Data Rawan Dieksploitasi, Warga Butuh UU Perlindungan Data Pribadi

Jakarta, ELSAM — Pada Rabu, 24 Oktober 2018, lalu ELSAM menggelar diskusi kelompok terfokus (FGD) tentang privasi dan perlindungan data pribadi. FGD dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO) seperti Yappika, LBH Pers, AJI Jakarta, Kemudi, Perludem, Media Link, LBH Jakarta, ICJR, SafeNet, Imparsial, LBH Apik Jakarta, CIPG, Remotivi dan IPC. Selain mendiskusikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), FGD juga menjadi ruang untuk melakukan konsolidasi antar-CSO untuk mengawal RUU PDP. Diselenggarakan di Hotel Swiss Belresidences, Kalibata, Jakarta, FGD ini juga dihadiri perwakilan dari Privacy Internasional.

Francisco Vera Hott, Advocacy Officer Privacy International, mengawali diskusi dengan memaparkan seluk beluk privasi dan perlindungan data pribadi. Privasi menurutnya bukan semata soal kerahasiaan seseorang, tapi juga soal bagaimana hal yang bersifat pribadi itu terlindungi dari penyalahgunaan oleh pihak lain.

“(Privasi) bukan hanya tentang sesuatu yang ingin kita sembunyikan. Tapi juga tentang eksploitasi data dan bagaimana perusahaan dan pemerintah menggunakan data tersebut untuk melakukan profiling,” kata Francisco.

Francisco menunjukkan bahwa praktik eksploitasi data data profiling dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh entitas bisnis tapi juga oleh Pemerintah di berbagai negara. Salah satu contoh penggunaan data profiling adalah penggunaan predictive policy system oleh Pemerintah.

Terkait maraknya praktik eksploitasi data, Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar mengajak forum untuk melihat kondisi di dalam negeri yang hingga saat ini tidak memiliki aturan yang utuh tentang perlindungan data pribadi.

“Kita dapat mencoba mengidentifikasi bagaimana data sekarang menjadi komoditas yang sangat besar di Indonesia. Tentu ini menjadi perhatian kita semua karena Indonesia tidak memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif,” tegas Wahyudi.

Dalam hal aturan perlindungan data pribadi, tambah Wahyudi, Indonesia ketinggaalan dari negara tetangga. Negara-negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Laos telah memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi warganya.

Pentingnya UU PDP juga disuarakan oleh Darwanto dari Media Link. Darwanto mengatakan, kehadiran UU PDP sudah cukup lama dinantikan oleh masyarakat. Undang-undang tersebut menurutnya dapat menjadi pedoman, khususnya ketika pemerintah berencana menerapkan program Gerakan Menuju 100 Smart City.

Smart City merupakan program kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan. Program Smart City mau tak mau akan menghimpun data pribadi warga.

“Bukan hanya CCTV, Pemerintah mengartikan smart city dengan penggunaan aplikasi. Aplikasi-aplikasi inilah yang kemudian menyedot data masyarakat. Siapa pun yang ingin mengakses, harus registrasi dengan input data pribadi. Namanya siapa, NIKnya berapa,” kata Derwanto.

Kerawanan pelanyalahgunaan data pribadi juga terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum April 2019 mendatang. Wakil dari Perludem Amalia mengatakan bahwa dalam pembicaraan tentang Pemilu, belum ada pembahasan tentang perlindungan data pribadi pemilih.

“KPU kemarin mengumpulkan 185 juta data pemilih. Kemudian ada satu partai politik menyatakan bahwa ada 25 juta data pemilih ganda. Untuk mengklarifikasi hal tersebut, KPU memberikan 185 juta data pemilih tersebut kepada partai politik. Jadi 16 partai politik Indonesia itu punya data kita, nama, alamat dan NIK kita,” jelas Amalia.

Penyerahan data pemilih kepada partai politik menurut Amalia berbahaya karena membuka kemungkinan terjadinya eksploitasi seperti yang pernah terjadi Amerika Serikat serta Kenya.

Penulis: Alia Yofira Karunian

Comments

share on:

Leave a Response