ELSAM dan Kemenkumham Rancang Penelitian tentang Dampak Kegiatan Bisnis terhadap Perempuan dan Anak

ELSAM, JAKARTA — Perempuan dan anak-anak dianggap lebih rentan terkena dampak dari aktivitas bisnis yang tak ramah HAM. Perlu penelitian untuk melihat sejauh mana dan seperti apa dampak kegiatan bisnis terhadap mereka.

ELSAM bekerja sama dengan Ditjen HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berencana melakukan penelitian tersebut. Tahap awal menuju penelitian, ELSAM mengundang sejumlah akademisi yang memiliki perhatian dan kompetensi di isu bisnis dan HAM untuk mendiskusikan dan menyusun rancangan penelitian, dalam workshop di Jakarta, Kamis (21/2).

Hadir dalam worshop Iman Prihandono (Universitas Airlangga), Majda El Muhtaj (Universitas Islam Medan), Sri Rahayu Wahyuningroem (Universitas Indonesia), Patricia Rinwigati (Universitas Indonesia), Sri Wiyanto Eddyono, Chloryne Dewi (Universitas Padjajaran) dan Eko Riyadi (Universitas Islam Indonesia).

Peneliti Senior ELSAM Adzkar Ahsinin mengatakan, “Dampak operasi corporate tidak netral gender. Artinya, perempuan memiliki tingkat kerentanan yang lebih dibandingkan laki-laki.”

Merujuk Sweetman dan Pearson (2018), para perempuan banyak yang terpinggirkan, meski perkembangan aktivitas ekonomi mengalami peningkatan yang progresif.

Lebih lanjut, pemarjinalan perempuan juga diperkuat oleh norma sosial dan stereotipe atas peran ekonomi yang berbasis gender, serta adanya relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki.

Terkait dengan anak, Adzkar mengatakan bahwa pisau analisis untuk mengobservasi anak sebagai subjek dalam isu bisnis dan HAM di antaranya hak untuk berpartisipasi, hak atas hidup—termasuk kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang.

Tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan adalah mendapatkan serangkaian bukti atas pengalaman perempuan dan anak dari dampak aktivitas bisnis di sejumlah wilayah.

Terkait  ini, Deputi Advokasi ELSAM Andi Muttaqien menegaskan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini “dapat memberikan pengaruh pada adanya paradigma anak dan perempuan di Rancangan Akasi Nasional HAM (RANHAM).”

Terakomodasinya paradigma perempuan dan anak dalam RANHAM 2020–2024, diharapkan dapat semakin meningkatkan inklusivitas terhadap kelompok rentan dan penguatan perspektif gender dan anak dalam segala aktivitas bisnis di Indonesia.

Penulis: Vita Yudhani

Comments

share on:

Leave a Response