Ketidakhati-hatian Hakim Melihat Unsur Rekayasa Kebencian Mendiskriminasi Kelompok Minoritas di Kasus Meiliana

Pernyataan Pers ELSAM

Ketidakhati-hatian Hakim Melihat Unsur Rekayasa Kebencian Mendiskriminasi Kelompok Minoritas di Kasus Meiliana

 

Pada Kamis (25/10/2019) Pengadilan Tinggi Medan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, untuk kasus Meiliana. Sebuah putusan tingkat banding ini dibacakan majelis hakim yang terdiri Hakim Daliun Sailan didapuk menjadi hakim ketua, dengan hakim anggota Prasetyo Ibnu Asmara dan Ahmad Adrianda Patria.

Kemudian diulanglah narasi fakta yang lekat dalam ingatan, ketika seorang ibu beretnis Tionghoa divonis 18 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan. Dengan alasan yang sama, menyatakan Meiliana terbukti menista agama Islam. Lebih dari itu, dalam pembacaanputusan juga dikatakan bahwa tindakan Meiliana merupakan pemicu kerusuhan di Tanjung Balai yang berujung pembakaran Vihara dan Klenteng pada Juli 2016.

Berdasarkan fakta-fakta yang muncul proses persidangan tingkat pertama maka pandangan ELSAM melalui Amicus Curiae yang telah dikirimkan kepada PN Medan, pemaksaan argumen hukum yang dikenakan kepada korban sudah terlihat sejak dakwaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Meiliana didakwa melanggar pasar 156a KUHP. Dasar yang dipakai adalah keluhan yang disampaikan Meiliana terhadap volume suara masjid melalui saksi bernama Kasini. Meiliana mengatakan, “kak, tolong bilang sama uak itu, kecilkan suara masjid itu kak, sakit kupingku, ribut”

Pasal 156a KUHP sendiri menyebutkan,

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

  1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Melihat substansi dari pasal tersebut, lalu menimbang konteks pembicaraan Meiliana yang dilakukan dalam pembicaraan di ranah privat, dan konten pembicaraannya yang tidak bisa dimasukkan dalam kategori permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan, karena yang bersangkutan justru melakukan itu karena merasa tidak nyaman maka pasal tersebut seyogyanya tidak bisa dikenakan terhadap terdakwa. Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik secara implisit menyebutkan dimensi eksternum dari pelaksaan praktik peribadatan sebagai salah satu ekspresi dari hak atas berkeyakinan. Apabila mengacu pada putusan Komite HAM PBB atas kasus Karnel Singh Bhinder pada 1989, keluhan yang disampaikan oleh Meiliana sesungguhnya merupakan upaya dia untuk mendudukkan posisi suara adzan dalam wilayah forum eksternum terkait dengan hak atas kebebasan beragama. Artinya, sebagaimana disebutkan secara terang dalam pasal 18, besaran volume azan di wilayah tempat tinggal Meiliana menjadi hak kebebasan beragama umat Islam sejauh tidak mengganggu hak-hak yang lebih asasi milik orang atau kelompok lain.Ketidaknyamanan Meiliana terhadap volume suara yang terlalu kencang, apalagi telah mengganggu organ pendengaran, membuat hak tersebut dengan sendirinya batal sehingga wajib bagi umat muslim di wilayah itu untuk mengecilkan volume suara. Kementerian agama sendiri telah mengatur besaran forum pengeras suara Masjid di suatu lingkungan melalui instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Kep/D/101/1978.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, keberadaan delik penodaan agama, sebagaimana pada pasal 156 dan 156 a KUHP dan pasal 1 UU 1/PNPS/1965,  dalam semesta Hukum Indonesia memang bermasalah karena bertentangan dengan ketentuan internasional tentang Hak Asasi Manusia. Delik ini melanggar hak-hak dasar yang dinyatakan dalam Pasal 18 dan 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, terutama dalam poin pembatasan yang disebutkan dalam pasal 18.

Jika kita menilik penggunaannya dalam banyak kasus yang dikenakan, pasal 156a KUHP dalam prakteknya sejak lama telah mengkhianati tujuan awalnya. Dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama, keberadaan pasal ini justru sejak lama menjadi pemicu aksi kekerasan dan menjadi legitimasi untuk melakukan tindak diskriminasi terhadap orang atau kelompok minoritas lain. Hal ini disebabkan beberapa frasa dalam pasal tersebut yang multitafsir sehingga membuka ruang disinterpretasi. Seperti frasa “yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan” yang sering ditafsirkan secara subyektif untuk menyerang orang atau kelompok lain.

Majelis hakim kembali berkubang dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di atas, maka jelas vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan diikuti Pengadilan Tinggi Medan. Majelis hakim seharusnya hati-hati dalam menerapkan pasal penodaan terhadap Meiliana, salah satunya dengan melihat konteks rekayasa kebencian dengan lebih luas, lewat bagaimana masa tiba-tiba muncul di rumah Meiliana. Selain itu fakta pendukung juga harus dilihat dengan lebih dalam, contohnya MUI Kota Tanjung Balai juga menolak mengeluarkan fatwa mengenai Meiliana. Tapi lembaga-lembaga seperti FUI, HTI, dan al-Wasliyah dan AMMIB terus mendesak. AMMIB bahkan sampai menggelar aksi dan menyegel kantor MUI Tanjung Balai pada Desember 2016. Akhirnya pada Januari 2017 MUI Sumut mengeluarkan fatwa nomor 001/KF/MUI-SU/I/2017 bahwa yang dilakukan Meiliana adalah penistaan terhadap agama Islam. Meiliana dianggap memaknai masjid sebagai tempat bikin ribut.

ELSAM berpendapat Putusan tingkat Banding terhadap Meiliana sama sekali tidak didasarkan pada pertimbangan Hak Asasi Manusia dan mengabaikan aspek negatif penggunaan pasal-pasal anti-penodaan agama sebagai instrumen hukum. Apabila perkara ini berlanjut hingga proses Kasasi, maka Mahkamah Agung sepatutnya memberikan Putusan Bebas (Vrijspraak) bagi Meiliana.

 

Jakarta, 28 Oktober 2018

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

 Wahyu Wagiman, SH., MH.

Direktur Eksekutif

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Sekar Banjaran Aji (Staf Advokasi Hukum), 081287769880 atau Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telp 08121996984

Comments

share on:

Leave a Response