Mencari Model Pengaturan Media Sosial di Indonesia

ELSAM, JAKARTA – Media sosial telah digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite jumlah penggunanya mencapai 150 juta orang dan mereka menghabiskan waktu rata-rata tiga jam dua puluh menit setiap harinya. Sayangnya, selain digunakan untuk membagi video hiburan, menyampaikan kritik, atau sekedar berbagi kabar dan kekesalan, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan kabar yang menyesatkan, ujaran kebencian, dan berbagai aksi negatif lain. Pemerintah didorong untuk segera membuat aturan, agar media sosial menjadi ruang berinteraksi yang sehat.

ELSAM mendiskuskan masalah tersebut pada Rabu (13/02/2019) lalu. Digelar di Jakarta, diskusi mengundang para pemangku kepentingan; pemerintah, masyarakat sipil, dan perusahaan teknologi informasi dan komunikasi. Hadir dalam diskusi perwakilan dari Kementarian Informasi dan Komunikasi (Kominfo), Kementerian Hukum dan HAM, HIVOS, ICT Watch, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH Pers, dan Dewan Pers. Diskusi bertujuan untuk menggali sejumlah persoalan dan model pengaturan media sosial.

“Kebijakan pemerintah terkait teknologi informasi, khususnya media sosial masih sangat ketinggalan. Satu-satunya aturan yang membahas teknologi adalah UU ITE,” kata Blandina Lintang Setianti membuka diskusi.

Pengaturan UU ITE menurut Lintang mencakup semua aktivitas di internet. Sayangnya, lanjut lintang, materi dan implementasi UU ITU banyak mengandunng kelemahan. Salah satunya terkait dengan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan berekspresi. “Terdapat pasal UU ITE yang samar sehingga bisa ditafsirkan sewenang-wenang. Kelemahan lainnya UU ITE tidak mengatur masalah perlindungan data pribadi,” tegas Lintang.

Menanggapi paparan Lintang, Deputi Riset ELSAM Wahyudi Djafar mengatakan, model pengaturan media sosial di Indonesia bisa melihat dari negara yang telah lebih dulu menerapkannya. Di Asia Tenggara kata Wahyudi, negara yang sedang dalam proses penyusunan undang-undang terkait media sosial antara lain Malaysia (sebelumnya sudah ada Anti Fake News Law tapi dibatalkan), Singapura, Thailand, Filipina. Sementara Vietnam saat ini justru memaksakan penggunaan Cyber Security Law untuk mengatur media sosial. Di luar kawasan, beberapa negara juga sudah memiliki undang-undang yang mengatur media sosial.

“Jerman baru saja memberlakukan aturan keras, yang mewajibkan penyedia platform media sosial menghapus berita bohong dan ujaran kebencian. Lalu seperti apa aturan yang akan kita buat?” tanya Wahyudi.

Menanggapi Wahyudi, Anggota Dewan Pers Agus Soedibjo mengatakan, pengaturan media sosial di Indonesia harus mengikuti negara yang secara politik lebih maju. “Jerman untuk media sosial dan Uni Eropa untuk perlindungan data pribadi,” kata Agus dalam diskusi.

Aturan media sosial yang baru-baru ini diberlakukan di Jerman (Netzwerkdurchsetzungsgesetz/NetzDG), menurut Agus memiliki kualitas bagus karena membebankan platform untuk bertanggung jawab. “Jadi jika ada ujaran kebencian, yang dihukum itu Facebooknya, bukan Buni Yaninya,” lanjut Agus, mencontohkan jika NetzDG berlaku di Indonesia.

Meski demikian, Agus menilai NetzDG memiliki kekurangan. Salah satunya tidak mengatur soal Mekanisme pemulihan jika media sosial menghapus untuk konten yang legal.

Lebih jauh Agus mengatakan pengambilan model perlu dilakukan kajian mendalam dan diskusi semua stakeholder untuk melihat kepentingan masing-masing pihak. Diskusi juga perlu untuk menyamakan persepsi.

“Masyarakat sipil punya kepentingan untuk kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi. Kepentingan ini dipahami berbeda oleh industri dan negara” kata Agus.

Kepala Subdirektorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Informasi Teguh Arifiyadi mengatakan, pengaturan media sosial harus menempatkan negara di atas industri.

Selama ini menurut Agus tingkat kepatuhan penyedia paltform masih rendah. “Banyak kasus yang tidak selesai karena intermediari atau platformnya tidak mau kerja sama,” kata Teguh.

Teguh mencontohkan, pihaknya rutin melaporkan konten negatif dan meminta konten tersebut dihapus dari platform. “Tapi dari ribuan konten yang kami minta untuk ditake down, yang disetujui hanya sekitar lima puluh persen,” katanya.

Sikap pemerintah terhadap penyedia paltform selama ini kata teguh masih terbilang lembut. Meski demikian, pemerintah bisa bersikap keras kepada platform yang menganggap sepele sesuatu yang dianggap pemerintah penting. “Ya kita buktikan, kita pernah memblokir Tik Tok, Telegram, Tenor, Vimeo, dan banyak aplikasi lain,” tegasnya.

Penulis: Sueb

Comments

share on:

Leave a Response