“Merespon Hoax Tanpa Mengurangi Hak Berekspresi”

Kuliah Umum Bersama Wolfgang Schulz:

“Merespon Hoax Tanpa Mengurangi Hak Berekspresi”

ELSAM-Jakarta. Dalam era digital, pertukaran informasi melalui internet telah menembus batas ruang dan waktu. Namun hal ini juga memperbesar maraknya propaganda dalam bentuk disinformasi dan berita bohong. Fenomena ini telah menjadi tantangan global mengingat disinformasi dan post-truth berpengaruh pada dunia nyata, salah satunya menyebabkan maraknya tindakan persekusi oleh karena berita bohong. Pemerintah berbagai negara dan organisasi serta badan internasional telah melakukan upaya merespon fenomena ini. Mulai dari penguatan regulasi hingga memperluas wewenang tanggung jawab termasuk para penyedia platform media sosial (intermediaries).

Pada Senin, 20 Agustus 2018 lalu, ELSAM bekerja sama dengan Universitas Bina Nusantara (BINUS), Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta dan Jaringan Akademisi untuk Kebebasan Berekspresi di Internet, mengadakan diskusi publik dengan tema How does the State respond to Hoax and Fake News? Lesson Learned from German’s Experience di Universitas Binus Kampus FX, Sudirman Jakarta. Adapun pembicara dalam kuliah umum ini adalah Wolfgang Schulz, anggota dari Committee of Experts on Internet Intermediaries (MSI-NET) of the European Council dan dosen hukum informasi dan komunikasi Faculty of Law, University of Hamburg, Jerman.

Pada awal presentasinya, Wolfgang menegaskan kembali sejarah permasalahan disinformasi yang telah terjadi pada abad 19. Pada tahun 1800an, fenomena disinformasi khususnya permasalahan politik. “Pada saat kampanye pemilihan presiden di Amerika Serikat antara Jefferson vs Adam. Beredar rumor bahwa Jefferson (salah satu kandidat) meninggal dunia, sehingga tidak ada gunanya memilih Jefferson karena ia telah meninggal. Pada saat itu tidak ada platform media sosial seperti sekarang, sehingga upaya untuk menanggulangi permasalahan disinformasi menjadi lebih sulit.” jelasnya.

Menurut Wolfgang, latar belakang Jerman dengan sejarah terjadinya genosida memperkuat respon pemerintah dalam menanggulangi disinformasi. Selain itu, terdapat beberapa kasus besar yang memperkuat lahirnya regulasi ini, salah satunya kasus “Markel Selfie” yakni kabar bohong yang menyatakan Angela Markel, seorang kanselir Jerman berswafoto bersama seorang pengungsi yang dikabarkan anggota jaringan teroris Eropa. Berangkat dari hal-hal tersebut, Pemerintah Jerman kemudian mengesahkan ‘NetzDG’ (Network Enforcement Act) pada 1 Oktober 2017 sebagai upaya memerangi penyebaran disinformasi dengan media internet.

Dengan NetzDG, pemerintah Jerman menitikberatkan tanggung jawab pada penyedia platform sebagai intermediaries dalam upaya penanggulangan disinformasi. Mulai dari mewajibkan mekanisme penanganan komplain konten ilegal secara transparan. Hingga kebijakan pemblokiran dan penghapusan konten. Meskipun tidak memiliki definisi khusus terkait “Fake News”, dan mengacu pada ketentuan yang ada di KUHP Jerman, mereka mengklasifikasikan dua model ‘fake news’ menjadi ‘obviously unlawful’ dan ‘ not obviously unlawful’.

Untuk konten dengan kategori ‘obviously unlawful’, harus dihapus dalam jangka waktu 24 jam. Sedangkan untuk konten yang tidak berada dalam kategori ‘obviously unlawful’, penyedia platform sosial media memiliki waktu 7 hari untuk menentukan apakah konten tersebut harus dihapus atau tidak. Kegagalan penyedia platform sosial media dalam memenuhi kewajiban-kewajiban ini dapat berakibat pada denda hingga 50 juta euro.  Sedangkan lembaga yang bertanggung jawab adalah Kementerian Kehakiman.

Meskipun dianggap salah satu aturan yang ‘keras’ dan menjadi rujukan oleh berbagai negara dalam penyusunan regulasi penanggulangan disinformasi, namun keberadaan NetzDG tidak berarti luput dari kritik. “Peraturan di Jerman bukan berarti sangat baik, (regulasi- red) ini masih menuai banyak kritik termasuk masih buruk dalam hal penghormatan hak berekspresi dan berpendapat” jelas Wolfgang.

Salah satunya adalah karena besarnya konteks Jaringan Media Sosial sehingga kesulitan menentukan aktor yang paling berwenang. Selain itu, mekanisme ‘take-down’ tersebut masih berpotensi terjadinya “Over-blocking” yang melanggar kebebasan berekspresi dan berpendapat. Selain itu menempatkan intermediaries juga tidak memiliki basis pengetahuan untuk melakukan penilaian dalam menyeimbangkan konflik antara kebebasan berkomunikasi dan hak lainnya karena sensitivitas konteks yang berbeda.

“Teknologi dan algoritma yang dimiliki oleh penyedia platform media sosial saat ini masih terbatas. Artificial intelligence saat ini belum dapat mendeteksi konten ironi atau satir. Sehingga ini akan berpotensi melanggar kebebasan berpendapat.” Prof Wolfgang menambahkan.

Menurut Wolfgang, perlu ada kajian ulang pada apabila suatu negara berencana mengikuti jejak regulasi di Jerman. Terutama memperhatikan konteks kebutuhan wilayah dan konteks tertentu. Misalnya dalam ranah Pemilihan Umum, perlu dikembangkan analisa resiko lebih mendalam yang khusus membahas mengenai disinformasi pada era kampanye. Selain itu, dibutuhkan adanya penguatan pengetahuan untuk melihat dampak dari disinformasi serta mengupas lebih jauh taksonomi tipe-tipe disinformasi supaya mampu mencari upaya lebih efektif dalam menanggulanginya.

Selain Wolfgang, terdapat akademisi-akademisi dari beberapa fakultas hukum Indonesia sebagai penanggap paparan kuliah umum, yakni Sinta Dewi Rosadi (Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran), Bambang Pratama (Departemen Hukum Bisnis, Universitas Binus), Dr. iur. Antonius PS Wibowo (Fakultas Hukum, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta), dan Wahyu Dhyatmika, Pemimpin RedaksiTempo.co dan Sekjen Indonesia Cyber-Media Association. []

Penulis: Alia Yofira Karunian

Comments

share on:

Leave a Response