FGD Pemetaan Permasalahan Kebijakan dan Pemanfaatan TIK: Menuju Pembaharuan Hukum Siber di Indonesia

ELSAM – Jakarta. ELSAM mengadakan diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion (FGD) yang bertujuan untuk memetakan permasalahan kebijakan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia pada Senin, 3 September 2018 lalu. FGD yang diselenggarakan di Hotel Mercure Sabang – Jakarta tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan ahli dari berbagai lembaga seperti, Kemenko Polhukam, Balitbang Kemenkumham,  Dewan Pers, Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Diplo Foundation.

Saat ini satu-satunya landasan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai pemanfaatan TIK adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada awalnya, regulasi ini lahir untuk mengatur mengenai transaksi yang dilakukan dengan elektronik dan bukan fokus mengenai pemanfaatan internet secara komprehensif. Selain itu, ada jangka waktu yang cukup panjang dari pemanfaatan internet di Indonesia, yakni 14 tahun sejak pemanfaatan internet telah terjadi di Indonesia tahun 1994. Alhasil masih banyak persoalan dan permasalahan terkait kebijakan dan pemanfaatan TIK di Indonesia.

Untuk mencapai ketertinggalan tersebut, Shita Laksmi, perwakilan dari Diplo Foundation berpendapat bahwa sebelum memformulasikan sebuah kebijakan mengenai pemanfaatan TIK, penting bagi para pengambil kebijakan untuk memiliki pemahaman konseptual terkait teknologi yang akan diatur (e.g. Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, E-commerce, Taxation dan Financial Technology). Selain itu, Shita juga menambahkan bahwa kebijakan terkait pemanfaatan TIK yang dibutuhkan di Indonesia saat ini adalah kebijakan terkait data. Baik dalam proses pengumpulan data, penggunaan data, penyimpanan data hingga pengamanan data (termasuk di dalamnya pengaturan terkait cloud server).

Ketua Dewan Pers Indonesia, Yosep Adi Prasetyo, menyoroti permasalahan pemanfaatan TIK dalam fenomena disinformasi di Indonesia. Menurutnya, maraknya permasalahan disinformasi dewasa ini salah satunya dikarenakan pemanfaatan TIK oleh media daring ‘abal-abal’ yang memproduksi berita fabrikasi dan ujaran kebencian bermuatan SARA. “Dari total sekitar 43.400 media online di Indonesia, hanya sekitar 260 yang terverifikasi oleh Dewan Pers.” imbuh pria yang akrab dipanggil Stanley ini.

Menanggapi hal tersebut, persoalan mendasar mengenai kebijakan dan pemanfaatan TIK adalah berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Ardi Sutedja selaku pendiri ICSF mengatakan paradigma legislatif dan aparat hukum perlu memastikan adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan siber. “Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur pemanfaatan TIK agar tidak melanggar HAM sehingga masyarakat merasa aman di internet. Namun, tidak semua pengambil kebijakan di Indonesia memahami bagaimana pemanfaatan TIK tersebut seharusnya diatur.

Terkait permasalahan pemanfaatan TIK dalam fenomena disinformasi di Indonesia, Ferdinand, perwakilan dari Kemenko Polhukam, menambahkan bahwa penanggulangan permasalahan di ruang siber tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri, melainkan harus dilakukan secara kolektif dalam bentuk kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan terkait pemanfaatan TIK, pemerintah sebaiknya menerapkan prinsip Triple Helix Komunikasi antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat.

Dalam hal jenis kebijakan, perwakilan dari APJII, Agus, mengemukakan bahwa kebijakan pemanfaatan TIK seharusnya terbagi menjadi tiga sektor infrastruktur, yakni sektor perbankan, government (public affairs), dan komersial. “Di Indonesia, tren yang terjadi adalah kebijakan terkait pemanfaatan TIK di ranah pemerintah digunakan juga di ranah komersil. Padahal, keduanya seharusnya terpisah dan memiliki kebijakan di ranahnya masing-masing.” Agus menambahkan. []

Penulis: Alia Yofira Karunian

Comments

share on:

Leave a Response