Mengintegrasikan HAM dalam RPJMD Kabupaten Sikka: Komitmen Bupati Terpilih

ELSAM-Sikka. Kabupaten Sikka tengah menuju era baru pembangunan daerah berbasis HAM. Menyambut disahkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah HAM, berbagai elemen masyarakat sipil bersiap untuk merangkul pemerintah daerah dalam membantu mewujudkan agenda pembangunan yang berperspektif HAM. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) bersama dengan Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH Nusra) mengadakan diskusi publik mengusung tema “Membangun Kabupaten Inklusif, Memastikan Komitmen HAM Pemerintah Kabupaten Sikka” pada 10 Agustus 2018 di Sikka Convention Centre, Maumere, Kabupaten Sikka.

Bupati independen terpilih periode 2018-2023, Fransiskus Roberto Diogo, yang hadir memberikan kuliah umum mengatakan bahwa Kabupaten Sikka harus dibangun melalui model pendekatan negara kesejahteraan (welfare-state) yang banyak dilakukan di negara-negara lain. Dia juga menyampaikan rasa syukur dan selamat kepada seluruh elemen masyarakat Sikka atas terbitnya Peraturan Bupati 13/2018 sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sesuai dengan visi dan misi pemerintahannya dalam lima tahun ke depan.

“Ke depannya, seluruh program di dalam Perbup akan kami integrasikan ke dalam RPJMD agar bisa dipertanggungjawabkan dan masuk ke dalam anggaran daerah,” ungkap bupati yang akrab dipanggil Robi.

Robi sendiri menyadari bahwa banyak hal yang tertinggal di daerahnya. Dia mencontohkan Kabupaten Selayar dan Kabupaten Gunung Kidul yang telah memiliki fasilitas layanan publik yang baik.

Selain Robi, diskusi publik juga diisi oleh sejumlah pemangku kepentingan lain seperti Roichatul Aswidah (mantan Komisioner Komnas HAM 2012-2017), Suparno (Direktur Informasi HAM Ditjen HAM Kemenkumham), Hasto Atmodjo (Komisioner LPSK), Imam Nahe’I (Komisioner Komnas Perempuan), Paulus Nong Susar( Wakil Bupati Periode 2013-2018) dan Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Elsam). John Bala, advokat senior PBH Nusra, menyatakan bahwa momentum pengesahan Perbup 13/2018 merupakan waktu terbaik bagi masyarakat sipil untuk ikut terlibat sebagai mitra strategis pemerintah terutama pada proses penyusunan RPJMD 2018-2023.

“Kami, masyarakat sipil, siap membantu pemerintah kapanpun dibutuhkan,” ujar John Bala saat memandu diskusi publik.

Diskusi publik ini bertujuan untuk membuka ruang bagi masyarakat sipil dengan pemerintah daerah. Kabupaten Sikka telah memilih bupati dan wakil bupati baru untuk periode 2018-2023 sehingga forum ini dapat menjadi jembatan di antara kedua belah pihak untuk mewujudkan penegakan dan pemajuan HAM yang lebih baik di Sikka.

Penulis : Miftah Fadhli

 

Comments

share on:

Leave a Response