Mengurai Permasalahan dan Tantangan Kebijakan Ekonomi Digital

ELSAM, JAKARTA – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meggelar diskusi kelompok terfokus (FGD) bertajuk “Reformasi Kebijakan Siber: Mengurai Permasalahan dan Tantangan Kebijakan Ekonomi Digital”.

Diskusi digelar di Jakarta, Kamis (7/2) dan dihadiri perwakilan Bukalapak, Tokopedia, APTIKNAS, Indodax, AFTECH, Gojek, BI, dan Traveloka.

Diketahui ekonomi digital di Indonesia terus berkembang. Pangsa pasar yang besar, tingkat penetrasi pengguna internet yang telah melawati angka 50%, dan membaiknya infrastruktur akses menjanjikan masa depan yang cemerlang bagi bisnis digital.

Seperti dilaporkan Tempo, pada 2016 orang yang berbelanja online sebanyak 7,4 juta jiwa dengan nilai transaksi sebesar Rp 48 triliun. Tahun berikutnya, angka itu naik menjadi 11 juta dengan transaksi mencapai Rp 68 triliun. Dan pada tahun 2018, meski belum diketahui persis, taksiran total transaksi mencapai Rp 95, 48 triliun.

Angka-angka ini baru diproduksi dari perdagangan online atau e-commerce. Data-data di atas senada dengan hasil analisis Ernst&Young, pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun meningkat 40%. Tahun 2020, volume bisnis e-commerce di Indonesia diprediksi akan mencapai US$ 130 miliar dengan angka pertumbuhan per tahun sekitar 50%.

Transaksi lainnya seperti penggunaan teknologi finansial atau fintech yang menyentuh angka Rp 252 triliun dan sebagian besar berasal dari pembayaran digital. Atau aktivitas lainnya seperti perluasan layanan yang ditawarkan ride-hailing seperti pesan antarmakanan yang mendulang angka sekitar Rp53 triliun.

Sementara sektor online media yang mencakup gaming, iklan, streaming video dan musik mencapai angka Rp39 triliun.

Pertumbuhan ekonomi digital juga ditandai dengan lahirnya perusahaan-perusahaan start-up baik dalam negeri maupun luar yang valuasinya di atas US$ 1 miliar.

Angka keuntungan ini secara ekonomi sangat menjanjikan. Namun bagaimana respon pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang ramah dan mendukung percepatan ekonomi digital ini?

Meskipun angka penetrasi Indonesia cukup tinggi yakni 54,68% atau sekitar 143,26 juta jiwa terkoneksi internet, harus diakui jaringan internet belum merata dan stabil di seluruh wilayah Indonesia. Tantangan ini berkutat pada tiga area yakni infrastruktur, aplikasi dan konten.

Adapun salah satu yang paling memungkinkan diambil oleh pemerintah yakni menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung ekosistem ekonomi digital serta perkembangan teknologi lainnya seperti blockchain dan cryptocurrency.

Pembayaran Digital sebagai faktor percepatan perkembangan ekonomi digital ternyata belum sepenuhnya optimal dan merata. Selain karena persoalan pembayaran digital yang masih belum populer, keamanan jaringan dan infrastruktur juga masih menjadi persoalan utama.

Kasus-kasus seperti metode penagihan lainnya yang berdampak langsung pada perlindungan data pribadi konsumen memperburuk situasi. Contohnya penipuan atau penggunaan finansial digital (FinTech) khususnya peer-to-peer lending yang menyalahgunakan data pribadi konsumen.

Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab hukum untuk menindak lanjuti maupun mencegah merebaknya kasus-kasus tersebut. Selain persoalan infrastruktur, penguatan perkembangan ekonomi digital di Indonesia juga harus memperhatikan masalah kepercayaan dan perlindungan konsumen.

Comments

share on:

Leave a Response