Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan di Indonesia Terancam oleh Negara dan Perusahaan

Siaran Pers

 Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan di Indonesia Terancam oleh Negara dan Perusahaan

Masalah keselamatan dan keamanan Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan (Pembela HAM atas Lingkungan) menjadi salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat sipil, terutama kelompok-kelompokyang menaruh perhatian pada isu-isu lingkungan, ekologi, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penyebabnya adalahmaraknya kasus-kasus kekerasan dan ancaman kekerasan yang menimpa Pembela HAM atas Lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, seperti kasus penangkapan, kriminalisasi bahkan pembunuhan. Misalnya penangkapan dan pemenjaraan terhadap (tujuh) orang mahasiswa dan penduduk Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang menolak keberadaan PT Royal Utama Makmur, perusahaan yang diduga merusak lingkungan 4 Maret 2018 dan 14 Maret 2018 ; dankasus pembunuhan terhadap Paraduka, masyarakat adat di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur  pada 26 April 2018.

Berkaitan dengan seriusnya ancaman terhadap pembela hak asasi manusia atas lingkungan tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melakukan monitoring dan analisa terhadap situasi yang dihadapi Pembela HAM atas Lingkungan. Berdasarkan monitoring dan analisa tersebut, ELSAM berhasil memetakan situasi aktual Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia sekaligus mengidentifikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dihadapi dan dialami para pembela hak asasi manusia atas lingkungan.

Laporan ini menemukan bahwa dalam rentang waktu 9 bulan sejak bulan November 2017-Jui 2018, terdapat 254 (dua ratus lima puluh empat) orang korban kekerasan dan ancaman kekerasan yang menimpa Pembela HAM atas Lingkungan. 70% dari angka itu, yakni sebanyak 175 orang, adalah korban individual. Keluarga menjadi korban terbesar kedua. Sebanyak 71 (28%) keluarga kehilangan tempat tinggal dan terusir dari ruang hidupnya.  Selain satuan individu dan keluarga, ada 7(tujuh) kelompok masyarakat adat dan 2 (dua) komunitas warga dalam satuan desa atau kampung yang menjadi korban, misalnya Masyarakat Adat Bukit Kandarayan di Kalimantan Timur dan  warga Kampung Polgar di Jakarta Barat.

Laporan ini juga mengurai kompleksitas pelanggaran HAM yang melekat dan menyertai tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Terdapat (tujuh) hak yang secara serius dilanggar akibat tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan yang meliputi pelanggaran terhadap integritas personal, hak atas kebebasan, hak untuk berpindah, hak untuk bertempat-tinggal, hak atas hidup, hak perempuan dan hak anak. Keberadaan pelanggaran hak perempuan dan hak anak di dalam laporan ini mendapatkan tinjauan khusus karena 10% (17 orang) dari jumlah keseluruhan korban pelanggaran HAM terhadap Pembela HAM atas Lingkungan adalah para perempuan petani dan masyarakat adat yang kehilangan ruang hidup dan mata pencaharian, selain itu terhadap praktek intimidasi yang dilakukan terhadap anak-anak di wilayah pelanggaran HAM terhadap Pembela HAM atas Lingkungan.

Berdasarkan temuan ELSAM, negara dan perusahaan merupakan aktor determinan dalam seluruh tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan selama periode November 2017-Juli 2018.Sebanyak 88% aktor kekerasan di dalam laporan ini merupakan aktor negara yang terdiri dari polisi, TNI, Kejaksaaan, pejabat negara, pengadilan, Badan Otorita, polisi Hutan, dan Satpol PP. Hal yang sama juga terjadi pada perusahaan. Dari 36 kasus yang terjadi di sepanjang periode ini, terdapat nama 33 perusahaan yang terlibat dalam 33 kasus.

Para Pembela HAM atas Lingkungan berada dalam situasi sulit dan berdampak pada berbagai pelanggaran HAM serius lantaran tindakan  kedua aktor tersebut. Hal ini juga membuat Pembela HAM atas Lingkungan  mendapatkan kerugian materil dan non materil dalam jumlah yang besar. Karenanya, negara dan perusahaan sebagai aktor paling dominan dalam kasus kekerasan dan ancaman kekerasan yang menimpa Pembela HAM atas Lingkungan memiliki tanggung jawab dan kewajiban terbesar dalam menyelesaikan kasus tersebut serta memastikan perlindungan dan terpenuhinya hak-hak Pembela HAM atas Lingkungan. Sebagaimana diatur di dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM  (prinsip 19, prinsip 20, prinsip 21, prinsip 25, prinsip 26, dan prinsip 27) perusahaan memiliki kewajiban untuk menghargai Hak Asasi Manusia di dalam aktivitasnya dan bertanggung jawab terhadap proses pemulihan HAM yang terlanggar oleh aktivitas perusahaan. Dalam prinsip tersebut juga, terdapat aturan bahwa negara memiliki kewajiban dalam melindungi dan menjamin tegaknya Hak Asasi Kemanusiaan dengan “memastikan efektifitas mekanisme hukum domestik” untuk mengatasi pelanggaran HAM di dalam bisnis (prinsip 26). Selain itu, negara juga bertanggung jawab melakukan pemulihan hak-hak yang dilanggar di dalam bisnis dengan “memberikan mekanisme pengaduan non-hukum” di samping mekanisme hokum (prinsip 27).

Oleh karena itu, ELSAM mendesak agar Presiden Joko Widodo untuk memperkuat perlindungan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan dari upaya pelanggaran HAM. Langkah ini memerlukan penerbitan aturan pendukung untuk Undang-Undang Lingkungan, khususnya pasal 66 untuk memastikan perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan. Pada akhirnya, ELSAM juga mendesak pemerintah untuk segera memastikan proses pemulihan judisial dan non-judisial hak-hak Pembela HAM atas Lingkungan oleh negara dan perusahaan. Lebih dari itu, usaha untuk memastikan keamanan Pembela HAM atas Lingkungan dan pemenuhan proses pemulihan  hak-hak Pembela HAM atas Lingkungan akan menjadi panggung bagi pemerintah dalam membuktikan komitmen pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

Jakarta, 24 September 2018

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kontak Andi Muttaqien (Deputi Advokasi) telepon: +628121996984  atau Muhammad Azka Fahriza (Peneliti),  telepon:   +6282124041688.

 

Baca lebih lanjut, klik Unduh

Comments

share on:

Leave a Response