Riset Implementasi RANHAM #1: Inisiatif Kota Palu Membentuk RANHAM Daerah

Bagian 8 dari 8 Seri Kinerja HAM Pemda

ELSAM-Palu. Dalam lima generasi kehadiran kebijakan RANHAM di Indonesia, pemerintah daerah telah berupaya untuk mendesain kebijakan-kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas penikmatan dan penegakan HAM di daerah. Namun demikian, kebijakan RANHAM yang telah melewati beragam era pemerintahan ternyata belum mampu menjadi representasi bagi keberhasilan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Meskipun beberapa daerah telah memiliki kebijakan RANHAM daerah dan berhasil, ada lebih banyak daerah yang belum memahami bahwa program-program pembangunan daerah sesungguhnya terintegrasi ke dalam kebijakan RANHAM daerah yang seharusnya ditetapkan setiap tahunnya. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mencoba mengekplorasi persoalan ini dalam sebuah studi mengenai implementasi RANHAM yang diselenggarakan di lima wilayah yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Studi ini memberikan perhatian pada implementasi RANHAM daerah pada level provinsi (dan ibukota provinsi) dan keterkaitannya dengan persoalan di tingkat pusat.

Penelitian di Sulawesi Tengah dilakukan sepanjang 16-20 Mei melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan Kota Palu yang terlibat dalam proses penyusunan, implementasi hingga pelaporan dan evaluasi RANHAM. Kota Palu selama ini dikenal aktif dalam mengembangkan program-program pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di masa lalu yang terkerangka ke dalam kebijakan RANHAM Kota Palu sejak tahun 2013. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri mengambil peran pasif dalam pelaporan implementasi program aksi HAM yang dilaksanakan pada level provinsi.

“Ide untuk membuat RANHAM muncul dari keinginan pemerintah Kota Palu untuk membuat kebijakan pemulihan bagi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu,” ucap Muliati, yang menjadi Kepala Bagian Hukum Kota Palu pada saat penyusunan Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013 tentang RANHAM Kota Palu.

“Lalu ketika RANHAM berjalan kami kemudian berpikir bahwa persoalan-persoalan HAM di Kota Palu lebih dari sekedar pemenuhan korban pelanggaran HAM semata sehingga dibuatlah program-program aksi yang menjangkau seluruh kebutuhan pemenuhan HAM di Kota Palu.” Tambah Muliati.

Pada saat dibentuk, Rusdi Mastura adalah Walikota Palu untuk dua periode (2005 – 2015) yang pada tahun 2013 melakukan permohonan maaf (official remorse) kepada para korban peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu tahun 1965-1966 yang terjadi di Palu. Di bawah kepemimpinan walikota yang baru, yaitu Hidayat, Kota Palu masih melanjutkan program-program aksi HAM yang telah disusun sebelumnya. Beberapa rancangan peraturan daerah yang akan disahkan di kota Palu antara lain Ranperwali (Rancangan Peraturan Walikota) mengenai indikator kemiskinan Kota Palu, Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) mengenai kesehatan reproduksi, dan Ranperda mengenai gerakan masyarakat hidup sehat di Kota Palu.

Kontras dengan Kota Palu, pelaksanaan RANHAM di tingkat Sulawesi Tengah belum menunjukkan gairah sebesar pemerintah Kota Palu. Herlina dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulteng mengungkapkan bahwa lemahnya implementasi RANHAM di Sulawesi Tengah disebabkan oleh rendahnya kesadaran perangkat daerah dalam memahami HAM sebagai bagian yang integral dari tugas-tugas birokrasinya.

Herlina menyatakan, “Bupati belum memiliki kesadaran terhadap mandatnya untuk melaksanakan Perpres Nomor 75 Tahun 2015 mengenai RANHAM.”

Dalam kesempatan yang berbeda, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah sendiri mengakui bahwa tingkat submisi laporan RANHAM yang dilakukan per triwulan cukup rendah. Sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan serta, yang paling penting, pemahaman mengenai kewajiban HAM perangkat daerah harus menjadi agenda utama untuk mendorong terlaksananya RANHAM secara efektif di Sulawesi Tengah.

 

Comments

share on:

Leave a Response