Menghimpun Suara CSO Indonesia Untuk Perbaikan Prinsip dan Kriteria RSPO

Jakarta – Pada Rabu, 25 Juli 2018, Dalam rangka merespon konsultasi publik Rancangan Kedua Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO, ELSAM mengadakan “Workshop Kelompok Masyarakat Sipil” sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang dilakukan di Bogor pada tanggal 6 Juli 2018. Adapun isu yang menjadi catatan penting adalah petani swadaya, lingkungan, buruh, dan masyarakat adat karena menjadi celah pelanggaran yang dilakukan perusahaan dalam prinsip dan kriteria RSPO.

Lokakarya diawali dengan pemaparan dari Kania Mezariani, peneliti ELSAM yang aktif mengawal perkembangan P&C RSPO. Meskipun keanggotaan RSPO bersifat sukarela, namun mematuhi P&C RSPO merupakan kewajiban setiap anggota RSPO. Meskipun realitanya, pada tataran implementasi P&C RSPO dinilai kurang efektif untuk mengikat komitmen perusahaan dalam menegakan prinsip keberlanjutan. Oleh sebab itu, karena besarnya tekanan publik, para anggota bersepakat untuk adanya peninjauan berkala setiap lima tahun terhadap P&C RSPO.

Berkaitan dengan persoalan buruh anak, Lukita dari UNICEF memaparkan persoalan penikmatan hak anak di Indonesia. “Jumlah pertumbuhan pernikahan dini setiap tahun (semakin meningkat –red) menyebabkan (penikmatan –red) hak anak sangat sulit. Dampak dari kondisi itu membuat jumlah pemimpin keluarga di usia anak juga bertambah tinggi. Apakah PnC RSPO mampu menyelesaikan masalah itu?” ujar Lukita.

Selain presentasi persoalan hak anak, terdapat pula Franky Samperante dari Yayasan Pusaka yang memaparkan mengenai tanah adat. Kemudian dilanjutkan pemaparan dari Sabarudin dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengain isu kemitraan. Selanjutnya acara difasilitasi oleh Karlo Lumban Raja dari Sawit Watch untuk menggali masukan kritis dari para peserta. Dari rancangan kedua P&C RSPO ini diharapkan mampu mendorong produksi minyak sawit keberlanjutan yang tidak hanya mendatangkan profit bagi produsen minyak sawit, tetapi juga berdampak sosial dan ekologis bagi masyarakat dan lingkungan sekitar perkebunan kelapa sawit.

Peninjauan pertama terhadap P&C RSPO dilakukan pada tahun 2012‐2013. Di generasi kedua peninjauan, P&C akan disinergikan dengan pembuatan Theory of Change RSP). Sehingga diharapkan proses peninjauan ini menjadi peluang bagi masyarakat sipil memberikan masukkan pada rancangan yang terbaru sehingga dapat diadopsikan standar keberlanjutan yang lebih baik. Pelibatan kelompok masyarakat sipil menjadi penting sebagai penyeimbang kepentingan perusahaan produsen minyak sawit. Namun demikian, terbatasnya sosialisasi P&C RSPO yakni melalui media sosial dengan bahasa terjemahan yang rumit, membuat masyarakat sipil yang bekerja di akar rumput sulit memahami isi dari P&C RSPO. Hal ini juga ditambah dengan restrukturisasi P&C RSPO itu sendiri yang menjadi tantangan tersendiri.[]

Penulis : Sekar Banjaran Aji

Comments

share on:

Leave a Response