Cerita RT16: Membangun Sinergi CSO di dalam Mengawal Prinsip dan Kriteria Baru RSPO

ELSAM,Kota Kinabalu − Pada tanggal 12–15 November 2018, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menghadiri forum RT16 yang diselenggarakan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Kota Kinabalu, Malaysia.

Bersama ELSAM ikut serta organisasi masyarakat sipil (CSO) lain dari Indonesia, diantaranya Yayasan PUSAKA, Ecoton, Gemawan, WALHI Jambi, dan PROGRESS.

Pertemuan tahunan ini bertemakan “A Renewed Commitment to Achieving Market Transformation” meletakan semangat baru pembentukan komitmen baru ke arah industri sawit berkelanjutaan yang lebih baik. Hal ini  bertepatan dengan pengesahan Prinsip dan Kriteria (P&C) baru oleh General Assembly (GA) RSPO.

ELSAM untuk ikut serta mengawal perubahan P&C RSPO, menyampaikan aspirasi serta mengadvokasikan penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan perusahaan anggota RSPO. Berikut beberapa kegiatan yang diikuti selama RT16.

Consumer Goods Forum Meetings

Acara ini difasilitasi oleh Rainforest Action Network (RAN) pada 13 November 2018 di Hotel Promenade, Kota Kinabalu. Tujuan dari penyelanggaraanya adalah mempertemukan konsumen yang diwakili oleh CSO dengan pihak perusahaan untuk saling berbagi informasi berbagai isu sosial maupun lingkungan di dalam industri kelapa sawit.

Sekar Banjaran Aji sebagai perwakilan dari ELSAM memaparkan presentasi yang mengulas  titik lemah yang masih dimiliki draft P&C RSPO yang akan disahkan dalam GA tahun ini dan tantangan implementasinya di dalam praktik. Salah satu yang dibahas adalah prinsip Free Prior Inform Consent (FPIC) yang masih sukar diterapkan atas adanya ancaman dari pihak militer atau non-militer yang disewa perusahaan serta digunakannya standar buruh anak oleh RSPO yang bertentangan dengan standar di dalam Konvensi International Labour Organization (ILO).

Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah evaluasi bagi perusahaan sehingga mendorong peran perusahaan anggota RSPO di dalam menjamin perlindungan dan pemenuham HAM buruh, petani, perempuan, anak serta masyarakat lokal terdampak, terutama setelah P&C baru disahkan.

Konsultasi Publik Dispute Settlement Facility (DSF)

Konsultasi publik ini diselenggarakan oleh RSPO pada tanggal 13 November 2018 di The Magellan Sutera Resort, Kota Kinabalu. Terdapat beberapa perubahan positif yang dimuat di dalam mekanisme DSF baru, diantaranya penegasan terhadap prinsip DSF yang transparan, independen, imparsial, dan melindungi pihak yang berperkara; adanya pula kejelasan jangka waktu di berbagai tahapan proses serta keberadaan Investigation and Monitoring Unit (IMU) yang dimandatkan untuk mengawasi implementasi hasil putusan DSF yang disepakati kedua belah pihak.

Di dalam forum tersebut, ELSAM bersama dengan CSO dari Indonesia menyampaikan perhatian terhadap lemahnya pengawasan DSF dan ketidakjelasan mekanisme pemberian pemulihan di kasus-kasus yang telah ditangani DSF sebelumnya.  Oleh karena itu, konsultasi publik tersebut diharap mampu memberikan gambaran kepada DSF terkait apa saja yang harus ditingkatkan di dalam mekanisme baru.

Konsolidasi CSO Indonesia–Malaysia 

Pada tanggal 14 November 2018, ELSAM bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS) dari Indonesia dan Malaysia berkumpul pada forum diskusi yang difasilitasi oleh Both Ends di Hotel Promenade, Kota Kinabalu. Forum tersebut mewadahi pertukaran gagasan, pengalaman maupun tantangan yang dihadapi oleh CSO kedua negara di dalam mengadvokasikan isu Bisnis dan HAM di bidang kelapa sawit.

Di dalam forum tersebut, Andi Muttaqien menyampaikan pengalaman ELSAM di dalam mengimplementasikan Outreach Program RSPO di Indonesia, diantaranya berupa pelaksanaan pelatihan kepada CSO dan komunitas lokal terkait RSPO dan sistem komplainnya. Selain itu, disampaikan pula rencana program tahun mendatang, seperti pelaksanaan pelatihan yang mulai menyentuh daerah-daerah pelosok serta rencana kerjasama dengan Pusat Mediasi Nasional dan Komisi Nasional HAM.

Menanggapi itu, Lanash perwakilan Sabah Environmental Protection Assosiation (SEPA) menyampaikan beberapa tantangan di dalam merencanakan Outreach Program RSPO di Malaysia. Menurutnya, standar RSPO terkadang sulit dipahami dan diterapkan atas konteks karakter daerah yang berbeda–beda, sehingga dibutuhkan pendekatan khusus untuk itu.

“Barangkali permasalahan tersebut besar kemungkinan karena kurangnya representasi CSO yang berasal dari Indonesia dan Malaysia di tubuh RSPO,” ujar Andrew dari Grassroots.

Akhir pertemuan, tiap perwakilan CSO berkomitmen untuk membangun komunikasi yang lebih intensif guna melihat peluang kolaborasi dikemudian hari serta memperkuat representasi kedua Negara di tubuh RSPO.

Pada RT16 tahun ini, ELSAM juga secara aktif berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan anggota RSPO untuk mengadvokasikan penyelesaikan konflik di berbagai daerah, diantaranya Jambi, Papua, dan Kalimantan Barat yang belum kunjung usai.

Melalui komunikasi langsung dengan pihak perusahaan, ELSAM bersama dengan CSO lain dari Indonesia mendapat kepastian adanya komitmen dari perusahaan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan hak-hak pihak terkait yang terlanggar.

Penulis: Ratu Durotun Nafisah

Comments

share on:

Leave a Response