Komisioner LPSK Terpilih Perlu Memprioritaskan Reformasi Organisasi LPSK

Pernyataan Pers ELSAM

Komisioner LPSK Terpilih Perlu Memprioritaskan Reformasi Organisasi LPSK

Pada Rabu lalu (5/12) Komisi III DPR menetapkan tujuh komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) terpilih setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hal tersebut mengakhiri perjalanan panjang proses pemilihan calon pimpinan LPSK yang telah diselenggarakan sejak April 2018. Dalam proses pemilihan calon pimpinan LPSK, ada serangkaian tahapan seleksi yang harus dilewati mereka mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kemampuan konseptual, debat publik, profile assessment, tes kesehatan hingga wawancara. Nama-nama calon pimpinan terpilih ditargetkan sudah ada pada Agustus 2018 agar bisa diserahkan kepada Presiden untuk kemudian dipilih di DPR.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengapresiasi kerja Tim Pansel dan DPR karena telah tepat waktu menjalankan tugasnya, mengingat Masa kerja pimpinan LPSK periode 2013-2018 telah berakhir pada awal Oktober 2018. Walaupun sempat terjadi polemik karena sebenarnya tujuh orang anggota baru ini tidak memenuhi dua dari tujuh unsur kriteria anggota atau komisioner LPSK yang tercantum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dua unsur itu adalah Kejaksaan dan Kemeterian Hukum dan HAM. Akhirnya kerja keras Tim Pansel dan DPR telah memilih ketujuh komisioner baru yakni Hasto Atmojo Suroyo, Brijen (Pol) Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istania DF Iskandar, Maneger Nasution, dan Susilaningtias.

Pemimpin LPSK yang baru mempunyai tugas yang berat dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban sesuai UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 2006 tentang LPSK yang terus mengalami perkembangan. Namun, pelaksanaannya masih mengandung kelemahan yang mesti diperbaiki. Seperti, soal unifikasi sistem bantuan korban dan perlindungan saksi secara menyeluruh.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengingatkan kepada Komisioner terpilih LPSK untuk memprioritaskan reformasi organisasi LPSK, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Koalisi Perlindungan Saksi & Korban, yakni:

  1. LPSK ke depan perlu menyusun kembali mengenai mekanisme dan prosedur permohonan bagi korban maupun saksi yang telah disinergiskan serta diharmonisasi oleh peraturan perundangan-undangan yang lainnya.
  2. LPSK ke depan harus menyusun aturan internal yang sesuai dengan PP 7 tahun 2018 dengan tetap memberikan kemudahan bagi korban maupun saksi yang mengajukan permohonan disertai dengan peningkatan dalam standar pelayanan kepada masyarakat.
  3. LPSK harus mempunyai sistem pengelolaan informasi publik yang sesuai dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik agar tidak menyulitkan masyarakat dalam mencari informasi maupun mengawasi kinerja LPSK.
  4. Memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan hak korban dan saksi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya ataupun mempunyai batas minimum dalam penentuan anggaran guna pemenuhan hak korban dan saksi.

Jakarta, 9 Desember 2018

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman, SH., MH

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telepon 08121996984 atau Sekar Banjaran Aji (Staf Advokasi Hukum), telepon  081287769880

Comments

share on:

Leave a Response