Suara Masyarakat Terdampak Proyek Infrastruktur dari Indonesia Pada Pertemuan Tahunan ke-III AIIB di Mumbai India

ELSAM, Jakarta – Pada akhir bulan Juni (25-28 Juni 2018), diadakan pertemuan tahunan ke-tiga Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Mumbai India. Dua orang anggota Koalisi Pemantau Infrasturktur (Indonesia), Muhammad Al Amien (Direktur Walhi Sulawesi Selatan) dan Sekar Banjaran Aji (Staf Advokasi ELSAM) mewakili koalisi untuk melakukan intervensi dalam acara akbar tersebut. Kepentingan utama koalisi mengikuti Annual Meeting AIIB menjelaskan hasil pemantauan terhadap dua proyek utang yang turut dibiayai oleh AIIB kepada EDs, manajemen bank, hingga Presiden AIIB.

Dalam dua tahun operasinya, bank-bank multilateral yang terlibat dalam Pertemuan Tahunan sudah berinvestasi di semua sektor utama termasuk energi. Dari total 24 proyek, telah dibiayai, 4,4 miliar dolar AS telah disetujui. Namun hal ini dilakukan tanpa kebijakan yang kuat tentang perlindungan sosial-lingkungan, keterbukaan publik yang transparan dan mekanisme penanganan akuntabilitas/pengaduan. Pertemuan Para Gubernur Tahunan diharapkan membahas kebijakan-kebijakan yang terpisah dari bisnis reguler. Sebagaimana sejalan dengan tema yang diusung, yakni “Memobilisasi Keuangan untuk Infrastruktur: Inovasi dan Kolaborasi” dan menetapkan untuk membahas peran sektor swasta dalam infrastruktur.

Dalam keanggotaannya, Indonesia tercatat sebagai pemegang saham AIIB terbesar ke-8 yang akan mengusulkan 6 proyek infrastruktur selama periode 2016-2017. Harapannya, Indonesia dapat menjadi peminjam terbesar. Dari catatan AIIB, Indonesia akan menyetorkan modal sebanyak US$672 juta yang akan dibayar dalam 5 tahun. Dengan kontribusi tersebut, Indonesia memiliki 3,36 persen dari seluruh modal AIIB.

Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur saat ini tengah memantau beberapa proyek yang ada di Indonesia. Pertama merupakan proyek pertama AIIB yakni terkait National Slum Upgrading Project (NSUP). NSUP merupakan salah satu proyek pertama AIIB yang dibiayai bersama dengan Bank Dunia dengan proyek lima tahun yang disetujui hampir tepat dua tahun yang lalu pada bulan Juni 2016. AIIB mencari persetujuan Dewan demi sekitar $ 216,5 juta untuk proyek tersebut dan mengklaim bahwa, pada tahun 2018, lebih dari 3.000.000 orang (termasuk 1.500.000 perempuan) akan mendapat manfaat langsung dari investasi AIIB.Menurut analisis masyarakat sipil yang telah disediakan untuk AIIB, NSUP telah dilanda masalah termasuk:

  • Kegagalan untuk melakukan konsultasi publik yang berarti yang disyaratkan oleh AIIB dan Bank Dunia
  • Perampasan tanah diwarnai dengan anncaman dan intimidasi. Komunitas lokal dan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia
  • Mengemukakan kekhawatiran tentang NSUP telah menerima ancaman pembunuhan dan bentuk intimidasi lainnya,tanpa menanggapi kekhawatiran mereka dari AIIB atau Bank Dunia.

Terkait dengan klaim AIIB mengenai manfaat langsung terhadap 1.500.000 perempuan, koalisi menganggap ada kurangnya penggunaan data terpilah gender. Kepala rumah tangga (biasanya pria) direferensikan dalam pengumpulan data, Selain itu perhitungan juga gagal mempertimbangkan mata pencaharian ekonomi perempuan, yang sebenarnya mengarah pada upaya pemiskinan mereka jika terkena dampak atau digusur. Hilangnya aset atau mata pencaharian yang tidak didokumentasikan dan tentu saja tidak dikompensasikan.

Perihal Miscategorization of Risk, menyatakan bahwa proyek NSUP awalnya dinilai sebagai risiko tinggi, berdampak besar (proyek berkatagori A), cenderung melibatkan lingkungan dan sosial yang signifikan dampak, dampak pemindahan yang signifikan, dan berdampak pada masyarakat adat.

Kedua, proyek yang akan dibahas persetujuannya oleh AIIB pada bulan Maret 2017 adalah Regional Development Fund Project (RIDF). Proyek ini sendiri merupakan keberlanjutan dari utang yang diberikan Bank Dunia kepada PT SMI. Proyek ini sebagai bentuk kepersertaan modal melalui PT. IIF, yang menggunakan model Kerjasama Swasta Badan Usaha (KSBU) atau Public Private Partnership (PPP) untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Setelah proyek ini selesai dilanjutkan dengan usulan co-finance bersama AIIB.

Di satu sisi, persoalan transparansi yang menjadi prinsi dari pembangunan infrastruktur ini justru diabaikan. Pada Februari 2018, 19 anggota parlemen daerah, pejabat lokal dan pengusaha dari Lampung, Sumatra ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia yang terkait dengan korupsi dan suap yang terkait dengan keputusan DPRD Lampung untuk menyetujui pinjaman 300 miliar rupiah (sekitar $ 21,5 juta) dari PT. Sarana Multi Infrastruktur, badan pelaksana untuk RIDF. Pada 29 Mei 2018, Bank Dunia tiba-tiba menurunkan kembali “risiko politik dan pemerintahan” dari proyek dari “substansial” ke “tinggi” dan mencatat bahwa sejak awal proyek, “tiga pemerintah daerah” telah menerima surat penawaran pembiayaan RIDF. Dokumen Bank Dunia juga mencatat bahwa 2 pemerintah daerah “menerima pinjaman RIDF” dan infrastruktur terencana proyek, termasuk 4 proyek jalan. Namun, identitas Pemerintah Daerah yang menerima pendanaan tidak terbuka untuk publik, demikian juga proyek yang diusulkan. Ketidakterbukaan ini meningkatkan kekhawatiran terkait korupsi dana pinjaman RIDF.

Berdasarkan uraian dan hasil pemantauan Koalisi di atas, AIIB dan Dewan Pengurusnya telah gagal memonitor proyeknya, baik proyek co-financed dengan Multidevelopment Bank’s lain, atau proyek yang 100% murni AIIB, sebagaimana proyek yang ada di RRC. Kegagalan ini membahayakan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat dan Lingkungan Hidup di Indonesia secara skala besar. Mengingat, berbagai proyek tersebut erat kaitannya dengan peminggiran hak-hak asasi manusia, khususnya dalam hal tempat tinggal serta lingkungan hidup yang layak. []

Penulis : Sekar Banjaran Aji

Comments

share on:

Leave a Response