Pengarusutamaan Perlindungan Khusus terhadap Kelompok Rentan dalam Pembaruan Hukum Pidana

ELSAM-Jakarta. Dalam rangkaian konsultasi nasional hukum pidana yang diselenggarakan ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengangkat salah satu tema berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan. Diskusi panel ke-5 yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2018 di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta mengangkat tema “Pengarusutamaan Perlindungan Khusus Terhadap Kelompok Rentan dalam Pembaharuan Hukum Pidana.” Forum diskusi ini mengundang perwakilan kelompok rentan, pemerintah dan akademisi. Tujuan panel ini adalah untuk menelaah dan memproyeksikan segala potensi dampak yang berkaitan dengan kelompok rentan jika RKUHP diberlakukan.

Narasumber pada Panel diskusi ini antara lain Ni Made Martini Puteri, perwakilan Kriminologi Universitas Indonesia (UI). Secara komprehensif dirinya memulai diskusi dengan memberikan pengantar seputar isu perempuan dan anak. Perwakilan kelompok identitas gender dan seksual orientasi berbeda dihadiri oleh Ketua Perkumpulan Arus Pelangi, yakni Yuli Rustinawati. Perwakilan dari kelompok minortitas agama dan kepercayaan menghadirkan Muhammad Abdullah Darraz dari Maarif Institute. Selain itu, Eko Riyadi, Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) membahas mengenai akses penyandang disabilitas. Sedangkan perwakilan dari pemerintah menghadirkan Reza Fikri Febriansyah selaku Kepala Seksi Pembahasan RUU II Ditjen PP Kemenkumham.

Perempuan dan anak

Ni Made Martini Puteri, mengkritisi pasal terkait zina, kontrasepsi dan pengguguran kandungan. Dirinya berpendapat, apabila pasal zina disahkan dampak kriminalisasi akan terhadi pada masyarakat adat, masyarakat ekonomi kelas bawah, dan para korban perdagangan seksual. Hal ini disebabkan karena pasal zina tidak menjelaskan kemungkinan pembuktiannya. Sehingga potensi abuse of power sangat rentan dilakukan oleh otoritas.

“Kami bukan menentang RKUHP, tapi tolong diperhatikan aspek-aspek yang akan menyasar kelompok rentan. Tolong diperhatikan juga mengenai aparat penegak hukum apakah mereka mengerti?” tegas Ni Made Martini Puteri menutup presentasinya.

Minoritas Seksual

Yuli Rustinawati menyebutkan bahwa data persekusi yang terjadi terhadap identitas gender dan seksual orientasi yang dipicu oleh homofobia, bifobia dan transfobia.  Ketakutan, ketidaksukaan, kebencian, ketidakpercayaan dan ketidaknyamaan yang irasional terhadap identitas gender dan seksual orientasi berbeda disebabkan heteronormatifitas di masyarakat.

 “Setidaknya ada 47 ujaran kebencian dari Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 ke teman-teman dengan identitas gender dan seksual orientasi yang berbeda. Kekerasan yang nyata dan terus bertambah dan belum lagi peningkatan jumlah perda-perda diskriminatif, padahal ini baru draft KUHP bagaimana jika disahkan? Jika ingin mempidana, silahkan pidana jika perbuatan itu benar-benar kejahatan, menjadi diri sendiri bukanlah suatu kejahatan, negara yang membuatnya seolah-olah jahat”, ujar Yuli Rustinawati.

Minoritas Agama dan Kepercayaan

Muhammad Abdullah Darraz menganggap bahwa pengertian agama dalam literatur dan regulasi di Indonesia masih mendiskriminasi agama dan kepercayaan minoritas. Menurutnya, persoalan utama ini diakibatkan adanya perbedaan teologis yang mempengaruhi pembuat kebijakan dalam menyusun dan menerapkan hukum yang berlaku. Padahal seharusnya, pembuat kebijakan tidak boleh mencampur hukum dan agama. Terutama menggunakan opini agama mayoritas untuk melihat persoalan kompleks lainnya. Hal ini menyebabkan lahirnya pasal-pasal yang mendikotomikan keragaman agama dan kepercayaan sebagai penistaan agama lain.

“Negara lebih cenderung merujuk pandangan hukum keagamaan pada ortodoksi, yang dianggap sebagai agama yang benar adalah yang mayoritas. Sedangkan yang minoritas (sunni, syiah, ahmadiyah) dianggap sebagai heterodoks, negara mengabaikan hak kelompok ini. Padahal ini bagian dari Islam. Negara mendiskriminasi, cenderung lebih ke kelompok mayoritas. Perlu di ingat di dalam Islam pun sebenarnya mengakuio kebinekaan”.

Penyandang Disabilitas

Menurut Eko Riyadi, ada perubahan progresif di dalam dunia internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sejak tahun 2011, tetapi negara masih di dalam paradigma lama yakni dengan pendekatan klinis dan charity. Artinya, pemerintah hanya memandang tindakan terhadap kelompok difabel sebagai bentuk pertolongan khususnya persoalan medis dalam konsep sebagai ‘orang cacat’. Hal ini dirasa tidak tepat sasaran karena penanggulangannya tidak menyasar persoalan utama tetapi bergantung pada belas kasihan. Misalnya, dengan konsep ‘charity’ ini, penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan hanya terbatas berdasarkan kemurahan hati tanpa berusaha mengupas permasalahan tertutupnya akses yang lebih luas.

“Mengapa tunanetra dulu bekerja hanya sebagai tukang pijat? Atau tunarungu yang bekerja hanya sebagai tukang jahit? Ini yang dimaksud paradigma charity itu, hanya belas kasih. Pengertian ‘tuna’ sendiri sudah tidak relevan, itu artinya ‘orang yang tidak punya’ sekarang dengan paradigma baru penyandang disabilitas hanya mengalami hambatan sosial, sehingga yang perlu diatasi adalah hambatannya. Program yang dibangun ya sosial inclusion. Maka dari itu dalam RKUHP ini juga harus menyesuaikan dengan paradigma baru.” Jelas Eko.

Perspektif Pemerintah : Kurangnya Partisipasi Publik

Reza Fikri Febriansyah, perwakilan dari Kemkumham menganggap materi muatan RKUHP  yang sudah mulai rampung tidak sepenuhnya buruk.

“Sebenarnya peran media dalam melakukan framing untuk kerja pemerintah dalam menanggulangi potensi dampak RKUHP membuat kesan RKUHP menjadi buruk” ungkap Reza.

Menurut Reza, memang ada hambatan terkait keterbatasan waktu untuk menyelaraskan substansi, meskipun sudah hampir rampung. Saat ini tahapannya adalah sosialisasi ke aparat penegak hukum serta mengedukasi masyarakat.

Dalam forum ini juga terpapar persoalan minimnya partisipasi publik terutama perwakilan kelompok rentan dalam perumusan RKUHP.

“Kendalanya secara formal dibahas pemerintah dan DPR, ada ruang untuk masyarakat namun karena ini kodifikasi agak sulit untuk memadukan setiap kepentingan. Apakah dilibatkan dalam tim? Sebenarnya ini kendala, namun kami mencoba untuk mempelajari dan menjembatani masukan kelompok rentan melalui diskusi-diskusi dan seminar seperti ini. Jadi kalau dilibatkan secara langsung, jawabannya tidak, namun kami menyerap dan hampir dapat dipastikan RKUHP akan disahkan pada hari kemerdekaan Indonesia di tahun ini”, jawab Reza. []

Riska Carolina

Comments

share on:

Leave a Response