Fraksi PKS: Jika Hanya Memperluas Ketimpangan, Tidak Perlu RUU Perkelapasawitan

ELSAM-Jakarta. Di tengah bulan puasa tepatnya pada hari Kamis, 31 Mei 2018, organisasi masyarakat lain yang tergabung dalam Koalisi Tolak RUU Perkelapasawitan mengunjungi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gedung Nusantara I lantai 3. Organisasi masyarakat tersebut antara lain Sawit Watch, ELSAM, SPKS, IHCS, ICEL, Yayasan Madani Berkelanjutan, LPBI NU, KpSHK, dan FWI. Sambutan hangat diberikan oleh Hermanto yakni Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Anggota Fraksi PKS dan Ledia Hanifa Amaliah Komisi X wakil dari Fraksi PKS juga.

Kedatangan Koalisi Tolak RUU Perkelapasawitan ini tidak lain untuk membicarakan terkait RUU Perkelapasawitan yang masih dalam pembahasan percaturan politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terakhir Jumat (28/3/18), Badan Legislatif DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), dan Forum Pengembangan Perkebunan Strategi Berkelanjutan (FP2SB) guna mendapatkan masukan dan pertimbangan.

Achmad Surambo dari Sawit Watch menilai RUU Perkelapasawitan kurang membahas aspek mendasar dalam tata kelola sawit di Indonesia, khususnya kesejahteraan petani dan perlindungan tenaga kerja. Isi dari RUU amat mirip dengan UU Perkebunan, sehingga terkesan sekadar salin-tempel. Selain itu, perlu juga moratorium perkebunan kelapa sawit skala besar, dalam rangka menyeimbangkan dengan petani kecil. Penguasaan industri yang timpang tidak baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal ini didukung data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan meningkatnya produksi industri sawit tak serta merta membawa keuntungan pendapatan negara. Pasalnya terdapat penurunan tingkat patuh wajib pajak. Data menunjukan luas perkebunan sawit Indonesia 15,7 juta hektar. Rincian, 28,03% kebun sawit petani swadaya, 3,14% BUMN dan 68,83% korporasi. Namun, berdasarkan data sektor penerimaan pajak sawit yang dirilis KPK menunjukan peningkatan produksi dan ekspor industri sawit tidak elastis dengan peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak, baik badan dan perorangan mengalami penurunan signifikan. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan turun dari 70,6% (2011) jadi 46,3% (2015) dan tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan turun dari 42,3% (2011) jadi 6,3% (2015).

Lebih jauh lagi, ketentuan dalam RUU Perkelapasawitan ini berpotensi melakukan pemutihan lahan dan mengoreksi perilaku ekspantif para taipan. Data Transparansi untuk Keadilan (TuK) Indonesia menyebutkan, perkebunan sawit yang dimiliki korporasi, hanya dikuasai 25 grup dan sekitar 100 taipan lain dan hanya empat korporasi dikelola BUMN.

Menanggapi hal tersebut, Hermanto yang selama ini aktif mengikuti pembahasan tentang sawit di DPR serta salah satu dari Tim Diplomasi Sawit Indonesia ke dunia menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan keadilan khususnya pada konteks RUU Perkelapasawitan.

“Sebenarnya apapun Undang-undangnya jika untuk kesejahteraan rakyat akan didukung oleh Fraksi PKS. Jika RUU Perkelapasawitan hanya memperluas ketimpangan pemilikan lahan dan membuat semakin banyak orang kaya sementara di sisi lain memperbanyak juga orang miskin yang terdampak akibat ekspansi sawit tentu saja sebaiknya RUU Perkelapasawitan perlu ditolak.” Janjinya.

 

Comments

share on:

Leave a Response