Sesi Berbagi bersama Madasamy Ravi: Mengklaim Kasus Asap dalam Sistem Hukum Singapura

ELSAM-Jakarta – Pada 11 Agustus 2018 siang hari, Jaringan Pengacara Kepentingan Publik Indonesia (PILNET), AURIGA, ELSAM dan Sawit Watch mengadakan diskusi dengan tajuk berbagi pengalaman pengacara publik antara Indonesia dan Singapura. Acara ini dihadiri oleh 13 peserta yang sebagian besar merupakan anggota PILNET, yakni advokat aktif serta penggiat masyarakat sipil. Sedangkan pengacara Singapura, diwakili oleh Ravi yakni seorang pengacara hak asasi manusia dan hukum lingkungan di Singapura. Dalam diskusi kali ini, para pengacara secara intens membahas mengenai kasus kebakaran hutan dan asap dalam sistem hukum masing-masing dengan harapan mampu memecahkan masalah publik transnegara.

Jika mengacu pada sistem hukum, kedua negara ini memiliki kesenjangan. Pasalnya, sistem hukum Singapura mengacu pada sistem hukum Anglo Saxon, sedangkan Indonesia mengacu pada sistem hukum Kontinental Eropa. Namun pada tahun 2014, berkaitan dengan kasus asap, Singapura memiliki Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas Singapura untuk menciptakan tanggung jawab ekstra-teritorial bagi entitas yang terlibat dalam pengaturan kebakaran di luar negeri yang menyebabkan asap lintas batas atau polusi ‘’asap’’ di Singapura.

Kendati terlihat memiliki regulasi yang kuat, Ravi menilai undang-undang tersebut dinilai tidak menyelesaikan masalah. Penyebabnya karena locus kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Sehingga, hal yang paling penting adalah memberikan dorongan pemerintah Indonesia untuk melakukan penegakan hukum dan pengetatan peraturan perizinan di Indonesia terkait preventif maupun penanggulangan kebakaran hutan.

Dalam diskusi ini muncul pertanyaan, apakah bisa menggugat korporasi yang melakukan pembakaran hutan di Indonesia yang memiliki listing saham di Singapura? Menurut Ravi, jika mengacu pada beberapa konvensi lingkungan internasional seperti The Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment ( Stockholm Declaration) dan The Rio Declaration on Environment and Development 1992, telah memberikan keleluasaan asas interlink antar hukum internasional termasuk mengatur mengenai tanggung jawab privat dan kewajiban negara.

“Walaupun bentuknya soft law dan tidak mengikat, tetapi asas di dalamnya masih dapat diuji untuk diterapkan dalam skema hukum praktis.” jelas Ravi. Selanjutnya, dalam kebiasaaan hukum Anglo dikenal konsep Neighborhood Principles yang bisa diuji untuk menggugat perusahaan pembakar hutan tersebut di Singapura.

Ravi sendiri sebenarnya lebih dikenal sebagai salah satu advokat hak asasi manusia yang memperjuangkan hukuman mati di Singapura. Klien Ravi adalah mantan politisi oposisi Chee Soon Juan dan Partai Demokrat Singapura. Selain itu dirinya juga mengadvokasi kelompok agama CIna Falungong, dan penulis Inggirs Alan Shadrake, serta mantan tahanan ISA, Michal Fernandez. Namun dalam kesehariannya, dirinya merupakan praktisi hukum yang menangani kasus hukum perusahaan, litigasi perdata, kekayaan intelektual dan hak asasi manusia di Singapura. []

Penulis : Sekar Banjaran Aji

Comments

share on:

Leave a Response