Intimidasi Terhadap Pembela Lingkungan: Penyerangan dan Perusakan Sekretariat Jatam Kaltim, Kapolda Kaltim Harus Tegas Menindak Para Pelaku

Pernyataan Pers ELSAM

Intimidasi Terhadap Pembela Lingkungan: Penyerangan dan Perusakan Sekretariat Jatam Kaltim, Kapolda Kaltim Harus Tegas Menindak Para Pelaku

Intimidasi terhadap aktivis pembela HAM atas lingkungan kembali terjadi. Untuk kedua kalinya Sekretariat Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimatan Timur diserang dan dirusak oleh sekelompok orang pada tanggal 5 November 2018. Berdasarkan keterangan beberapa warga, ada sekitar 30 orang yang mendobrak pintu belakang kantor serta melakukan penggeledahan. Akibatnya, sejumlah fasilitas dan peralatan kantor JATAM rusak. Intimidasi ini masih berlanjut hingga saat ini, karena Sekretariat Jatam Kaltim kerap diawasi dan didatangi sejumlah orang tak dikenal. Hal ini merupakan teror dan intimidasi terhadap aktivis-aktivis JATAM.

Intimidasi dan perusakan sekretariat JATAM Kaltim ini diduga terkait dengan advokasi Jatam atas isu-isu lingkungan hidup di wilayah Kaltim, khususnya terkait dengan kasus 32 korban lubang tambang yang tak kunjung diproses secara hukum oleh Kepolisian Daerah Kaltim. Sehingga dianggap mengganggu kenyamanan para pelaku bisnis tambang di wilayah Kaltim. Dugaan itu sangat kuat karena intimidasi dan perusakan sekretariat Jatam Kalitim ini terjadi hanya berselang sehari setelah ditemukannya korban meninggal di kolam tambang pada 4 November 2018.

Intimidasi, penyerangan, dan perusakan yang dialami oleh Jatam Kaltim ini menambah panjang daftar praktik kekerasan terhadap aktivis-aktivis pembela HAM atas lingkungan di Indonesia. Berdasarkan catatan ELSAM, sepanjang November 2017 hingga Juli 2018 telah terjadi 36 kasus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap para pembela HAM atas lingkungan di Indonesia, dengan jumlah tindakan sebanyak 55. Kasus dan tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan tersebar di 15 provinsi, 24 Kabupaten dan 1 Kotamadya. Sektor agraria merupakan sektor yang paling besar menyumbang kasus-kasus kekerasan. Kemudian disusul oleh sektor infrastruktur, pertambangan, dan pariwisata.

Oleh karenanya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menuntut Pemerintah meningkatkan komitmen dan jaminan perlindungan kepada para pembela HAM atas lingkungan di Indonesia. Terlebih Presiden Joko Widodo telah menetapkan janjinya dalam NAWACITA untuk melakukan penguatan sektor lingkungan dan penyelesaian konflik lahan yang menjadi sumber dari berbagai kasus terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Komitmen Presiden Jokowi ini harus ditingkatkan, karena ketentuan Pasal UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tidak dapat dijadikan sandaran utama dalam perlindungan terhadap para pembela dan pejuang lingkungan hidup. Hal ini terjadi karena, penjelasan pasal 66 UU PPLH menyebutkan perlindungan hukum terhadap pembela lingkungan hanya terjadi apabila pembela lingkungan menempuh jalur hukum. Sehingga, kasus-kasus intimidasi, penyerangan dan kekerasan seperti yang dialami aktivis-aktivis Jatam Kaltim tidak dapat dilindungi oleh UU PPLH ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meminta agar:

  1. Presiden Joko Widodo harus melunasi janji NAWACITA untuk melakukan penguatan sektor lingkungan dan penyelesaian konflik lahan yang menjadi penyebab munculnya kasus pelanggaran HAM terhadap pembela HAM atas lingkungan;
  2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur harus menyelidiki dan mengajukan para pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa perusakan dan intimidasi terhadap aktivis dan sekretariat Jatam Kaltim;
  3. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur harus menjamin keamanan dan keselamatan para pembela HAM atas Lingkungan dalam beraktivitas di wilayah Kalimantan Timur;
  4. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk segera menurunkan tim investigasi dan melakukan pemantauan atas kasus ini.

Jakarta, 28 November 2018

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

 

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi ELSAM), telepon 0812 1996 984 atau Ari Yurino (Staf Advokasi HAM ELSAM), telepon 0858 8206 3232

Comments

share on:

Leave a Response