Desain Kebijakan Tata Kelola Konten Internet: Usulan Pelembagaan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Membicarakan kebijakan mengenai konten internet, sesungguhnya adalah mendiskusikan mengenai substansi internet itu sendiri, selain pembicaraan mengenai infrastruktur dan aplikasi penyedia layanan. Oleh karenanya, ketika suatu negara hendak mengatur konten internet, sesungguhnya negara tersebut hendak mengatur internet itu sendiri. Luasnya cakupan pembicaraan mengenai pengaturan konten internet setidaknya tergambar dari definisi dan ruang lingkup konten, kategorisasi konten sampai dengan model pembatasannya, hingga model pengaturan bagi para pembuat atau penyedia konten internet. Namun demikian, diskusi mengenai konten internet di Indonesia seringkali hanya terpaku pada permasalahanpermasalahan terkait pemblokiran dan penapisan konten internet.

Praktik pemblokiran konten internet selama ini memang selalu menuai polemik di publik, salah satunya sebagai akibat kerancuan aturan yang memberikan legitimasi dan legalisasi atas praktik tersebut. Dalam pelaksanaannya, berbekal pada data base Trust+ Positif yang dikelolanya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memberikan instruksi kepada setiap penyedia jasa layanan internet untuk memblokir situs-situs yang dimasukan dalam daftar hitam Trust +. Metode ini barubaru ini dikembangkan oleh Kominfo dengan pengadaan sebuah alat baru
untuk mengais konten-konten yang menurut mereka masuk kategori negatif (mesin AIS), untuk kemudian diproses dan dilakukan pemblokiran. Pola dan metode pemblokiran seperti ini, selain dipertanyakan legitimasinya, juga seringkali berakibat pada adanya tindakan over blocking atau blokir salah sasaran.

Di Indonesia sendiri, saat ini setidaknya terdapat tiga peraturan perundangundangan yang materinya mengatur mengenai konten internet, yaitu: (i) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya aturan mengenai konten yang dilarang (kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, kabar bohong, penyebaran kebencian,dan ancaman kekerasan), dalam Pasal 27-Pasal 29; (ii) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang memberikan wewenang bagi pemerintah (termasuk pemerintah daerah) untuk melakukan pemblokiran konten
pornografi di internet (Pasal 17-Pasal 18); dan (iii) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan otoritas bagi pemerintah (Kemkominfo) untuk memblokir laman yang melanggar hak cipta, setelah ada permintaan dari Kementerian yang mengurusi hak atas kekayaan intelektual (Kemenkumham).

Dari semenjak awal, tindakan pemblokiran/penapisan konten internet memang selalu menuai pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung seringkali mengedepankan alasan moralitas, agama dan keamanan nasional, sedangkan yang menolak lebih menekankan argumentasi lemahnya formulasi hukum yang ada, serta praktik pemblokiran yang secara teknis telah cacat di awal, karena dampaknya yang lebih luas, daripada sasaran yang hendak dituju. Lebih jauh Ronald Deibert, etc (2008) menyebutkan, dalam konteks pemanfaatan teknologi internet, praktik pemblokiran telah mengekang inovasi, kreativitas, serta upaya untuk memperkuat demokrasi dan kebebasan sipil.

Internet memang tidak dibangun sebagai sebuah ‘zona bebas hukum’, pengaturan tetap dibolehkan, khususnya dalam rangka melindungi pengguna atau masyarakat pada umumnya. Butuh pengaturan yang komprehensif, baik substansi maupun prosesnya. Menyangkut substansi berarti kemampuan untuk secara holistik mengintegrasikan sejumlah prinsip hak asasi dalam pengaturan internet, termasuk pengaturan atau kebijakan mengenai konten internet, sehingga internet benar-benar berperan dalam pembangunan dan kemajuan manusia. Sementara dari
sisi proses, ialah pelibatan seluas mungkin para pemangku kepentingan dalam pemanfaatan internet, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, ketika merumuskan kebijkan menyangkut hal ini. Dengan pendekatan yang demikian, tentunya akan tercipta kebijakan pemanfaatan internet, dalam wujud tata kelola internet, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi.

Buku ini merupakan hasil studi yang dilakukan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dengan dukungan Yayasan TIFA, yang diharapkan dapat mendorong pembaruan regulasi mengenai tata kelola konten internet di Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan pendapat dalam proses studi ini, baik dari kalangan pemerintahan, sektor swasta, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil, terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar.

Berpijak dari proses ini, ke depan harapannya akan ada kebijakan lalu lintas internet di Indonesia yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta memperoleh hak atas informasi. Artinya, termasuk dalam pembatasan konten internet di Indonesia hanya bisa dilakukan dengan bersandar pada suatu aturan hukum yang jelas. Dilakukan untuk tujuan yang sah, dan dilakukan secara proporsional, serta ada justifikasi dalam tindakannya seperti ketertiban umum, moral/kesehatan publik, keamanan nasional, serta hak dan reputasi orang lain. Selain itu juga, secara prosedural harus dilakukan oleh suatu badan yang independen dari kepentingan ekonomi dan politik.

untuk membaca lebih lanjut, klik unduh

Comments

share on:

Leave a Response