KOALISI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: Pemilu Demokratis Harus Menjamin  Perlindungan Data Privasi Pemilih

RILIS PERS

Jakarta, 30 November 2018

KOALISI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: Pemilu Demokratis Harus Menjamin  Perlindungan

Data Privasi Pemilih

 

Upaya somasi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 23 November 2018 terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggambarkan kecenderungan penyikapan yang salah mengenai data privasi di pemilu. Permintaan Gerindra terhadap KPU DKI Jakarta untuk membuka tanda bintang dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) merupakan upaya pelanggaran data privasi.

Somasi pun berhubungan dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mempermasalahkan tanda bintang dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada malam penetapan DPT hasil perbaikan (DPTHP), 15 November 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat yang diselenggarakan KPU RI.

Gerindra dan PKS menggunakan dasar Putusan Komisi Informasi Pusat. Menurut KIP, membuka tanda bintang dalam NIK dan NKK merupakan bagian dari keterbukaan informasi dan sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi.

Padahal,  merujuk Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, NIK dan nomor KK adalah data pribadi penduduk yang wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. KPU sebagai lembaga negara yang menyimpan NIK dan KK pemilih yang notabene adalah penduduk berhak pilih, mesti melindungi data tersebut.

Selain itu, implementasi dari prinsip rahasia dalam penyelenggaraan Pemilu juga harus mengupayakan adanya integritas penuh dalam melindungi data pribadi dan informasi yang dikumpulkan, termasuk milik pemilih. Asas ini wajib diberlakukan tidak hanya dalam pemungutan suara atau bilik suara melainkan seluruh daerah atau luasan negara tempat pemilu berlangsung.

Merespon hal itu, koalisi masyarakat sipil memandang pentingnya membatasi adanya pembukaan data pribadi pemilih. Tindakan penolakan KPU DKI terhadap somasi tersebut merupakan bentuk perlindungan privasi.

KPU harus memastikan adanya pembatasan pengumpulan, penggunaan atau penyebaran data atau informasi pribadi pemilih dengan cara apapun untuk tujuan selain pelaksanaan hak pilih. Hal ini ditujukan untuk mengurangi potensi adanya diskriminasi atau menempatkan pemilih pada resiko bahaya pribadi. Termasuk penyalahgunaan data yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari partai politik, perusahaan, atau masyarakat lainnya.

Perlindungan data privasi pemilih merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana dituliskan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik khususnya artikel 17,  serta UUD 1945 pasal 28 G ayat (1) yang mengatur perlindungan hak ini. Termasuk menjamin keamanan warga. Selain itu, menjaga hak privasi pemilih juga menempatkan kembali penyelenggaraan pemilu dalam koridor demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu.

Berdasar penjelasan itu, Koalisi Perlindungan Data Pribadi menyatakan sikap:

  1. Mendukung KPU DKI Jakarta dan menguatkan sikap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang melindungi data privasi dalam bentuk penyertaan bintang dalam NIK dan NKK;
  2. Mendorong semua pemangku kepentingan pemilu tetap menjamin perlindungan segala bentuk data privasi dan mengamankannya dari segala bentuk penyalahgunaan.

Atas Nama Koalisi Perlindungan Data Pribadi:

  1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM);
  2. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem);
  3. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia, YAPPIKA-ActionAid;
  4. The Southeast Asia of Freedom Expression Network (SAFEnet);
  5. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia;
  6. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta;
  7. LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta;
  8. LBH Pers;
  9. Kelas Muda Digital (Kemudi).

Narahubung:

Wahyudi Djafar, ELSAM (081382083993)

Titi Anggraini, Perludem (0811822279)

Comments

share on:

Leave a Response