Editor Meeting:  Bagaimana Media Terlibat dalam Isu Privasi dan Perlindungan Data Pribadi?

Jakarta, ELSAM — Pada Kamis, 25 Oktober 2018, lalu ELSAM bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menggelar Editor Meeting, mendiskusikan peran media dalam mewacanakan masalah privasi dan perlindungan data pribadi.

Editor Meeting diselenggarakan di Hotel Swiss Belresidences Kalibata, Jakarta, dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan media massa mulai dari CNN Indonesia, Tirto, Liputan6, Suara, Kumparan, Viva, Pikiran Rakyat, Kontan, KBR, Independen, Vice Indonesia, hingga Detik dan Kompas TV. Turut hadir dalam pertemuan perwakilan dari Privacy Internasional dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Diskusi dibuka dengan pemaparan Antonella Napolitano, Policy Officer dari Privacy International, tentang dasar-dasar hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Antonella mengatakan, perlindungan data merupakan salah satu cara untuk membatasi apa yang bisa dilakukan perusahaan maupun pemerintah terhadap data seseorang.

“Informasi adalah kekuasaan, kekuasaan yang bisa dimanfaatkan (pihak lain) terhadap kita. Privasi adalah alat untuk membatasi kekuasaan tesebut. Dan peran media penting untuk membuat orang paham kenapa kita butuh hukum perlindungan data yang komprehensif,” jelas Antonella.

Antonella lalu merinci hal apa saja yang mesti disinggung dalam hukum perlindungan data pribadi. Beberapa di antaranya adalah soal batas pengawasan negara (state surveillance), pengumpulan data massal, data profiling, dan diskriminasi yang timbul dari praktik data profiling tersebut.

Wahyudi Djafar, Direktur Riset ELSAM, mengemukakan beberapa catatan terkait data pribadi di Indonesia. Di antaranya adalah tentang tumpang tindihnya peraturan berkaitan perlindungan data pribadi, keterbatasan pengetahuan aparat penegak hukum mengenai isu hak atas privasi, dan rendahnya kesadaran publik di Indonesia.

Oleh karenanya, menurut Wahyudi, media dapat mengambil peran dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai hak atas privasi dan perlindungan data pribadi.

Sementara itu, Bayu dari AJI Indonesia mengatakan bahwa aturan yang utuh tentang data pribadi juga penting bagi jurnalis. Salah satunya untuk melindungi para jurnalis dari praktik doxing dan  persekusi terkait dengan apa yang dikerjakannya.

Menanggapi pembicaraan tentang aturan perlindungan data pribadi, Direktur Jenderal Aptika Kominfo Samuel Pangerapan mengatakan bahwa rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) saat ini sudah masuk dalam daftar undang-undang prioritas Prolegnas 2019.

“RUU PDP ini nantinya akan berisi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi seperti, lawfulnessfairness, dan transparency,” kata laki-laki yang akrab disapa Sammy itu.

Dalam perumusannya pun, Sammy menambahkan, pemerintah mengacu pada beberapa instrumen internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR), APEC Privacy Framework dan OECD Privacy Guidelines.

Terkait kelambanan pemerintah membuat RUU PDP, Sammy beralasan karena pemerintah harus menyamakan perspektif antar-kementerian dan lembaga dalam memahami ruang lingkup data pribadi yang harus dilindungi.

Comments

share on:

Leave a Response