Memahami Peran Akademisi dan Masyarakat Sipil Dalam Mekanisme HAM PBB

ELSAM-Jenewa. ELSAM berkesempatan untuk mengikuti UN Human Rights Mechanism Training pada tanggal 14 – 18 Mei 2018 di Jenewa.  Pelatihan tersebut diadakan oleh Norwegian Center for Human Rights dan Geneva Academy on International Humanitarian Law and Human Rights untuk meningkatkan peran akademisi dalam sistem mekanisme HAM PBB.  Peserta terdiri dari akademisi dan peneliti dari Cina, Vietnam, Iran, Cuba dan Indonesia.

Pada sesi pertama pelatihan, pemateri memberikan ulasan tentang struktur HAM PBB dan mekanismenya.  Secara umum, mekanisme HAM PBB dibagi menjadi dua kerangka yaitu berdasarkan Piagam PBB (charter-based) dan Perjanjian HAM internasional (treaty-based).  Kerangka charter-based merupakan dimensi politik, sedangkan kerangka treaty-based adalah dimensi hukum dari mekanisme HAM PBB.  Badan yang berada di dalam kerangka charter-based salah satunya adalah Dewan HAM PBB yang berada di bawah General Assembly.  Sedangkan Treaty Bodies (badan traktat HAM PBB), merupakan badan independen yang dibentuk untuk memantau perjanjian-perjanjian HAM internasional, setiap konvensi mempunyai badannya sendiri.

Badan-badan dalam mekanisme HAM internasional merefleksikan badan-badan pemerintahan di tingkat nasional, akan tetapi tanpa adanya badan eksekutif.  Seluruh eksekusi pemenuhan hak asasi manusia didasarkan pada “niat baik” setiap negara anggota PBB.

Sesi selanjutnya diisi oleh pembicara dari OHCHR, yaitu Eric Tistounet, beliau adalah Chief Human Rights Council Branch, OHCHR.  Eric bercerita tentang pengalamannya selama di OHCHR dan hal baru yang sedang diperjuangkan untuk memastikan adanya peningkatan pemenuhan HAM.  Seperti peningkatan pendekatan pragmatis dan mengingat cara membuat keputusan PBB sebelumnya yang berdasarkan konsensus justru memperlambat proses pembuatan keputusan.  Selain itu, mencermati prosedur rapat/pertemuan menjadi poin penting supaya rapat bisa terlaksana dengan efektif dan efisien.  Pasalnya, tidak jarang negara-negara tertentu memanfaatkan prosedur rapat untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan negara tersebut.

Hari kedua pelatihan adalah “UN Treaty Bodies day”, dimana peserta berkesempatan untuk menghadiri langsung sesi CRC (Convention on the rights of the child) untuk Argentina di Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR).  Kemudian dilanjutkan dengan sesi dari Nahla Haidar (CEDAW expert) tentang pengalamannya sebagai anggota CEDAW treaty bodies serta bagaimana akademisi dapat berperan.  Ia menyadari bahwa sebagai bagian dari treaty bodies, mereka tidak terlalu mengetahui perkembangan yang terjadi di Dewan HAM PBB.  Selain itu, ia juga mendorong akademia untuk mengirimkan kajian ilmiah terkait isu hak asasi manusia yang bisa menjadi referensi dari anggota treaty bodies.  Berdasarkan pengalamannya, riset yang dilakukan oleh akademisi sangat membantu proses evaluasi implementasi suatu konvensi di suatu negara.

Sesi tersebut juga dihadiri oleh Patrick Mutzenberg, Director CCPR Centre, untuk berbagi menjelaskan teknis penyusunan shadow report/laporan bayangan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sipil.  Beliau juga berpendapat bahwa akademia juga dapat berperan dalam penyusunan laporan tersebut.

