Kemenkumham dan ELSAM Gelar Workshop Persiapan Riset Bisnis dan HAM

ELSAM, JAKARTA — Pembentukan Panduan Nasional Isu Bisnis dan HAM dan Pengintegrasian Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM PBB (UN Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs) dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2020-2024 dinilai sangat urgen.

Bertujuan untuk mengakselerasi dua kebijakan yang penting terkait HAM di sektor bisnis itu, Ditjen HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan Lembaga Studi Advokasi dan Masyarakat (ELSAM) membuat serangkaian program.

Dengan dukungan dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, program yang akan dikerjakan diharap dapat berkontribusi mendorong terciptanya kebijakan yang seirama dengan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM.

Salah satu kegiatan yang akan dikerjakakan Ditjen HAM dan ELSAM dalam waktu dekat adalah studi dasar (baseline study) di lima provinsi. Untuk mematangkan rencana tersebut, serangkaian workshop bersama peneliti yang dari sejumlah institusi—Universitas, lembaga riset, lembaga konsultan publik, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkumham RI telah dilakukan pada pada 11, 16, dan 23 Februari 2019.

Workshop studi dasar menghasilkan tiga kesepakatan, yaitu pemetaan isu prioritas, pembentukan meta data, dan teknis penelitian lapangan.

Terkait dengan isu prioritas, tim peneliti akan fokus pada tiga hal, yaitu pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, perburuhan, serta konflik agraria.

Pemilihan isu prioritas ini didasari oleh pemetaan kasus terkait bisnis dan HAM di sektor perkelapasawitan yang tidak lepas dari persoalan tenaga kerja, lahan, dan lingkungan hidup.

Studi ELSAM 2018 “Di bawah-Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan” menunjukan, tarik-menarik kepentingan antara perusahaan, warga, dan pemerintah di sektor agraria terjadi di 10 provinsi di Indonesia.

Kesepuluh provinsi itu meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Dari sepuluh provinsi tersebut, lima provinsi yaitu Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Papua dan Sulawesi Utara akan menjadi tempat dilakukannya studi dasar.

Tujuan dari studi dasar itu sendiri meliputi dua hal. Pertama, pemetaan substantif  isu bisnis dan HAM di sektor Perkebunan; dan kedua, perumusan dokumen kunci untuk formulasi kebijakan bisnis dan HAM yang dapat diterapkan di Indonesia.

Studi dasar diharapkan menghasilkan kertas kebijakan (policy paper), dokumen usulan untuk Sekretariat Bersama Penyusunan RANHAM 2020–2024, dan laporan penelitian studi dasar. Di atas segalanya, studi yang segera akan dikerjakan itu diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mendorong perusahaan agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan kegiatannya.

 

Penulis: Vita Yudhani

Comments

share on:

Leave a Response