The 7th Session of UN BHR Forum: Mengabarkan Kepada Dunia Perkembangan Isu Bisnis dan HAM di Indonesia

ELSAM, Jenewa− Perhelatan akbar The 7th Session of United Nation Business and Human Rights Forum (UN BHR) dilaksanakan 26-28 November 2018 di Jenewa, Swiss. Perhelatan ini merupakan poros dari perkembangan isu bisnis dan hak asasi manusia. ELSAM sebagai lembaga yang turut melakukan advokasi berbasiskan riset dalam isu Bisnis dan HAM, turut berpartisipasi dalam acara tersebut sebagai bagian dari delegasi Indonesia.

Tema besar yang diambil dalam sesi UN BHR kali ini adalah “Bisnis menghormati HAM – Membangun pada yang Sukses Dikerjakan”. Tujuannya agar dapat melihat lebih dekat apa yang selama ini sudah dikerjakan dan sukses oleh para pemangku kepentingan yakni Pemerintah, Masyarakat Sipil dan Korporasi.

Selain itu, Forum juga mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dikerjakan oleh pemangku kebijakan lantas gagal, apakah yang sudah dilakukan dan bagaimana mengisi jarak antara ekspektasi dan realita.

Sejarah baru sudah tercipta dalam The 7th Session of UN BHR Forum, bahwa pertama kali dalam forum UN ada tiga orang CEO dari perusahaan multinasional menjadi pembicara pada Pleanary Kedua setelah pembukaan Forum. Ketiga CEO tersebut adalah Gary Goldberd, CEO Newmont Mining Corporation; Patrick Pouyanne, CEO Total; dan Tania Schneider Electric.

Tak hanya itu, untuk pertama kali Forum UN juga dihadiri pengelola Bursa Saham, yakni Jeannette Von Wolfersdorff, Santiago Exchange. Ini menjadi pertanda baru dunia bisnis sudah masuk dalam perlombaan siapa yang paling berkomitmen menghargai hak asasi manusia.

Sementara itu, dalam forum tersebut Indonesia menyampaikan perkembangan terbaru isu bisnis dan HAM, diwakili Prabianto Mukti Wibowo sebagai Asisten Deputi III Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenkoperekonomian), selaku National Contact Point on Business and Human Rights.

Prabianto mengatakan, Indonesia telah mengadakan dialog multi-stakeholder, dipimpin oleh Kemenkoperekonomian sebagai Focal Point Nasional dalam Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang menghasilkan peta jalan, berjudul Bogor Outcome Declaration.

Peta jalan ini terdiri dari sepuluh poin rekomendasi bagi Indonesia untuk melaksanakan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs), yang mengharuskan pembentukan gugus tugas nasional melalui Keputusan Presiden untuk:

  1. Pandu upaya peningkatan kesadaran di antara para pemangku kepentingan di semua tingkatan;
  2. Mengadopsi komitmen kebijakan untuk menyusun Rencana Aksi Nasional untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau bab tentang bisnis dan hak asasi manusia dalam Rencana Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia;
  3. Mengkonsolidasikan upaya penilaian dasar yang ada dan mengisi kesenjangan data apa pun;
  4. Mengarahkan proses penyusunan Rencana Aksi Nasional pada Desember 2019 untuk menghubungkan hubungan yang ada dan menyelaraskan Rencana Aksi Nasional dengan Rencana Aksi Nasional tentang implementasi SDG;
  5. Mendukung kelanjutan dan peningkatan inisiatif sertifikasi yang sedang berlangsung
  6. Kembangkan strategi komunikasi untuk mengkomunikasikan bukti kemajuan di Indonesia secara lebih efektif;
  7. Terlibat dalam konsultasi berkala dengan CSO dan sektor swasta;
  8. Bagilah peta jalan menjadi tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti dan tugaskan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap tugas;
  9. Sepakati kerangka waktu dan target peta jalan;
  10. Adopsi SOP yang sesuai.

Dengan peta jalan di tangan ini dan gugus tugas nasional sedang berlangsung, Indonesia berkomitmen menyatukan semua aktor—pemerintahnasional dan lokal, sektor swasta, investor, konsumen—untuk mendorong komitmen lebih lanjut untuk menjalankan perlombaan ke puncak dalam bisnis dan hak asasi manusia.

Penulis : Sekar Banjaran Aji

Comments

share on:

Leave a Response