Pengarustamaan Isu Lingkungan dan HAM di Papua

ELSAM, Jayapura – Isu lingkungan dianggap masih kurang populer di Papua. Leo Imbiri, Direktur Eksekutif WALHI Papua, mengatakan dinamika politik di Papua menjadi salah satu faktor utama dari kurang bergaungnya isu ini.

“Kita para aktivis di Papua, harus akui masih sering membicarakan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) hanya sebagai persoalan politik saja. Padahal banyak dari persoalan itu disebabkan juga oleh kerusakan lingkungan,” ujar Leo, dalam Pelatihan Dasar untuk Pembela HAM atas Lingkungan yang digelar Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Yayasan Anak Dusun Papua (YADUPA), di Jayapura, Papua, pada  19 hingga 23 November 2018 lalu.

Menurut Leo, isu kerusakan lingkungan dan politik di Papua tidak terpisahkan. Namun kata dia isu lingkungan mesti mendapatkan perhatian khusus agar tuntutan rakyat Papua terhadap keadilan dan penegakkan HAM tidak dilihat sebagai sentimen politik belaka. ”Karena itu, pelatihan semacam ini menjadi penting bagi kita para aktivis gerakan sosial di Papua,” tambahnya.

Pelatihan diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah di Papua dengan beragam latar belakang. Mulai dari mahasiswa, perwakilan masyarakat adat, hingga staf organsasi masyarakat sipil (CSO).

Pernyataan Leo diamini oleh peserta pelatihan. Mereka menganggap kompleksitas permasalahan terkait HAM di Papua  tidak bisa hanya didekati secara politik.

Edison, salah seorang peserta wakil dari masyarakat adat, memberi contoh kasus pembangunan Pelabuhan Internasional di kawasan dekat wilayah adat sukunya di Tanjung Tanah Merah, Jayapura. Menurut Edison, kasus itu perlu dilihat dari kaca mata lingkungan. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui dampak pembangunan terhadap lingkungan masyarakat Tanjung Tanah Merah.

Sementara itu, Sulistyowati, aktivis pelestari lingkungan di wilayah Pegunungan Cyclop, mengatakan bidang lingkungan tidak bisa dipisahkan dari bidang-bidang lain. Kerusakan lingkungan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Pendekatannya kata dia tidak bisa dari perspektif pelestarian lingkungan semata.

Selama lima hari para peserta menerima beragam materi yang disusun untuk memperkenalkan konsep “Pembela HAM atas Lingkungan”. Meski relatif baru, konsep ini secara spesifik telah diakui oleh PBB sebagaimana konsep induknya, yakni “Pembela HAM” sejak special rapporteur PBB untuk isu Pembela HAM Michel Frost memperkenalkannya dalam sidang umum PBB tahun 2016.

Dalam pelatihan itu peserta tidak hanya mempelajari konsep Pembela HAM atas Lingkungan dari berbagai aspek. Peserta juga menerima beberapa materi penunjang kerja-kerja Pembela HAM atas Lingkungan, seperti tentang Gender dan Lingkungan, Keamanan, Dokumentasi, sampai pengetahuan soal Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Tidak semua peserta awam dengan seluruh materi yang telah disajikan. Beberapa peserta, misalnya, terutama yang sebelumnya malang melintang di isu Hak Sipil dan Politik, telah akrab dengan materi-materi dasar soal HAM.

Walhasil, sebagian besar waktu pelatihan justru dipakai untuk mendiskusikan problem aktual tekait lingkungan di Papua. Tidak cuma itu,peserta juga menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang terkait kampanye dan advokasi isu lingkungan di Papua.

Di hari terakhir pelatihan peserta menyepakati pembentukan jejaring kerja bernama Koalisi Pembela HAM atas Lingkungan (KAPHLING). Ronald Manufandu, aktivis lingkungan yang sehari-hari bergiat di LSM JERAT, terpilih sebagai koordinator koalisi tersebut. Melalu koalisi tersebut, para peserta berharap bisa mengarusutamakan isu Lingkungan dan Hak Asasi Manusia supaya bisa lmemperkuat perjuangan penegakan keadilan dan Hak Asasi Manusia di Papua

Penulis : Muhammad Azka Fahriza

Comments

share on:

Leave a Response