RANHAM Tanpa Perspektif HAM: Diskusi Refleksi Implementasi HAM di Indonesia

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus “Peer Review Hasil Studi Kebijakan RANHAM di Lima Provinsi,” pada Rabu, 18 Juli 2018 di Jakarta. Diskusi ini merupakan tindaklanjut dari hasil temuan Elsam yang melakukan penelitian lapangan atas implementasi RANHAM di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selama empat generasi pelaksanaan RANHAM, studi yang dilakukan ELSAM ingin melihat sejauh apa pelaksanaannya di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penikmatan HAM.

Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan. Beberapa di antaranya adalah Komnas Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri RI, Kantor Staf Presiden, Universitas Airlangga, Komnas Perempuan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Bappenas, Human Rigts Working Group, dan Universitas New South Wales.

Dalam paparannya, Wahyudi Djafar (Deputi Riset Elsam) menjelaskan bahwa pelaksanaan RANHAM terlalu didominasi oleh lembaga eksekutif atau executive heavy dan kurang melibatkan unsur legislatif. Selain itu, kebijakan RANHAM terkendala oleh adanya kesenjangan kewenangan yang dimiliki antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Kebijakan RANHAM tidak efektif karena ada problem koordinasi di tingkat sekretariat bersama RANHAM termasuk pula problem dalam menjalankan fungsi intermediari dan pembinaan terhadap daerah dalam operasionalisasi RANHAM di tingkat daerah,” tambah Wahyudi.

Sementara itu, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Herlambang Perdana Wiratman, mengungkapkan bahwa RANHAM justru tidak berperspektif HAM. Kebijakan ini cenderung mengadopsi kultur birokratik yang sudah dibangun di Indonesia dan belum merepresentasikan HAM sebagai perspektif pembangunan.

Dia menambahkan lagi, “Melihat pelaksanaan RANHAM juga harus mempertimbangkan aspek tata kelola demokratik (democratic governance) dan melihat politik anggaran yang ada di pemerintah daerah.”

Di Indonesia, studi mengenai RANHAM sangat jarang dilakukan terutama di kalangan pemerhati hak asasi manusia. Diskusi ini merupakan salah satu cara untuk menempatkan RANHAM dalam agenda pembahasan prioritas dalam rangka mendorong perbaikan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di Indonesia.

Comments

share on:

Leave a Response