Pemberitaan Kasus Prostitusi Online: Kembali Moralitas Dibebankan Secara Diskriminatif Terhadap Perempuan

Siaran Pers ELSAM

Pemberitaan Kasus Prostitusi Online: Kembali Moralitas Dibebankan Secara Diskriminatif Terhadap Perempuan

Pemberitaan kasus prostitusi dalam jaringan (online) kembali menyita perhatian publik. Aparat keamanan melakukan intrusi secara paksa ke dalam kamar sebuah hotel berbintang lima di Surabaya pada Sabtu, 5 Januari 2019. Berbagai pemberitaan menyebutkan tindakan itu dilakukan setelah aparat mendapatkan aduan bahwa sepasang perempuan dan laki-laki yang menempati kamar tersebut terlibat dalam prostitusi online. Peristiwa ini secara cepat tersebar melalui media massa online dan langsung memojokkan pihak perempuan. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengamati pemberitaan-pemberitaan yang tersiar di sejumlah media sosial maupun platform berita elektronik menempatkan pihak perempuan sebagai subyek yang dipersalahkan dan dipermalukan (blaming and shaming). Fenomena ini merupakan bagian dari bentuk kekerasan perempuan dalam jaringan (online violence against women [&girls]/OVAWG).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan global yang mengancam kebebasan individu perempuan di berbagai lapisan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap perempuan meningkat dengan bantuan berbagai platform internet. Laporan dari Broadband Commission Working Group on Gender tahun 2015 mengungkapkan bahwa 73% perempuan di dunia telah terekspos atau mengalami beberapa bentuk kekerasan di internet. Bentuk-bentuk kekerasannya merentang mulai dari pelecehan dan dipermalukan hingga ancaman perkosaan hingga paksaan untuk melakukan bunuh diri (induced suicide). Bentuk-bentuk kekerasan dalam internet memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang besar terhadap kedudukan perempuan di internet.

Kasus prostitusi online yang baru-baru ini ramai menjadi perbincangan pengguna internet merupakan fenomena yang telah muncul karena pesatnya penggunaan internet. Namun demikian, sama seperti prostitusi pada umumnya, fenomena ini selalu menempatkan perempuan sebagai obyek kepuasan dan rentan terhadap viktimisasi ganda (double victimization). Hal ini berkaitan dengan stigma dan tanggungjawab sosial-moral yang dilekatkan pada status perempuan sehingga pengalaman yang dihadapi oleh perempuan dalam jaringan prostitusi jauh lebih menyakiti ketimbang yang dialami perempuan. Kekerasan ini diperburuk dengan institusi sosial (agama, media massa, birokrasi, penegak hukum) yang tidak sensitif dengan pengalaman perempuan.

Berdasarkan pengetahuan tersebut, ELSAM mengamati terdapat sejumlah kesalahan fatal dalam menyikapi kasus prostitusi online yang terjadi di Surabaya. Pertama, pemberitaan media massa yang memojokkan pihak perempuan. Pengamatan Elsam menyimpulkan bahwa pemberitaan kasus prostitusi lebih banyak menyoroti personalitas dan peran pihak perempuan yang dalam beberapa laporan berita secara terang-terangan menampilkan identitas pribadinya. Hal ini melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan bahwa “wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila…” Sebagai salah satu pilar demokrasi, institusi jurnalistik telah gagal menghadirkan pemberitaan yang mengedukasi dan informatif. Alih-alih, media massa justru menjadi pihak yang turut menyebarluaskan praktik-praktik kekerasan terhadap pihak perempuan di internet.

Keduaaparat kepolisian melakukan sejumlah tindakan fatal menyangkut martabat dan hak asasi manusia pihak perempuan. Kasus prostitusi online di Surabaya memperlihatkan bahwa polisi bukan hanya gagal melindungi perempuan sebagai korban prostitusi namun juga melanggar sejumlah hak yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak atas privasi (Pasal 28G ayat [1]). Hal ini juga termasuk kegagalan polisi dalam melihat secara jernih siapa pihak yang harus diproses secara hukum dalam kasus prostitusi tersebut. Alih-alih, tindakan polisi justru menempatkan korban dalam siklus viktimisasi ganda yang berpotensi melanggar hak-haknya yang lain.

ELSAM menilai bahwa Negara perlu mengambil langkah-langkah khusus untuk menanggulangi semakin meningkatnya kekerasan perempuan di internet. Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam hal ini yaitu kepekaan (sensitization), perlindungan (safeguard), dan hukuman (sanction). Prinsip kepekaan mensyaratkan adanya perubahan dalam norma dan perilaku sosial yang meliputi reformasi kelembagaan, peraturan, dan budaya dalam memperlakukan perempuan yang menjadi korban kekerasan di internet. Prinsip perlindungan mengkhususkan adanya sistem mitigasi dalam jaringan untuk melindungi perempuan korban kekerasan di dunia maya yang tidak hanya melibatkan institusi publik namun juga masyarakat sipil dan komunitas industri. Prinsip penghukuman berarti pengaturan terkait pemberian hukuman ataupun sanksi harus disediakan dan ditegakkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip peradilan yang adil.

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, ELSAM merekomendasikan hal-hal berikut:

  1. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi perempuan dalam kasus-kasus prostitusi online dari segala bentuk eksploitasi maupun pemberitaan yang menyudutkan, termasuk menjalankan prosedur perlindungan yang memadai bagi korban;
  2. Mendesak aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan fungsi penegakan hukum dengan memperhatikan penggunaan pasal-pasal pemidanaan secara tepat terhadap pelaku prostitusi, sekaligus bertujuan untuk melindungi perempuan sebagai korban.
  3. Mendesak Dewan Pers untuk menindak secara tegas media massa yang melanggar prinsip-prinsip jurnalistik dan kode etik jurnalistik terkait dengan perlindungan identitas pribadi perempuan korban asusila.
  4. Mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang strategis untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan baik online maupun offline dengan menyusun peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan adil untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan;
  5. Mendorong Komnas Perempuan untuk segera melakukan pendampingan dan memberikan perlindungan kepada korban pemberitaan prostitusi online serta melakukan segala upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Jakarta, 10 Januari 2019

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif

 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telepon: 08121996984, atau Adzkar Ahsinin (Peneliti Senior), telepon: 085694103959, atau Alia Yofira Karunian (Peneliti), telepon: 081217015759, atau Vita Yudhani (Staff Advokasi HAM), telepon: 081284972483.

Comments

share on:

Leave a Response