Bendungan Pamukkulu: Air Dibendung, Tanah Hilang, HAM Dilanggar

ELSAM, Makassar – Proyek pembangungan Bendungan Pamukkulu di Desa Kale Ko’mara, Kabupaten Takalar, terus disorot. Salah satunya karena ganti rugi yang diberikan kepada warga yang terdampak proyek dinilai terlalu rendah dan tidak manusiawi.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan bersama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menggelar pertemuan untuk memahami lebih jauh permasalahan seputar proyek strategis nasional di Sulsel tersebut.

Pertemuan yang diadakan di Makassar pada Rabu 27 Februari 2019 lalu itu dihadiri 27 peserta yang berasal warga Desa Kale Ko’mara dan lembaga jaringan Walhi Sulsel. Selain bertujuan mendapat pemahaman yang lebih utuh tentang proses dan dampak proyek pembangunan bendungan, pertemuan juga juga menjadi ruang untuk membangun komitmen dan dukungan berbagai kalangan untuk menguatkan kampanye, advokasi, dan pengorganisasian perempuan dan masyarakat terdampak proyek Bendungan Pamukkulu.

Minus Partisipasi

Perwakilan warga Kale Ko’mara, Darwis Daeng Sewang, menceritakan awal mula warga terlibat dalam rencana pembangunan bendungan di kampung mereka.

Pertemuan antara warga dengan pelaksana pembangunan proyek bendungan menurutnya dilakukan secara tiba-tiba sehingga tidak semua warga terlibat. Biasanya undangan pertemuan dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan diberikan sehari sebelum pertemuan. “Itu pun warga menerima (undangan pertemuan) pada sore hari,” tutur Daeng Sewang.

Dalam pertemuan itu kata Daeng Sewang pelaksana proyek hanya memberitahukan rencana pembangunan bendungan. “Tidak ada musyawarah atau diskusi antara pelaksana proyek dengan warga,” lanjutnya.

Proses yang kurang partisipatif juga tampak pada penetapan besaran ganti rugi. Warga kata Daeng Sewang tiba-tiba diberitahu bahwa harga ganti rugi lahan telah ditetapkan oleh tim appraisal. Namun hingga saat ini warga sama sekali tidak mengerti dasar penetepan harga dari tim appraisal itu—harga yang ditetapkan oleh tim appraisal berkisar Rp3.500 hingga Rp25.000 per meter.

Masalah penetapan harga yang tanpa standar jelas itu pernah diadukan ke Bupati dan Ketua DPRD Takalar. Namun, baik Bupati Ketua DPRD mengaku tidak mengetahui bagaimana tim appraisal menentukan harga.

Dalam cerita Daeng Sewang, warga sebenarnya bisa menerima pembangunan bendungan Pamakkulu, karena pada awal sosialisasi pembangunan Gubernur Sulsel pernah menjanjikan ganti rugi pembebasan lahan yang akan diterima warga sebesar Rp.50.000 per meter.

Sayangnya, janji Gubernur itu hanya isapan jempol. Dalam pertemuan terakhir di Balai Pompengan pada 2017 dengan Dinas PU, harga yang ditetapkan nyatanya jauh di bawah harga yang dijanjikan.

Dalam pertemuan tersebut warga dikelompokkan yang setuju dan yang tidak setuju dengan harga yang ditetapkan BPN. Dalam hal ini warga merasa terjebak, karena BPN kemudian mengatakan, warga yang tidak setuju dengan harga pembebasan tanah mereka dipersilahkan mengajukan gugatan di pengadilan.

Pertemuan antara pelaksana proyek dengan warga mestinya dilakukan secara bebas dan setara sehingga pelibatan warga dalam proyek pembangunan benar-benar terwujud. Hal ini rupanya tidak terjadi dalam proses pembangunan Bendungan Pamukkulu.

Temuan Walhi Sulsel, setiap pertemuan antara pelaksana proyek dengan warga selalu dihadiri Koramil dan Kapolsek. Pelibatan pihak militer dan polisi dalam pertemuan tersebut dianggap bisa menekan warga, sehingga mereka tidak bisa mangutarakan pendapatnya secara bebas dan terbuka.

Putusan yang Memiskinkan

Kuasa hukum warga Desa Kale Ko’mara, Andi Radianto, bersama-sama dengan warga sebelumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Takalar. Dalam gugatan, mereka menolak penetapan harga yang diberikan oleh BPN. Harga tersebut dinilai tidak berprikemanusiaan dan berpontensi memiskin warga yang terdampak proyek.

Gugatan yang diajukan mewakili 65 warga yang masuk dalam pembebasan lahan tahap pertama. Luas lahan yang dibebaskan pada tahap ini adalah 100 Ha yang terdiri atas 95 bidang tanah.

Dalam perjalanannya kemudian, PN Takalar mengabulkan gugatan warga dan memutuskan BPN harus menambah Rp.50.000 per meter untuk biaya pembebasan lahan warga.

Putusan yang sesuai dengan harapan warga tersebut sayangnya dimentahkan dalam tahap berikutnya. Mahkamah Agung membatalkan putusan PN Takalar. Warga kembali harus menerima ganti rugi rendah sebagaimana ditetapkan di awal.

Dari investigasi Walhi juga ditemukan bahwa proses pembebasan lahan dengan cara bertahap berpotensi merugikan warga. Pada tahap pertama pembebasan lahan hanya mencakup tanah untuk badan bendungan dan lokasi lahan relokasi. Sementara sebagian besar lahan yang akan digenangi diabaikan tanpa ganti rugi.

Menurut Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al-Amin, pembangunan Bendungan Pamukkulu akan membendung sungai Pappa sepanjang 7,8 KM. Dampaknya kata Muhammad, lahan pertanian dan sebagian hutan lindung di Takalar akan tenggelam.

Diketahui, di Sulawesi Selatan hanya terdapat dua proyek strategis nasional. Keduanya merupakan proyek infrastruktur di sektor irigasi. Hal ini dikarenakan Provinsi Sulsel masih dinilai sebagai sentra pangan di Indonesia kawasan timur. Dua proyek tersebut adalah Bendungan Pasaloreng dan Bendungan Pamukkulu.

Sumber pendanaan bendungan Pamukkulu berasal dari utang luar negeri. Kami pun menemukan bahwa pembangunan proyek bendungan Pamukkulu ini diperoleh dari kerjasama pinjaman antara pemerintah Indonesia dengan Bank Pembiayaan Infrastrukur Asia(Asian Infrastructure Invesment Bank/AIIB).[1] AIIB merupakan bank multilateral yang berkantor di Beijing, Tiongkok. Pemilik modal AIIB terdiri dari beberapa negara, salah satunya Indonesia.

ELSAM dan Walhi Sulsel akan mengangkat persoalan-persoal ini kepada pemberi utang, dalam hal ini AIIB. Tidak adanya proses musyawaran dan pelibatan militer dan polisi dalam musyawarah, seharusnya dilakukan konsultasi ulang.

Penulis: Andi Muttaqien

[1] https://www.aiib.org/en/projects/approved/2018/strategic-irrigation-modernization.html

Comments

share on:

Leave a Response