Kesepakatan “Divestasi Saham” Freeport Indonesia Abaikan Kesejahteran Masyarakat dan Pemulihan Lingkungan

2

Pernyataan Pers ELSAM

Kesepakatan “Divestasi Saham” Freeport Indonesia Abaikan Kesejahteran Masyarakat dan Pemulihan Lingkungan

Penandatanganan Head of Agreement (HoA) PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) – Freeport McMoran – Rio Tinto mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI) yang dilakukan pada 12 Juli 2018, masih sebuah langkah awal untuk bisa menguasai Freeport Indonesia. Penandanganan HoA ini hanyalah merupakan satu tahapan untuk memiiki 51 % saham PT FI, namun penandatanganan ini menjadi sangat penting karena melalui proses inilah kepemilikan 51 % saham lebih terbuka.

Empat poin utama dalam HoA yang telah ditandatangani ini antara lain: 1) Divestasi saham sebesar 51 % untuk kepemilikan peserta Indonesia, sesuai Kontrak Karya dan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba); 2) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama 5 (lima) tahun; 3) Stabilitas penerimaan negara, sesuai Pasal 169 UU Minerba, peralihan Kontrak Karya PT FI menjadi IUPK akan memberikan penerimaan negara yang secara agregat lebih besar daripada penerimaan negara melalui Kontrak Karya; dan 4) Perpanjangan Operasi Produksi 2 x 10 tahun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setelah PT FI menyepakati empat poin di atas, maka PT FI akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2 x 10 tahun hingga tahun 2041.

Rencana pembalian saham PT. FI untuk meraih 51% saham dilakukan dengan komposisi sebagai keuangan yang berasal dari 1) US$1,5 miliar (SPV Inalum); 2) US$2,35 miliar, dari utang 11 bank BUMN dan swasta.  Total dalam rupiah menjadi 53,9 triliun rupiah akan digunakan untuk membeli Opsi saham yang dimiliki Rio Tinto sebesar 40%, dan 5% saham Freeport-McMoran. Sehingga, ditambah kepemilikan saham Pemerintah Indonesia di PT. Freeport Indonesia saat ini sebesar 9%, maka komposisi kepemilikan saham Indonesia menjadi 51%.

Di luar skema pembelian saham tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)  berpendapat penandantanganan HoA ini belum memiliki arahan dalam memastikan pemulihan lingkungan akibat kerusakan yang disebabkan operasi PT. Freeport Indonesia selama ini. Selain itu, langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam menuju kepemilikan 51 % (persen) juga belum mencerminkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat PT FI pernah melakukan 22 kegiatan yang melanggar AMDAL, salah satunya perluasan ukuran tembang terbuka Grasberg dari 410 hektare menjadi 584 hektare yang tidak dicantumkan di AMDAL. Dalam catatannya, Jatam juga menyebutkan Freeport menjadikan sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, Minajerwi dan Aimoe sebagai tempat pembuangan limbah beracun seperti merkuri dan sianida.

Pada 19 Maret 2017, Pemeriksa Keuangan (BPK) juga merilis dua temuan pelanggaran yang dilakukan PT FI. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan izin penggunaan kawasan hutan lindung dan perubahan ekosistem akibat limbah hasil operasional tambang yang kerugian negaranya mencapai Rp 185 triliun. Berbagai kasus tersebut tentu berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar tambang, yang paling utama adalah terampasnya hak atas lingkungan hidup yang layak.

Sekali lagi, penandatanganan HoA tersebut belum menunjukkan adanya niat Pemerintah Indonesia dalam menyertakan pemulihan lingkungan hidup dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia akibat operasi PT FI selama ini dalam satu kesepakatan dengan PT. FI.

Pelibatan masyarakat Papua untuk membahas tahapan selanjutnya dari penandatangangan HoA juga menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pemerintah Indonesia, bersama PT Freeport Indonesia juga harus menjadikan dan menyiapkan sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitar area pertambangan pasca habisnya bahan-bahan minerba di wilayah operasi PT Freeport Indonesia untuk 10 hingga 50 tahun yang akan datang. Pemanfaatan seluruh sumber daya alam  yang berada di tanah Papua, termasuk tambang Freeport, seharusnya dipergunakan bagi kesejahteraan dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat Papua.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ELSAM menyatakan

  1. Pemerintah Indonesia perlu mengingat bahwa divestasi ini jangan dijadikan sebagai langkah “pemutihan” atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan PT. FI. Bahkan, divestasi ini harus menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menghentikan pembuangan limbah tailing ke Danau Wanagon;
  2. Penandatangan HoA harus ditindaklanjuti dengan menyertakan langkah-langkah pemulihan lingkungan hidup dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan operasi PT. FI. Salah satunya misalnya agar PT FI bertanggung jawab dalam dugaan pelanggaran berkaitan dengan penyalahgunaan izin penggunaan kawasan hutan lindung dan perubahan ekosistem akibat limbah hasil operasional tambang yang kerugian negaranya mencapai Rp 185 triliun (BPK, 2017);
  3. Tahapan selanjutnya dari penandatangan HoA wajib melibatkan masyarakat Papua dalam tiap pembahasan, demi memastikan bahwa pemanfaatan seluruh sumber daya alam yang berada di tanah Papua, termasuk tambang Freeport benar-benar dipergunakan bagi kesejahteraan dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat Papua.

Jakarta, 17 Juli 2018

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman, SH., MH.

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telepon 0812 1996 984 atau Ari Yurino (Staf Advokasi HAM), telepon 0858 8206 3232

share on:

Leave a Response