Peran Masyarakat Sipil untuk Mewujudkan Kabupaten Sikka yang Inklusif

ELSAM-Sikka. Pemerintah Kabupaten Sikka telah menerbitkan Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi HAM Daerah Kabupaten Sikka. Keberadaan peraturan ini merupakan kesempatan strategis bagi masyarakat sipil di Sikka untuk mengkonsolidasikan kepentingan-kepentingan pemenuhan HAM di Kabupaten Sikka. Untuk mendukung performa masyarakat sipil sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengambilan kebijakan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) bersama dengan Yayasasan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH Nusra) menyelenggarakan Pelatihan Pengembangan Kabupaten Inklusif Berbasis HAM Bagi Masyarakat Sipil di Kabupaten Sikka. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas HAM dalam rangka mempersiapkan masyarakat sipil sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Sikka untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan HAM di daerah tersebut.

Pelatihan ini berlangsung sejak 7 Agustus 2018 – 9 Agustus 2018, dipandu oleh Roichatul Aswidah (peneliti senior Elsam sekaligus mantan komisioner Komnas HAM 2012-2017), Wahyudi Djafar (Deputi Riset Elsam) Adzkar Ahsinin (peneliti Elsam) dan John Bala (advokat PBH Nusra). Peserta pelatihan merupakan perwakilan organisasi masyarakat sipil di Sikka yang bekerja untuk berbagai lintas isu mulai dari perempuan, korban pelanggaran HAM masa lalu, hingga disabilitas. Dari 17 organisasi masyarakat sipil lokal yang hadir, beberapa di antaranya adalah Wahana Visi Indonesia, Yayasan Nativitas, GP Ansor, hingga Pemuda Katolik. Selama tiga hari, peserta diberikan penguatan kapasitas mengenai konsep HAM, peran pemerintah daerah dalam penegakan HAM, analisis sosial, dan strategi advokasi berbasis bukti.

“HAM merupakan nilai-nilai kebaikan yang diambil dari saripati agama dan budaya sehingga sebenarnya tidak ada pertentangan antara HAM dengan agama dan budaya.” Ujar Roichatul memberikan penjelasan saat salah satu peserta bertanya perihal pertentangan HAM dengan praktik budaya dan agama.

Dalam pelatihan tersebut, peserta diajak untuk memikirkan strategi advokasi untuk mengusulkan kebijakan daerah yang ramah HAM. John Bala mengatakan bahwa advokasi isu harus dilakukan dengan langkah-langkah yang konkrit dan dapat dilakukan menyangkut pemenuhan hak yang hari ini menjadi persoalan di Kabupaten Sikka.

“Adanya Perbup 13 tahun 2018 sebenarnya dapat menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk menagih pemerintah daerah,” ungkap John Bala.

John Bala menyatakan bahwa pelatihan ini tidak hanya sekedar menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Sikka. Melalui pelatihan ini, organisasi masyarakat sipil berkomitmen untuk membentuk sebuah forum masyarakat sipil yang lebih terlembaga untuk mengawasi implementasi program-program HAM yang menjadi komitmen pemerintah daerah.

“Dengan berkumpulnya berbagai perwakilan organisasi masyarakat sipil hari ini, kita bersama-sama membentuk Forum Peduli HAM Kabupaten Sikka yang diisi oleh seluruh organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Sikka dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten yang inklusif.” Tambah John Bala.

Pelatihan tersebut menandai keikutsertaan yang sistematis organisasi mayarakat sipil di Kabupaten Sikka melalui pembentukan Forum Peduli HAM Kabupaten Sikka, sebagai wujud keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pengambilan kebijakan di Kabupaten Sikka. Melalui pembentukan Forum Peduli HAM Kabupaten Sikka, masyarakat sipil secara bersama-sama akan memiliki format advokasi strategis untuk memastikan implementasi agenda penegakan dan pemajuan HAM di Kabupaten Sikka.

Penulis : Miftah Fadhli

Comments

share on:

Leave a Response