Partisipasi Pemerintah Daerah untuk RANHAM 2020-2024

ELSAM, Jakarta – Periode Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019 segera berakhir. Ada sejumlah perkembangan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan RANHAM periode ini.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh ELSAM, pemerintah daerah memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas penegakan HAM. Sayangnya kebijakan RANHAM sampai saat ini belum mampu mengakomodasi keberagaman konteks persoalan yang terjadi di tiap-tiap daerah. Studi tersebut mendorong agar penyusunan RANHAM generasi kelima (2020-2024) harus melibatkan pemerintah daerah sebagai pengemban kewajiban HAM terdepan (frontline service provider).

Menindaklanjuti hasil studi tersebut, ELSAM memfasilitasi pertemuan antar-pemerintah daerah dalam Lokakarya RANHAM untuk Perangkat Daerah: Memetakan Isu-isu Strategis RANHAM 2020-2024. Lokarkarya digelar pada 5-6 Desember 2018 di Jakarta dan dihadiri oleh 18 perwakilan dari 10 daerah, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sigi, Kabupaten Sikka, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Kota Pontianak, Kota Jayapura, dan Kota Palu.

Lokakarya mengundang Ifdhal Kasim (Kantor Staf Presiden), A. Yudi Wicaksono (Kementerian Dalam Negeri RI), Mardiharto Tjokrowasito (Kementerian PPN/Bappenas), dan Sofia Alatan (Kementerian Hukum dan HAM RI). Sementara dari ELSAM ada Roichatul Aswida (Sekretaris Badan Pengurus ELSAM) dan Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM).

“Pada dasarnya, gagasan RANHAM ini dulu pada tahun 1993 diharapkan akan dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban HAM-nya,” ungkap Roichatul dalam pemaparannya. “Kami ingin mendorong pemerintah daerah untuk dapat memberikan rekomendasi agar RANHAM dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjawab tantangan HAM di daerah,” sambungnya.

Dalam paparannya Mardiharto mengemukakan bahwa selama lima tahun terakhir  RANHAM berfokus pada isu-isu hak minoritas yang meliputi hak disabilitas, hak anak, hak perempuan, dan hak masyarakat adat.

“Pertanyaannya adalah apakah ketika berbicara HAM hanya menyangkut isu-isu tersebut saja? RANHAM dengan segala sumber daya yang ada memang tidak dapat menjawab segala permasalahan HAM yang ada di Indonesia sehingga kami perlu membuat fokus isu,” kata Mardiharto.

Dalam lokakarya tersebut, peserta juga diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan penyusunan RANHAM periode 2020-2024. Identifikasi dilakukan terhadap tiga elemen penting RANHAM yaitu perumusan aksi daerah, pelembagaan, dan mekanisme pelaporan.

Sumilir Wijayanti dari Bappeda Kota Surakarta menyampaikan bahwa RANHAM seharusnya memberikan keleluasaan bagi daerah untuk merumuskan aksi-aksi yang dianggap penting untuk dilakukan demi mengatasi persoalan lokal di daerah.

“Saya menyarankan agar rencana aksi dijembatani saja oleh provinsi, sehingga kabupaten dan kota hanya tinggal melaksanakan rencana aksi yang telah disusun oleh provinsi,” usul Sumilir.

Hasil lokakarya akan disusun sebagai kertas rekomendasi bagi pemerintah untuk mendorong penyusunan RANHAM 2020-2024 yang lebih baik.

Penulis: Miftah Fadli

Comments

share on:

Leave a Response