Pelaku Usaha Dituntut Menghormati HAM

ELSAM, Jakarta – Sumbangsih besar kegiatan bisnis terhadap kesejahteraan masyarakat tak dapat disangsikan lagi. Tapi kegiatan bisnis terutama yang dijalankan perusahaan-perusahaan besar memiliki risiko terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Perlu kerja sama semua pihak agar operasional perusahaan selaras Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs).

Pendiri lembaga pelatihan dan konsultasi HAM Dignitas Roichatul Aswidah mengatakan, perusahaan kini menjadi aktor nonnegara yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi HAM. Karena itu pelaku usaha menurutnya harus memastikan kegiatan bisnisnya berjalan secara manusiawi.

“Perusahaan harus meningkatkan kesadaran manajer dan pegawai untuk mengidentifikasi dan mengikatkan tugas- tugas mereka dengan penghormatan HAM,” ujar Roichatul Aswidah, dalam seminar bisnis dan HAM yang digelar ELSAM, Kementerian Hukum dan HAM, dan UNDP, Rabu (5/12) lalu, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Hal tersebut tak lepas dari tanggung jawab perusahaan untuk menghormati (respect) HAM sebagaimana ditentukan dalam UNGPs.  Dengan tanggung jawab tersebut, perusahaan harus aktif mencegah dan menghindari pelanggaran, terutama di negara-negara rentan konflik.

Sementara itu, perwakilan Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Ramadansyah mengatakan, pemerintah terus menyosialisasikan UNGPs kepada para pemangku kepentingan, terutama kepada para pelaku usaha.

Selain upaya untuk meningkatkan kesadaran, pemerintah saat ini sedang mengusahakan isu bisnis dan HAM masuk rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2020-2024. “Drafnya akan siap akhir Desember ini,” klaimnya, dalam forum yang sama.

UNGPs diadopsi Dewan HAM PBB pada Juni 2011. Ini merupakan dokumen pertama yang menyediakan standar global untuk mencegah dan mengatasi dampak pelanggaran HAM dari kegiatan bisnis. Adapun pokok dari dokumen ini terdiri dari tiga pilar, yaitu perlindungan (protect), penghormatan (respect), dan dan pemulihan (remedy).

Pilar perlindungan menekankan kewajiban negara untuk melindungi HAM melalui kebijakan, legislasi, regulasi mamupun ajudikasi. Pilar penghormatan berkaitan dengan kewajiban para pelaku usaha untuk menghormati HAM dengan mengembangkan uji tuntas (due diligence) HAM untuk mencegah dampak pelanggaran HAM akibat dari kegiatan mereka.

Pilar terakhir, pemulihan, berkaitan dengan kewajiban negara dan pelaku usaha untuk memperluas akses bagi korban untuk mendapat pemulihan yang efektif, secara yudisial dan nonyudisial.

Penulis: Sueb

Comments

share on:

Leave a Response