Pemberlakuan Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia Akan Memicu Rusaknya Lingkungan dan Kehidupan Sosial Negara Peminjam

Pernyataan Pers Bersama

Pemberlakuan Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia Akan Memicu Rusaknya Lingkungan dan Kehidupan Sosial Negara Peminjam

Jakarta, 2 Oktober 2018 − Indonesia akan menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank Group tahun 2018 (IMF-WBG AM 2018), yang akan dilaksanakan pada 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini sekaligus menandai dimulainya penerapan kerangka kerja lingkungan hidup dan sosial baru yang disebut Enviromental and Social Framework (ESF) terhadap proyek-proyek investasi yang pembiayaannya dimulai 1 Oktober 2018.

ESF menggantikan Safeguard Bank Dunia sebelumnya, yang selama ini digunakan untuk menilai permohonan utang, syarat-syarat yang harus dipenuhi negara peminjam dalam proses, pelaksanaan dan evaluasi sebuah proyek yang pembiayaannya berasal dari hutang. Sebelum memiliki safeguard, Bank Dunia meminjamkan dana dan negara peminjam mengimplementasikan proyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara bersangkutan, yang berarti Bank Dunia tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan sosial, lingkungan serta pelanggaran HAM lainnya dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayainya. Akibatnya, mega proyek menimbulkan dampak dan kerugian ekologis dan sosial bagi masyarakat, seperti: (1) Pembangunan infrastruktur Polonoroeste di Brasil, yang menyebabkan kerusakan hutan terluas di Amazon, menggusur masyarakat asli dan menimbulkan penyakit menular yang mengancam nyawa penduduk; (2) Waduk raksasa Sardar Sardovar di India yang mengganggu siklus hidrologis dan merusak sumber daya air di lembah sungai, relokasi penduduk, penghancuran  hutan alam, penurunan curah hujan lokal turun, dan tingginya penimbunan lumpur secara drastis; (3) Serta di Indonesia, selain Waduk Kedung Ombo, terdapat Proyek Transmigrasi, yang demi mendukung kepentingan melanggengkan kekuasaan Soeharto, akhirnya mengakibatkan hancurnya hutan tropis, menimbulkan konflik dengan masyarakat adat, dan mengubah demografi kependudukan.

Proyek-proyek raksasa tersebut, menimbulkan reaksi dan gerakan perlawanan yang luas sekali di banyak negara dan akhirnya, melahirkan safeguards dengan tujuan menjamin bahwa dana dari Bank Dunia tidak akan menyebabkan dampak dan kerugian ekologis dan sosial bagi masyarakat.

Bank Dunia memiliki OP 4.01 Penilaian Lingkungan, OP 4.04 Habitat Alam, OP 4.09 Manajemen Hama, OP 4.10 Penduduk Asli, OP 4.11 Sumber Daya Budaya Fisik, OP 4.12 Pemukiman Kembali Tidak Sukarela, OP 4.36 Hutan, OP 4.37 Keamanan Bendungan dan OP 4.00 Kebijakan Uji Coba Penggunaan Sistem Peminjam bagi Pengamanan Sosial dan Lingkungan, yang harus dipatuhi negara-negara peminjam. Ketentuan ini dapat dipakai untuk menghentikan proyek yang mengancam kehidupan masyarakat, merusak hutan dan mengancam keberlangsungan ekosistem. Safeguard dan mekanismenya dipakai juga untuk menyesuaikan proyek agar tidak merugikan masyarakat dan meminimalisir kerusakan lingkungan. Walau banyak kegagalan, minimal dengan safeguard, masyarakat bisa menuntut Bank Dunia untuk bertanggungjawab jika ada perencanaan dan pelaksanaan proyek yang merusak lingkungan dan melanggar Hak Asasi Manusia. Sekaligus, menjadikan negara peminjam berhati-hati dalam pengajuan utang dan kewajiban bekerja sesuai standar perlindungan lingkungan dan social yang dimliki bank.

