Memperkuat Solidaritas Pembela HAM Regional, Sekali Lagi: Laporan Kegiatan AHRDF8

ELSAM-Bali. ELSAM mengikuti rangkaian acara 8th Asian Regional Human Rights Defenders Forum (AHRDF8) pada 26-28 September 2018. Forum Asia, penyelenggara acara ini bersama KontraS dan YLBHI, mengundang lebih dari 150 Pembela HAM (Human Rights Defender) dan Pembela HAM Perempuan (WHRD) dari 26 negara di dunia, mayoritas dari Asia. Mereka diundang untuk membicarakan berbagai isu yang  terkait dengan perjuangan para Pembela HAM: mulai dari lingkungan, toleransi LGBTIQ, perempuan, sampai kekerasan terhadap Para Pembela HAM itu sendiri.

Selama tiga hari para Pembela HAM ini membicarakan situasi paling mutakhir yang sedang dihadapi para pembela HAM di level Asia dan mendiskusikan upaya membangun mekanisme perlindungan bagi mereka baik di level nasional maupun regional.

Di hari pertama, pembicara kunci AHRDF8, Michel Frost, Special Rapporteur PBB untuk isu Pembela HAM menuturkan soal tantangan Pembela HAM di tingkat regional, termasuk di wilayah ASEAN memang mengkhawatirkan. Dalam satu diskusi terfokus dengan Frost yang dihadiri ELSAM di Jakarta dua hari sebelum acara AHRDF8, Frost mengakui bahwa tidak banyak hal yang bisa diperbuat oleh PBB terkait dengan buruknya situasi Pembela HAM di Indonesia, termasuk di ASEAN. Salah satu penyebabnya, karena di wilayah ini tidak ada lembaga regional seperti Inter-American Commission on Human Rights di wilayah Amerika Latin. Keterangan Frost di atas kemudian seperti mendapatkan konfirmasi dari penanggap. Seorang penanggap, Latifah Anum Siregar dari ALDP Papua, misalnya bercerita perihal situasi HAM dan situasi pembela HAM di Papua yang makin hari kian memburuk— meski dukungan internasional telah berusaha mengintervensi situasi yang sedang terjadi terjadi. Di hari yang sama para peserta juga mendiskusikan hasil riset Forum Asia situasi yang menimpa Pembela HAM di Asia selama periode 2017-2018.

Acara di hari kedua berlangsung lebih tematis dan terfokus. Para peserta dipecah menjadi 3 kelompok besar sesuai dengan isu yang selama ini dikerjakan. Kelompok pertama mendiskusikan judicial harassment yang mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir di wilayah Asia. Kelompok kedua mendiskusikan Hak atas Tanah dan Hak atas Lingkungan yang terkait dengan nasib para Pembela HAM atas Lingkungan (Environmental Human Rights Defender). Keseluruhan hasil diskusi di hari pertama dan kedua ini kemudian dirumuskan bersama menjadi satu draft deklarasi di hari ketiga.

Secara umum rancangan deklarasi memuat dua maklumat utama. Pertama, keterlibatan pemerintah dan para pemangku kebijakan di level nasional dalam mengupayakan perlindungan Pembela HAM di wilayah teritorialnya. Perlindungan ini juga termasuk upaya dalam membangun mekanisme perlindungan para Pembela HAM di level regional. Forum, terutama, menggarisbawahi kurangnya kerja-kerja perlindungan dan pembangunan mekanisme perlindungan Pembela HAM di level regional.

Kedua, seruan kepada organisasi masyarakat sipil untuk saling memperkuat dukungan dan perlindungan para Pembela HAM di level lokal, nasional, regional dan internasional. Forum menyepakati jika solidaritas antar pembela HAM dan institusi-institusi pendukungnya, terutama di level regional masih perlu  ditingkatkan. Organisasi masyarakat sipil di level regional perlu memberikan dorongan yang lebih kuat pada kerjasama pemerintah di level regional dalam mengupayakan penegakan HAM dan perlindungan HAM di wilayahnya.

Jika melihat pemaparan sebelumnya tentang perjalanan AHRDF, rumusan yang dihasilkan oleh forum bukan hal baru. Isu pentingnya memperkuat dan membangun solidaritas di level regional selalu mengemuka dan menjadi bahasan utama. Meski terdengar klise, sekali lagi isu tersebut kembali dibicarakan. Barangkali memang kompleksitas yang dihadapi oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil setiap tahunnya berkembang dan makin rumit.

Comments

share on:

Leave a Response