Bagaimana Teknologi Memanipulasi Pemilih dan Mengancam Demokrasi?

ELSAM, Jakarta – Pemanfaatatan teknologi bigdata untuk kampanye di media sosial dianggap sangat mungkin dilakukan oleh politisi yang akan bertarung pada 17 April nanti. Pengguna sosial media yang besar dan ketiadaan hukum yang komprehensif terkait hal ini menjadi celah terjadinya ekspolitasi data pemilih untuk kepentingan politik elektoral.

Peringatan ini disampaikan oleh Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar. “Iklan politik di media sosial itu efektif. Dengan memanfaatkan data pemilih yang rinci dari media sosial, mereka bisa mengirimkan pesan ke tiap orang dengan model yang sesuai dengan profil orang tersebut,” kata Wahyudi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/12/2018)

Kampanye di media sosial menurutnya berbeda dengan model kampanye konvensional seperti iklan di televisi dan SMS blast. Meski sama-sama menjangkau banyak orang, kampanye konvensional hanya berisi pesan yang sama untuk semua orang. Karena mengabaikan karakteristik masing-masing orang, kampanye semacam ini dianggap sudah ketinggalan zaman.

Sebelumnya, eksploitasi data pribadi pengguna media sosial telah terjadi di berbagai negara. Wahyudi mencontohkan kasus eksploitasi data pemilih untuk kampanye oleh perusahaan analis data Cambridge Analytica di Amerika serikat (AS) dan Kenya.

Di AS Cambridge Analytica menggunakan 50 juta data pengguna Facebook. Data tersebut diolah sedemikian rupa sehingga perusahaan mengetahui kecenderungan politik, kebiasaan, selera, dan hal lain terkait pribadi pengguna lainnya.

Setelah data terolah, masih-masing pengguna dikirim pesan untuk memilih Trump dengan format yang sesuai dengan data pengguna yang sudah terolah tersebut.

Sementara di Kenya kata Wahyudi Cambridge Analytica menggunakan strategi “divisive propaganda” yang meningkatkan permusuhan etnis demi memenangkan Capres Uhuru Kenyatta.

Selama musim kampanye Cambridge Analytica mengirimi warga pesan yang telah ditargetkan berisi disinformasi dan ujaran kebencian. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa data pemilih, data media sosial, dan nomor telepon telah dihubungkan satu sama lain, dianalisis, untuk kemudian digunakan untuk menyebarkan propaganda politik yang ditargetkan kepada calon pemilih.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Netgrit Sigit Pamungkas menyinggung kampanye melalui fasilitas beriklan di media sosial yang menurutnya membuat kontestasi tidak berimbang.

Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 menentukan bahwa setiap peserta Pemilu hanya boleh membuka sepuluh akun di setiap platform. Dan iklan kampanye hanya boleh tayang 30 detik setiap hari untuk masing-masing platform.

“Ini KPU keliatannya salah mengatur. Yang dia atur itu akun personal. Mestinya yang diatur itu diplatformnya, di Facebooknya, di Twitternya, di Instagramnya,” tambah Sigit.

Terkait dengan manipulasi data pengguna data media sosial untuk kepentingan politik, Sigit yakin hal tersebut telah digunakan oleh para politisi di Tanah Air.

“Melihat gejala Sosmed terkait kampanye hari ini kan sangat terasa sekali. Tapi sayangnya, kecendrungannya adalah yang dipakai adalah negatifnya, seperti mengeksploitasi ketakutan dari pemilih dengan menggunakan datas besar ini,” tegasnya.

Potensi penyalahgunaan data peribadi pemilih sudah semestinya diantisipasi oleh penyelenggara Pemilu. Aturan yang rinci tentang data pribadi, sanksi bagi pelaku dan perusahaan yang terbukti melanggar dan ketentuan lain terkait perlindungan data pribadi perlu segera dibuat sebelum kejadian seperti di AS, Kenya, dan sejumlah negara lain terjadi di sini.

Penulis: Sueb

Comments

share on:

Leave a Response