People’s Summit on Alternative Development:  Cerita Dampak Sosial dan Lingkungan Dalam Kubangan Utang Infrastruktur

ELSAM-Bali. Indonesia menjadi tuan rumah bagi gelaran IMF-World Bank Annual Meeting yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, tanggal 8-14 Oktober 2018. Menyikapi penyelenggaraan pertemuan besar ini, lebih dari 20 organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organizations (CSOs)) Indonesia dan global, secara independen menggelar “The People’s Summit on Alternative Development: Voices of Justice and Equality from The Past to The Future” pada tanggal 8-10 Oktober 2018 di Sanur, Bali, Indonesia.

Lebih dari 15 organisasi masyarakat sipil di Indonesia bersepakat untuk mengadakan “People Summit on Alternative Development” sebagai respon atas Pertemuan Tahunan Bank Dunia di Bali, Indonesia. Keterlibatan ini merupakan bentuk peran aktif masyarakat sipil untuk turut menentukan pola pembangunan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat banyak.

Salah satu panelnya, topiknya Human Right, Public Infrastructure and Tourism Industry yang berjalan selama kurang lebih 3 jam. Hal ini dipaparkannya di gelaran hari kedua, pembicaranya  Direktur Eksekutif Walhi Bali Made July Untung Pratama, Diana Gultom dari DebtWatch, Edo Rachman dari Walhi Eksekutif Nasional, Delima silalahi dari KSPPM dan dipandu oleh  Andi Muttaqien dari ELSAM.

Salah satunya, Made July memaparkan kilas balik perlawanan rakyat Bali dalam menolak Reklamasi Teluk Benoa. Ia mengatakan izin lokasi yang dimiliki investor sebagai syarat untuk melaksanakan AMDAL proyek Reklamasi Teluk Benoa tersebut sudah kadaluarsa dan AMDAL dinyatakan  tidak layak. Seperti halnya Reklamasi pengembangan Bandara Ngurah Rai yang tidak diatur dalam hukum tata ruang, seolah-olah dipaksakan dilakukan dengan alasan untuk mengakomodir event-event internasional misalnya IMF World Bank.

“Jadi semakin sering ada pertemuan Internasional di Bali, maka akan seiring sejalan dengan pembangunan-pembangunan akomodasi pariwisata yang terindikasi melanggar aturan dan merusak lingkungan itu dilakukan,” tegasnya.

Selanjutnya, hasil diskusi ini akan dirangkum dalam komunike yang sedang disusun bersama akan segera disampaikan ke kedua lembaga serta pemerintah secara langsung kepada pihak IMF-World Bank pada saat “IMF & World Bank Civil Society Town Hall Meeting” tanggal 10 Oktober 2018. []

Penulis : Sekar Banjaran Aji

Comments

share on:

Leave a Response