Mengintegrasikan HAM dalam RPJMD Kabupaten Sikka 2018-2023

ELSAM-Sikka. Menyambut periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka 2018-2023, pemerintah daerah tengah mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan untuk lima tahun ke depan. Masyarakat sipil mendorong agar proses penyusunan tersebut jangan melupakan visi dan misi untuk mewujudkan kabupaten yang inklusif dan ramah HAM. Pembentukan Peraturan Bupati Sikka No. 13 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi HAM Daerah harus menjadi landasan dalam menciptakan orientasi pembangunan Kabupaten Sikka ke depan. Oleh karena itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bersama-sama dengan Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH Nusra) menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus bertajuk “Penyusunan RPJMD Kabupaten Sikka 2018-2023 Berbasis HAM: Usulan Masyarakat Sipil,” pada hari Jum’at, 26 Oktober 2018 di Maumere lalu.

Kegiatan itu dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi masyarakat sipil antara lain Pemuda Katolik, GP Ansor Kabupaten Sikka, Caritas dan Aliansi Masyarakat Adat Kabupaten Sikka. Dalam paparan singkatnya, Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset Elsam) menyatakan bahwa masyarakat sipil harus terus mendorong dan mengawasi komitmen pelaksanaan RANHAM salah satunya memastikan proses integrasinya ke dalam penyusunan RPJMD 2018-2023. Dalam pertemuan tersebut, kelompok masyarakat sipil menetapkan usulan program aksi prioritas untuk RPJMD Kabupaten Sikka selama lima tahun ke depan.

“Program-program untuk kelompok disabilitas selama ini sangat minim. Pemerintah daerah perlu membuat program-program yang ramah untuk mereka.” Ungkat Desiderius dari Caritas.

RANHAM Kabupaten Sikka sendiri terdiri dari 47 jenis program aksi yang memuat kegiatan-kegiatan di berbagai bidang. Program-program itu meliputi rencana penyusunan peraturan daerah lansia, perlindungan terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan yang mencakup perempuan, anak, dan korban kekerasan di masa lalu, serta peningkatan kapasitas HAM bagi aparatur sipil. Program-program tersebut tercakup pula di dalam usulan kelompok masyarakat sipil yang meliputi 25 jenis program prioritas untuk RPJMD 2018-2023.

Dalam kesempatan yang terpisah, Kepala Bappelitbang Kabupaten Sikka, Alvin Parera mengatakan bahwa pertumbuhan Kabupaten Sikka cenderung lambat. Meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia meningkat dari tahun ke tahun, dan angka kemiskinan mengalami penurunan, keadaan masyarakat Sikka masih jauh dari kata sejahtera.

“Kenapa demikian? Ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan demikian yaitu angka partisipasi sekolah di Sikka masih rendah, angka harapan hidup rendah karena angka kematian ibu melahirkan juga sangat tinggi.” Ungkap Alvin.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Sikka dalam lima tahun ke depan akan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, serta reformasi birokrasi.

“Kami baru saja menyelesaikan rancangan RPJMD teknokratik. Untuk tahap selanjutnya, kami berharap RPJMD akan disempurnakan dengan masukan dari masyarakat sipi.” Terang Alvin.

Penulis : Miftah Fadhli

Comments

share on:

Leave a Response