Izin Lingkungan PLTU PT. Celukan Bawang Menciderai Hak Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Pernyataan Pers ELSAM

Izin Lingkungan PLTU PT. Celukan Bawang Menciderai  Hak Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Pada 28 April 2017, Gubernur Bali menandatangani keputusan izin lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang untuk menambah dua unit pembangkit 330 MW tambahan, sehingga total kapasitasnya menjadi lebih dari 1.000 MW. Sebelum perluasan PLTU Celukan Bawang telah eksis menjadi pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 380-megawatt (MW) di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali Utara, Indonesia. Pembangkit listrik ini terletak di pedesaan, Bali utara antara Taman Nasional Bali Barat dan wilayah pesisir yang bergantung pada pariwisata dan perikanan subsisten.

LBH Bali menggugat izin lingkungan PLTU Celukan Bawang II ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar awal Januari silam. Penerbitan izin bertentangan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LBH Bali juga mewakili warga Celukan Bawang yang mengkhawatirkan risiko lingkungan jika pembangkit beroperasi. Sementara pihak tergugat Gubernur Bali dan PLTU Celukan Bawang yang diwakili kuasa hukum kondang, Hotman Paris Hutapea.

Lokasi PLTU Celukan Bawang memiliki ketinggian berkisar dari 0 hingga 12,5 meter. Laporan Penilaian Kelima dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim 2014 memproyeksikan permukaan laut akan naik 85cm pada tahun 2100 jika tidak ada apa pun yang dilakukan untuk membatasi polusi karbon. Pada bulan Oktober 2017, penelitian terbaru yang menggabungkan laju mencairnya es Antartika memproyeksikan kenaikan permukaan laut setinggi 1,32 meter pada tahun 2014. Kenaikan permukaan laut setinggi 1,32 meter akan meningkatkan risiko banjir dan gelombang badai pantai, yang akan mempengaruhi operasi pabrik, termasuk ancaman terhadap struktur penahanan abu batubara.

Perluasan PLTU Celukan Bawang bisa jadi pemicu naiknya permukaan laut, karena sesuai ANDAL, penambahan unit pembangkit 2 x 330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama periode operasinya. Dengan asumsi bahwa PLTU Celukan Bawang akan beroperasi dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit, perluasan Celukan Bawang akan menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa operasional pabrik. Ini akan menghasilkan pelepasan lebih dari 200 juta ton CO2 selama tiga puluh tahun kehidupan pabrik.

Keberadaan PTLU Celukan bawang jelas berdampak pada perubahan iklim, terlebih, operasi PLTU Celukan Bawang yang pertama telah mengakibatkan terumbu karang di Bali Utara —sama seperti yang terjadi secara global— terancam oleh peningkatan suhu laut dan pengasaman. Hilangnya terumbu karang di dekat lokasi proyek akan lebih mengekspos dan mengikis pantai berpasir di lokasi proyek, membuat dinding tanggul terpapar ke dampak gelombang yang lebih besar daripada yang dirancang untuk ditahannya, berpotensi membuat halaman stok batubara dan halaman abu untuk terpapar pada gelombang badai.

PLTU Celukan Bawang juga memiliki dampak iklim yang signifikan. Pemanasan global didorong oleh emisi gas yang memerangkap panas, terutama dari aktivitas manusia, yang naik ke atmosfer dan bertindak seperti selimut, menghangatkan permukaan bumi. Konsekuensinya termasuk peningkatan suhu dan percepatan kenaikan permukaan laut serta meningkatnya risiko kekeringan, gelombang panas, hujan lebat, badai intensif, dan hilangnya spesies. Perubahan iklim yang tidak terkendali dapat menyebabkan gangguan manusia dan ekologi yang besar. Mengingat hak asasi manusia tidak bisa dipenuhi tanpa lingkungan hidup yang baik dan aman dan sebaliknya. Penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sangat bergantung pada lingkungan hidup yang sehat dan layak huni.

