RAN HAM dan Permasalahan Hak Asasi Manusia Sebagai Isu Politik

Pada tanggal 31 Juli 2018, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengadakan diskusi publik dengan tajuk “Meletakkan Kembali Pentingnya Politik HAM dalam Pembangunan” di Hotel Aloft, Jakarta. Diskusi ini selain membahas mengenai paparan temuan peneliti ELSAM terkait implementasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN HAM) di enam wilayah di Indonesia, pada kesempatan ini juga berdiskusi mengenai pelaksanaan yang telah dilaksankan sejak tahun 1998 dan peluangnya dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia terutama di tengah euforia tahun politik 2019.

Diskusi ini dibuka dengan paparan Pembicara Kunci (Keynote Speaker) yakni Jaleswari Pramodhawardhani, Deputi V bidang Politik, Hukum, Kemanan Kantor Staf Presiden dan Mualimin Abdi (Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM). Kemudian, pemaparan hasil temuan penelitian ELSAM mengenai pelaksanaan RAN HAM oleh Lintang Setianti, peneliti ELSAM dan dilanjutkan oleh diskusi publik. Adapun pembicara dari diskusi ini adalah Bambang Iriana selaku Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Bonanza yakni Kepala Subdirektorat Hak Sipil dan Politik Kementerian Hukum Luar Negeri, Kuskridho Ambardhi dari Lembaga Survei Indonesia dan Herlambang Perdana yakni akademisi hukum Universitas Airlangga yang juga selaku peneliti senior ELSAM.

Menurut Bambang Iriana, pada generasi keempat RAN HAM sebenarnya diupayakan adanya pembentukan dan penguatan institusi RAN HAM. Mulai dari persiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrumen HAM internasional. “Pada generasi pertama, kita berfokus pada hal diseminasi HAM dan ratifikasi dan sosialiasi instrument HAM, namun sekarang focus pada penguatan institusi mulai dari harmonisasi perundangan dari perspektif HAM, pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang HAM, dan penerapan norma dan standar HAM serta pelayanan komunikasi masyarakat” jelas Bambang Iriana.

“Saat ini RANHAM telah memasuki generasi keempat. Sebagai dokumen politik HAM, RANHAM sebenarnya penting untuk menjadi tolak ukur sejauh mana komitmen penyelenggara kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah, dalam mengupayakan pelaksanaan kewajiban terhadap HAM” ungkap Herlambang. Menurutnya, sejumlah persoalan HAM belum cukup terhubung dengan komitmen yang dituangkan dalam RAN HAM. Selain itu juga ada tantangan perkembangan strategi pelaksana yakni karakter birokrasi yang pola pilkir feodalisnya belum hilang. “Hasilnya adaptasi RAN HAM hanya sebagai proyek dan selebritas komitmen formal mengenai hak asasi manusia” tambah Herlambang.

Dalam konteks internasional, Bonanza menyatakan bahwa Konferensi Dunia mengatur agar RAN HAM dibuat, namun tetap menyerahkannya kepada negara untuk memutuskan format dana pa yang harus dilakukannya. “Selama 20 tahun RAN HAM telah memberikan dampak signifikat pada pemajuan dan perlindungan HAM.” Capaian tersebut antara lain adalah hasil ratifikasi Indonesia terhadap 6 instrumen HAM internasional dan 2 protokol opsional. Selain itu RAN HAM dinilai menjadi katalis transformasi pola piker masyarakat Indonesia dari yang sbeelumnya menganggap HAM sebagai sesuatu yang baru atau ‘diimpor’ menjadi sebuah mandate konstitusional. “RAN HAM dirumskan oleh suatu negara adalah bentuk bahwa ada pengakuan negara bahwa tidak ada situsi HAM yang sempurna sehingga perlu dibentuk rencana aksinya” jelas Bonanza.

Berkaitan dengan isu politik, hak asasi manusia kenyataannya belum sepenuhnya populer bagi masyarat Indonesia. Ketika Lembaga Survei Indonesia melakukan survei mengenai masalah mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional lima tahun ke depan, hak asasi manusia belum menjadi atensi publik. Urutan masalah yang dianggap paling penting hingga yang tidak terlalu penting adalah menciptakan lapangan kerja, mengendalikan harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, pemerataan pendapatan, memperbaiki kualitas pendidikan, keamanan/ketertiban, memberantas tindakan yang bertentangan dengan moral, meningkatkan kewibawaah pemerintah, melindungi alam Indonesia dari kerusakann, memperkuat nilai tukr rupiah, kebebasan berpendapat, hutang luar negeri, dan mencegah masuknya barang/pekerja dari luar negeri. “Dari hasil survey tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan HAM tidak menjadi atensi publik, sehingga elit partai tidak terlalu tertarik untuk mempromosikan isu-isu HAM di Indonesia dalam kampanyenya.” Jelas Dodi Ambardi.

Comments

share on:

Leave a Response