Refleksi Pasca Setahun RAN HAM Bisnis dan Hak Asasi Manusia

ELSAM-Jakarta.  Pada Kamis 6 September 2018, ELSAM mengadakan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) mengenai “Refleksi Advokasi dan Respon Kebijakan terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Capaian dan Tantangan”. Selain mengidentifikasi capaian dan tantangan dalam kerja advokasi yang telah dilakukan selama ini, pertemuan ini juga membahas mengenai langkah advokasi ke depan. Diskusi kelompok terfokus dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan sejumlah kelompok masyarakat sipil yang bergerak di bidang bisnis dan HAM.

Pasca tiga tahun setelah adopsi PrinsipPrinsip Panduan, di tingkat global terjadi dinamika yang signifikan dalam upaya mengimplementasikan standar ini. Dewan HAM PBB menyerukan semua Negara Anggota untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk mendukung implementasi Prinsip‐Prinsip Panduan. Dorongan yang sama juga disampaikan oleh Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNWG), yang didirikan pada tahun 2011, agar semua negara mengembangkan, mengesahkan, dan memperbarui Rencana Aksi Nasional mengenai bisnis dan hak asasi manusia. Komitmen ditunjukkan oleh para pemimpin G20 yang telah mengartikulasikan dukungan mereka untuk Rencana Aksi Nasional.

Upaya tersebut telah dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, asosiasi bisnis maupun Kementrian/Lembaga Negara. Termasuk di Indoensia, berbagai inisiatif untuk menjadikan Prinsip‐Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM sebagai bagian integral dari kebijakan dan operasionalisi bisnis. Mulai dari keberadaan Peraturan Komnas No. 1 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Bisnis dan HAM, pembentukan vocal point Bisnis dan HAM, Permen KKP No. 2/2017 tentang Sertifikasi Perusahaan Perikanan, Perpres No. 33/2018 tentang Perubahan Perpres No. 75 tahun 2015 tentang RANHAM, dan pelatihan-pelatihan hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk upaya dan dorongan para pemangku kepentingan ini.

Dalam pertemuan tersebut, Bappenas mengungkapkan isu bisnis dan HAM merupakan bagian penting sehingga Menteri akan mempresentasikan rancangan teknokratik ini di depan Capres/Cawapres di KPU pada tanggal 29 September 2018.  Sementara Kementrian Luar Negeri berkewajiban untuk menyampaikan nilai-nilai yang tengah berkembang di dunia internasional dan disampaikan kembali ke dalam negeri. Termasuk menyampaikan amanat dari RANHAM yang diangkat sebagai panduan umum, sehingga ementerian Luar Negeri dapat berupaya menelusuri panduan tersebut. Inisiatif lain dari Kementerian Hukum dan HAM ialah merumuskan bagaimana mengintegrasikan bisnis dan HAM masuk ke dalam RANHAM 2020-2024.

Penulis : Sekar Banjaran Aji

 

Comments

share on:

Leave a Response