Hak lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga wegara. Indonesia telah menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Konstitusinya yaitu Pasal 28H (1) UUD 1945 menyebutkan: ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Indonesia juga merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang pada Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia diadakan mulai tanggal 5 Juni 1972 sampai 16 Juni 1972 menelurkan Deklarasi Stockhom yang menerangkan “hak mendasar untuk kebebasan, kesetaraan dan kondisi kehidupan yang memadai, dalam lingkungan kualitas yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.

Dalam rangka berpartisipasi dalam pencegahan perubahan iklim yang akan memperburuk kualitas lingkungan hidup maka komitmen perubahan iklim internasional Indonesia diuraikan dalam Kontribusi yang ditentukan secara Nasional (NDC)42 dan Perjanjian Paris. NDC Indonesia mencakup target pengurangan unilateral sebesar 29% di bawah emisi gas rumah kaca “normal” (termasuk LULUCF43) pada tahun 2030, ditambah target pengurangan bersyarat sebesar 41% dengan dukungan internasional yang cukup. Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris pada bulan Oktober 2016, mengulangi janji pengurangan emisi sebesar 29% yang dimasukkan dalam NDC-nya. Penilaian dampak perubahan iklim adalah alat penting untuk mengelola tingkat emisi nasional agar sesuai dengan target pengurangan ini karena memungkinkan pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana dan dalam hal apa emisi dan dampak proyek yang diproyeksikan akan menghambat pemenuhan komitmen NDC atau Perjanjian Paris yang ditandatangani Indonesia saat ini.

Selain itu, AMDAL PLTU Celukan Bawang yang tidak valid dan representatif sehingga cacat hukum dan mengandung kekeliruan dapat diartikan tindakan penerbitan Izin Lingkungan Pembangunan PLTU Celukan Bawang tersebut melanggar komitmen Internasional Indonesia dalam perubahan iklim yakni NDC atau Perjanjian Paris dan berpotensi menciderai nilai-nilai hak asasi manusia khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pada 1 Austus 2018, ELSAM telah menyampaikan Amicus Curiae kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkaitan dengan Perkara Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS yang menggugat Izin Lingkungan PT Celukan Bawang. ELSAM merekomendasikan agar:

  1. Bahwa Hak lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga wegara. Dengan demikian hak atas lingkungan hudup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut jelas  disebutkan dalam Konstitusinya yaitu Pasal 28H (1) UUD 1945 menyebutkan: ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
  2. Putusan tata usaha negara harus mampu mewujudkan nilai-nilai penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana standar umum pencapaiannya dimuat dalam The Universal Declaration of Human Rights 1948(UDHR). Hal ini sangat penting mengingat kewajiban utama untuk menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect), memenuhi (obligation to fulfil) HAM setiap warga negara merupakan kewajiban negara. Dengan diratifikasinya dua kovenan turunan dari UDHR oleh Indonesia yaitu The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 dan The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 semakin meneguhkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kewajiban utama di bidang HAM. Pembentukan PTUN salah satu tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak warga Negara dari potensi tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Pemerintah;
  3. Dalam hal Izin Lingkungan PLTU Celukan Bawang yang diterbitkan tanpa konsultasi publik, berarti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan tanpa memenuhi Asas Kepentingan Umum merupakan bentuk penyimpangan tindakan pemerintah dan dapat dikategorikan sebagai onrechtmatige overheidsdaad (perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah), detournement de pouvoir (penyalahgunaan kekuasaan), atau willekeur (kesewenang-wenangan), yang apabila terjadi akan menyebabkan Hak Asasi warga negara terlanggar atau terabaikan.

Jakarta, 03 Agustus 2018

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)

 

Wahyu Wagiman, SH., MH.

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Sekar Banjaran Aji (Staf Advokasi Hukum), 081287769880 atau Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telp 08121996984

unduh Amicus Curiae

Comments

share on:

Leave a Response