Publikasi

1web
188 views

Laporan penelitian ini mengulas represi polisi dan militer terhadap aspirasi tuntutan kemerdekaan rakyat Papua yang disampaikan secara terbuka...

2
196 views

Dua tahun terakhir, dari periode Januari 2015 hingga Desember 2016, terjadi kecenderungan peningkatan pembungkaman hak menyampaikan pendapat di...

sampul-buku-web
259 views

Memperkuat Gerakan Advokasi Hak Asasi Manusia melalui Aktivisme Yudisial dan Mobilisasi Hukum: Refleksi Pendampingan Pil-Net atas kasus Japin...

untitled-1
341 views

Seruan ‘berkelanjutan’ menjadi titik sentral yang selalu digaungkan dalam industri bisnis perkebunan dan minyak kelapa sawit. Keinginan industry...

Foto Ki-Ka 1: Al Khanif (Direktur the Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration),
Fransisca Fitri (Koordinator KKB/Direktur Eksekutif YAPPIKA), Frans Sinatra (Kepala Seksi
Pendaftaran Ormas Kemendagri), dan Hendrik Rosdinar (Manajer Program YAPPIKA/Moderator)
342 views

Siaran Pers Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun ke-III dan ke-IV Sisi Problematika UU Ormas: Dari Intervensi Keabsahan...

nap-indo
570 views

Keberadaan korporasi di Indonesia memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat...

web-sampul-kertas-kebijakan
566 views

Pada Juni 2011, Dewan HAM PBB mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM sebagai bagian dari upaya...

sampul-policy-implementasi
878 views

Tanggungjawab Negara pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tidak cukup hanya dilihat dari sejauhmana dokumen kebijakan telah merepre­sentasikan...

sampul-policy-program
656 views

Pengambilan kebijakan publik berbasis HAM mengasumsikan pembentukan kebijakan didasar­kan pada kebutuhan untuk memperkuat negara sebagai pengemban kewajiban (duty-bearers)...

web-sampul-policy-pemahaman
698 views

Transformasi tersebut semestinya turut mengu­bah wajah manusia di dalam lembaga birokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan sebagai substansi dalam birokrasi semestinya...