 

Namun, kini muncul gelombang balik multilateral development banks (MDB’s) dan negara-negara peminjam untuk menghindari pemakaian safeguards. Dan kemudian lahirlah istilah “country safeguards systems” dimana pembiayaan proyek pembangunan akan didorong seperti pada tahun 1980an, yaitu memakai sistem hukum negara peminjam (CSS/Country System Safeguard), bukan sistemperlindungan yang dimliki Bank. Maka, di Bank Dunia lahirlah ESF yang disetujui pada Agustus 2016, yang terdiri dari 10 standar, yaitu:

  1. Penilaian dan Manajemen Lingkungan Hidup dan Resiko sosial beserta dampaknya (Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts)
  2. Buruh dan Kondisi Kerja (Labor and Working Conditions)
  3. Efisiensi Sumberdaya dan Pencegahan Polusi dan manajemen (Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management)
  4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat (Community Health and Safety)
  5. Akuisisi tanah, pembatasan atas penggunaan tanah dan pemindahan secara paksa (Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement)
  6. Konservasi biodiversity dan Manajemen berkelanjutan Sumber daya alam (Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources)
  7. Masyarakat Adat (Indigenous Peoples/Sub-Saharan African Historically Underserved Traditional Local Communities)
  8. Warisan Budaya (Cultural Heritage)
  9. Perantara Keuangan (Financial Intermediaries)
  10. Keterlibatan para pihak dan pengungkapan informasi (Stakeholder Engagement and Information Disclosure)

Kesepuluh standar tersebut dapat menggunakan sistem negara peminjam. Sebagaimana diketahui,  Indonesia memiliki peraturan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan lingkungan dan sosial, yaitu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU Penataan Ruang, UU Kehutanan, UU Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, juga diketahui mengeluarkan kebijakan deregulasi baru untuk mengubah peraturan-peraturan yang terkait dengan percepatan ekonomi, termasuk pembangunan infastruktur. Perubahan dan pengeluaran aturan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden hinga keputusan dilakukan dalam rangka percepatan perizinan, percepatan pengadaan tanah, percepatan perubahan tata ruang dan percepatan pelaksanaan pembangunan melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang diberikan mandat untuk mengawal pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan  Proyek Prioritas lainnya. Kebijakan tersebut, kini telah memperlemah, bahkan meniadakan sistem perlindungan lingkungan hidup dan sosial di Indonesia.

Jika selama ini untuk proyek pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya berasal dari utang, kerusakan lingkungan dan social dapat dikontrol dengan adanya safeguard, maka jika menggunakan standar perlindungan sesuai sistem hukum di Indonesia,  bisa jadi gelombang kerusakan lingkungan hidup dan sosial, kriminalisasi serta pelanggaran HAM akan terjadi. Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil menuntut:

  1. Menolak penggunaan sistem perlindungan nasional untuk lingkungan dan sosial dalam proyek pembangunan yang dibiayai oleh Bank Dunia;
  2. Mendesak penerapan safeguard dengan melakukan peninjauan substansial untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak rakyat atas tanah, penghidupan yang layak, dan keberlanjutan lingkungan;
  3. Mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak mengajukan utang baru yang ternyata berdampak pada perampasan tanah, penggusuran, kriminalisasi, perampasan hak-hak demokratis rakyat, dan kerusakan lingkungan, serta rentan dengan tindakan korupsi;Menolak setiap penghilangan atau pelemahan sistem perlindungan lingkungan dan sosial yang dilakukan Pemerintah atas nama pembangunan berkelanjutan;
  4. Menuntut pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem perlindungan nasional terhadap lingkungan dan sosial di Indonesia sehingga tidak lebih rendah dari standar perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan dunia. Selama sistem tersebut belum berjalan, maka koalisi menolak penggunaan sistem perlindungan nasional sebagai acuan dalam proyek-proyek Bank Dunia.

 

Hormat kami,

Koalisi Masyarakat Sipil

 

Indonesia Legal Resource Center (ILRC); Eksekutif Nasional WALHI; WALHI Jawa Barat; WALHI Sulawesi Selatan; Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM); WALHI Bali; TuK Indonesia; Institute for National and Democracy Studies (INDIES); International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

 

Kontak:

Siti Aminah Tardi (ILRC)                                  081908174177

Edo Rakhman (WALHI)                                   081356208763

I Made Juli Untung Pratama (WALHI Bali)      081805562111

Andi Muttaqien (ELSAM)                                08121996984

Kurniawan Sabar (INDIES)                             08112011868

Diana Goeltom (debtWATCH Indonesia)        08159202737

Comments

share on:

Leave a Response