Hari ketiga pelatihan disebut sebagai “UPR Day” karena di hari tersebut peserta menghadiri dan mengobservasi Universal Periodic Review (UPR) untuk Cuba di Palais de Nations, Kantor PBB.  Hari keempat dilanjutkan dengan diskusi merefleksikan pengalaman-pengalaman praktis dari peran akademisi dan NGO dalam UPR dari Miloon Kothari, Director UPR-Info.  Diskusi ini membahas prosedur  dan langkah-langkah yang dapat dilakukan masyrakat sipil dan akademisi dalam menyusun laporan untuk UPR.

Hari kelima pelatihan diisi oleh Nuno Cabral, Permanent Mission of Portugal dengan tema besar “Did the UN Mechanism Get Politicized?”. Menurutnya, mekanisme HAM PBB tidak dipolitisasi karena sebarnya mekanisme itu sendiri adalah proses politik.  Sejauh mana negara anggota PBB memprioritaskan kepentingan nasional dalam mengambil keputusan di tingkat internasional.  Terdapat berbagai kelompok politik di dalam PBB. Mulai dari berdasarkan wilayah, kekuasaan, dan isu.  Kelompok-kelompok tersebut berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan mekanisme HAM PBB.  Sebagai contoh, wewenang Dewan HAM PBB sedang dibahas ulang demi kepentingan beberapa negara.  Selain itu, ia menjelaskan tentang proses rekrutmen anggota treaty bodies dan special procedures/thematic issues. 

Di bawah kerangka charter-based, akademisi dapat berperan sebagai bagian dari special procedures/thematic issues yang biasanya dalam bentuk working group (kelompok kerja) atau special rapporteur (pelapor khusus).  Proses rekrutmen kelompok kerja/pelapor khusus tidak ditentukan melalui pemilihan, tetapi melalui nominasi.  Akademisi atau individu yang tertarik untuk mendaftarkan dirinya dapat direkomendasi oleh suatu negara, atau institusi lainnya, bahkan merekomendasi dirinya sendiri untuk kemudian dinominasi oleh ketua Dewan HAM PBB.  Akan tetapi, proses seleksi ini tidak bersifat transparan.

Untuk kerangka treaty-based, anggota treaty bodies dipilih melalui pemilihan.  Calon anggota harus dipilih oleh suatu negara sebagai kandidat dari negara tersebut.  Kemudian, negara tersebut harus mengkampanyekan/mempromosikan kandidatnya untuk memastikan kandidatnya akan mendapat suara dalam pemilihan dan dipilih sebagai anggota dari treaty bodies tertentu.  Meskipun treaty bodies bersifat independen, dan berada di dimensi hukum, proses pemilihan anggotanya tetap politis.

Menurut Nuno Cabral, politik tidak selalu merupakan hal yang negatif.  “Mekanisme HAM PBB diciptakan bukan untuk mengantar kemanusiaan ke ‘surga’ tetapi untuk menyelamatkan kemanusiaan dari ‘neraka’” ucapnya.  Seluruh proses diskusi yang terjadi melalui mekanisme HAM PBB adalah hal politis yang dapat mengubah nilai-nilai masyarakat. Kemudian akan dilengkapi dengan perubahan dan progres.  Proses tersebut tidak cepat dan perlu partisipasi dari banyak kalangan, termasuk akademisi.  Kepatuhan HAM suatu negara dapat terjadi berdasarkan “niat baik” dari setiap anggota dan partisipasi masyarakat untuk menuntut adanya kepatuhan tersebut.  Kunci dari mekanisme HAM PBB adalah pelaporan dan pengaduan yang diterima oleh badan-badan HAM PBB, baik melalui charter-based atau treaty based mechanisms.  Peran akademisi untuk memastikan adanya progres baik dengan cara bergabung dalam badan HAM PBB, atau dengan melaporkan hasil kajian ilmiah terkait HAM, akan membantu kedua mekanisme HAM tersebut. []

Kania Mezariani

 

Comments

Tags:
share on:

Leave a Response