Press

Rilis Media
ELSAM di Media

Program 100 Hari Kabinet Dikritik
komitmen RPJM Nasional itu gagal diintegrasikan dalam rencana program 100 hari pemerintahan KIB II. ”Selama 100 hari pemerintahan KIB II, kami sama sekali tidak bisa menemukan petunjuk tentang adanya langkah-langkah untuk menyelesaikan agenda hukum dan HAM yang dirumuskan dalam program lima tahun sebelumnya,” ujar Agung Putri.
detil...

Bertindak dengan Beleid Usang
Berbeda dengan KUHP, Rancangan KUHP yang kini drafnya di Sekretariat Negara, menurut pakar hukum Indriyanto Seno Adji, sudah meniadakan hukuman yang jauh dari rasa keadilan itu. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP sudah diatur model penyelesaian restorative justice atau penyelesaian secara damai di luar pengadilan. Dalam rancangan ini diatur, nilai barang yang dicuri atau digelapkan diubah menjadi Rp 100 ribu. Artinya, di bawah itu dianggap pencurian atau penggelapan ringan. Model hukumannya bisa denda atau kerja sosial.

detil...

Dilarang Beredar, Disita Pula!
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyatakan, langkah Kejaksaan Agung itu adalah tindakan yang tidak demokratis. Langkah itu juga merupakan pelanggaran serius terhadap instrumen hak asasi manusia yang dibentuk dan berlaku di Indonesia.

Elsam mendesak agar keputusan dan instruksi Jaksa Agung itu dicabut. Kejagung juga diminta menghentikan tindakan yang dapat menghalangi, membatasi, atau mengekang kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat setiap orang. Hal itu termasuk memulihkan peredaran buku dan barang cetakan lainnya yang sebelumnya dilarang beredar.
detil...

Pembredelan Buku Oleh Kejaksaan Agung : Pelanggaran dan Pengekangan Terhadap Hak Atas Informasi dan Berekspresi
...Parameter yang dikaji antara lain apakah buku itu mengganggu ketertiban umum. Tim akan memutuskan apakah buku itu dilarang beredar atau tidak.

Secara terpisah, Koordinator Unit Pengembangan Sumber Daya Hak Asasi Manusia Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyu Wagiman berpendapat, jika memang buku itu dinilai bermasalah oleh Presiden, sebaiknya Presiden menulis buku saja.
detil...

Malam Puncak Peringatan HAM Digelar di TIM
Jakarta - Malam Puncak Perayaan Hari HAM hari ini (12/12) digelar di Lapangan Parkir Planetarium Taman Ismail Marzuki (TIM), Jalan Cikini Raya Jakarta. Acara berlangsung sejak pukul 14.00 WIB sampai pukul sepuluh malam nanti dengan menampilkan Group Musik Punk Rock asal Bali, Superman is Dead.
Event ini merupakan puncak dari agenda peringatan hari HAM sedunia 10 Desember yang digagas oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Kesibukan sudah nampak di kawasan TIM sejak siang hari tadi.

detil...

Membangun Aspirasi dari Pedesaan
Ketika ditemui Kompas di Bali, Gung Tri sedang berada di dalam sebuah perpustakaan pemerintah daerah di Jalan Teuku Umar, Denpasar. Ia sedang mempelajari pembuatan perpustakaan baru di beberapa tempat di wilayah pedesaan.
detil...

Elsam: SBY Utang Lima Agenda HAM
Untuk beberapa hal, SBY telah berjanji untuk melakukan agenda HAM namun belum dikerjakan
Menurut Agung Putri, urgensi untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM juga telah menjadi imbauan khusus Ketua Komnas HAM dan komunitas internasional. Namun, hal ini ternyata tidak dijadikan perhatian serius oleh pemerintah. Dengan mengabaikan imbauan ini, maka pemerintahan SBY menjadi satu-satunya pemerintahan pascareformasi yang tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian pelanggaran HAM secara efektif dan konsisten.
detil...

Tinggal Kemauan SBY
Kejaksaan Bisa Segera Menyidik Kasus Orang Hilang
Kamis, 8 Oktober 2009 | 03:41 WIB
Jakarta, kompas - Pengungkapan kasus penghilangan orang secara paksa pada periode 1997/1998 kini hanya bergantung pada kemauan Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat 2004-2009 telah memberikan rekomendasi pengungkapan kasus itu dan mengirimkannya ke Presiden.

Liputan_Media_PN_HAM_Orang_Hilang_Lainnya.pdf
detil...

Pengadilan HAM Ad Hoc Diminta Dibentuk
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan keputusan pembentukan pengadilan hak asasi manusia (HAM) ad hoc untuk kasus penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998. Desakan ini berkaitan dengan keluarnya rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang paripurna pada 28 September lalu. "Membentuk pengadilan HAM ad hoc dan memenuhi hakhak korban merupakan keputusan politik yang tepat di tengah keniscayaan dan skeptisisme yang tinggi masyarakat terhadap lembaga legislatif," kata Deputi Direktur Program Elsam, Indriaswati Saptaningrum, di Jakarta kemarin.
Liputan_Media_PN_HAM_Orang_Hilang_Lainnya.pdf

detil...

Elsam: Kasus Orang Hilang Bukan soal Militer atau Sipil
Rabu, 7 Oktober 2009 | 13:31 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengungkapan kasus orang hilang pada awal era reformasi 1997-1998 hingga saat ini masih mengalami kemandekan. Tidak sedikit kalangan yang meragukan dan cenderung skeptis penegakan hukum terkait kasus ini bisa dilakukan. Dugaan keterlibatan sejumlah petinggi militer dianggap semakin mempersulit proses peradilan terhadap kasus ini.
Liputan_Media_PN_HAM_Orang_Hilang_Lainnya.pdf

detil...

Tolak Pelupaan Pelanggaran HAM
Jakarta, Kompas - Di tangan para aktivis dan pejuang hak asasi manusia, grafis tidak lagi hanya sebuah karya seni. Media tersebut menjadi sarana memperjuangkan berbagai macam keprihatinan. Melalui grafis pula para pejuang HAM dan aktivis prodemokrasi, Jum'at (3/7), menggelar pameran bertajuk ”Grafis Melawan Lupa”.
detil...