mati Maco. Kejadian ini dilihat langsung massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) disekitar perumnas III.

Sementar versi resmi kepolisian, diberitakan bahwa Maco Tabuni, Ketua I KNPB tewas ditembak oleh Tim Khusus Reskrim Polda Papua. Dalam keterangan Polisi setempat, Maco terpaksa ditembak karena hendak melawan dan berusaha merampas senjata petugas yang hendak menangkapnya. Akibat kejadian itu, enam butir peluru dimuntahkan ke tubuh Maco Tabuni yang menyebabkannya terkapar dan saat dalam perjalanan menuju rumah sakit Bhayangkara Polda Papua Maco menghembuskan nafas terakhirnya.

Lalu, mana yang benar dari kedua kabar itu? Agar tidak berdebat kusir, beberapa LSM yang tergabung dalam Solidaritas untuk Kemanusiaan Papua memberikan sembilan tuntutan kepada Presiden terkait kekerasan di Papua.

Direktur Eksekutif ELSAM, Indri Saptaningrum dalam jumpa persnya membahas kondisi Papua di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2012) menyampaikan sembilan tuntutan untuk merestorasi demokrasi dan kondisi Papua. Sembilan tuntutan yang ditujukan ke Presiden SBY yakni:

Pertama, solidaritas mendesak Presiden untuk merealisasikan dialog Jakarta-Papua yang dijanjikan Presiden pada tanggal 9 November 2011 tanpa penundaan. Kedua, Solidaritas mendesak seluruh institusi pemerintah untuk menghentikan stigmatisasi terhadap masyarakat Papua sebagai separatis dalam merespon perkembangan di Papua.

Ketiga, meminta Presiden mengambil langkah-langkah khusus untuk menghentikan pendekatan keamanan yang masif dengan dasar analisis yang prematur dari informasi intelijen. Keempat, solidaritas meminta Presiden menginstruksikan kepada Polri untuk mengambil langkah segera untuk menjamin rasa aman di masyarakat.

Kelima, Solidaritas juga meminta Presiden menghentikan isolasi terhadap Papua dan membuka akses seluasnya kepada masyarakat untuk menyalurkan aksi dan bantuan kemanusiaan untuk Papua. Keenam, Solidaritas mendesak DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam merealisasikan dialog damai untuk Papua.

Ketujuh, Solidaritas juga meminta Komnas HAM untuk membentuk tim investigasi khusus terkait rangkaian kekerasan dan penembakan di Papua untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang lebih masif. Kedelapan, Solidaritas meminta kepada LPSK untuk memberikan perlindungan pada para saksi-saksi utama dan keluarga korban penembakan dan kekerasan di Papua tanpa penundaan.

Kesembilan, solidaritas meminta seluruh personel penegak hukum di Papua untuk mematuhi prinsip-prinsip dan standar HAM yang dijamin konstitusi, termasuk perlindungan terhadap hak atas hidup dalam situasi apapun.

Dengan cara demikian, situasi Papua bakal mereda dan kehidupan yang kondusif bisa diwujudkan di sana. Sudah waktunya, negara mendengarkan masukan masyarakatnya yang mencari solusi damai atas konflik Papua.

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq sudah mempertanyakan sikap presiden dalam menangani konflik kekerasan di Papua yang terus bergulir. Negara ini, katanya, semestinya menyelesaikan problem Papua yang berkepanjangan itu secara komprehensif dan tidak dijadikan pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah mendatang.

Para analis melihat, pendekatan kesejahteraan dan keamanan semata tidak akan bisa memecahkan masalah Papua. Pendekatan budaya harus jadi pilihan untuk melengkapi pendekatan ekonomi-politik yang sejauh ini belum berhasil. ''Kompleksitas masalah Papua butuh konsentrasi dan fokus dari istana untuk menyelesaikannya secara komprehensif,'' ungkap advokat senior Adnan Buyung Nasution. [mdr]

Sumber: http://nasional.inilah.com/read/detail/1872830/pendekatan-keamanan-tak-tepat-hadapi-papua-membara