Belum Ada Aturan yang Tegas, “Hak untuk Dilupakan” Sulit Diterapkan

Jakarta, ELSAM — Pengaturan tentang penghapusan informasi pribadi di internet masih menjadi perdebatan. Rumusan hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) yang diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dianggap masih kabur.

Menurut Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar, kesulitan penerapan pasal tentang hak untuk dilupakan terletak pada persinggungan antara perlindungan data pribadi dan akses publik atas informasi.

“Pengaturan hak untuk dilupakan ini, merupakan bagian dari Pasal 26 UU ITE, yang mengatur perihal perlindungan data pribadi. Namun belum adanya aturan yang rigid mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, mengakibatkan banyak kesulitan dalam penerapan hak ini,” ujar Wahyudi dalam diskusi yang digelar oleh Forum Tata Kelola Internet Indonesia (ID-IGF), di Jakarta, Kamis, 1 November 2018.

Hak untuk dilupakan merupakan hak seseorang agar informasi mengenai dirinya dihapus dari jagat maya jika dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dalam sebuah kasus.

Wahyudi berpandangan hak untuk dilupakan idealnya diterapkan setelah Undang-undang Perlindungan Data Peribadi (UU PDP) disahkan.

UU PDP menurut Wahyudi mestinya berisi ketentuan tentang data pribadi, batasan-batasannya, pemrosesan dan perlindungannya, serta lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan.

Sebagaimana diberitakan Detik, UU PDP sudah masuk dalam program legilasi nasional (Prolegnas) 2019. Setelah beberapa tahun dirancang, banyak kalangan berharap UU PDP menjadi pembahasan prioritas dan disetujui DPR.

Penulis: Alia Yofira Karunian

Comments

share on:

Leave a Response