Publikasi
Laporan HAM
Buku
Film
Buletin Asasi
Jurnal Dignitas
Kertas Kerja

Dokumentasi Proses Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Beracara pada Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Rangka Pembaruan Pengadilan Hak Asasi Manusia

	Tim Penyusun: Indriaswati Dyah Saptaningrum dan Syahrial M. Wiryawan Editor: Eddie Sius Riyadi Kolasi: xiv, 246 halaman Impresum: Jakarta: ELSAM bekerjasama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark dan The Asia Foundation, 2007 ISBN: - Harga: Rp 30.000

Dokumentasi Proses Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Beracara pada Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Rangka Pembaruan Pengadilan Hak Asasi Manusia
Tim Penyusun: Indriaswati Dyah Saptaningrum dan Syahrial M. Wiryawan
Editor: Eddie Sius Riyadi
Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bekerjasama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark dan The Asia Foundation
Tempat dan Tahun Terbit: Jakarta, 2007
Jumlah Halaman: xiv, 246 halaman
Harga: Rp 30.000

Sejak tahun 2005 ELSAM telah memulai inisiatif untuk bekerja bersama institusi penegak hukum untuk mendampingi upaya pembaruan didalamnya. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/095/SK/V/2005 tanggal 30 Mei 2005, secara formal ELSAM terlibat dalam satu tim pembaruan pada Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk melakukan asistensi atas substansi dari ide-ide pembaruan yang harus diadopsi sebagai kebijakan di lingkungan Mahkamah Agung.
Dokumentasi Proses Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Beracara pada Pengadilan Hak Asasi Manusia ini merupakan upaya untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai tahapan-tahapan kegiatan maupun naskah-naskah yang dihasilkan dari seluruh rangkaian kegiatan proses pembaruan prosedur beracara yang diatur dalam Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Daftar Isi

A. Bidang Umum
Bab I Pendahuluan
Bab II Sejarah Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai Pengadilan
Khusus
Bab III Hubungan antara hukum acara dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor
8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP0
Bab IV Permasalahan Fungsi Penyelidikan dan Penyidikan dalam Implementasi
Proses Peradilan Pidana

B. Bidang Penyelidikan
Bab I Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai Penyelidik
Bab II Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyerahan Hasil Penyelidikan

C. Bidang Penyidikan
Bab I Jaksa Agung sebagai Penyidik
Bab II Proses Penyidikan dan Hasil Penyidikan
Bab III Penyerahan Berkas Hasil Penyidikan

D. Bidang Penuntutan
Bab I Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum
Bab II Kewenangan Penahanan
Bab III Pelaksanaan Penuntutan

E. Bidang Pengadilan
Bab I Prinsip-prinsip Pemeriksaan di Pengadilan
Bab II Kewenangan Penahanan
Bab III Pemeriksaan Persiapan
Bab IV Proses Pemeriksaan Saksi
Bab V Alat Bukti
Bab VI Pembuktian
Bab VII Pendapat Hakim yang Berbeda
Bab VIII Dokumentasi Proses Persidangan

F. Bidang-bidang yang diatur secara Khusus dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Bab I Perlindungan Saksi dan Korban
Bab II Hak-hak Korban

Deskripsi Proses Kegiatan Penyusunan Pedoman