Vonis Alnoldy Bahari : Indikasi Majelis Hakim Merekayasa Fakta Persidangan

Dodi

ELSAM- Jakatya. Pada Senin, 30 April 2018 yang lalu Alnodly Bahari divonis pidana penjara lima tahun dan denda 100 juta rupiah. Putusan tersebut dijatuhan kepada Alnoldy atas dakwaan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 UU ITE.[1] Alnoldy dijerat didakwa Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal Penodaan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 156A KUHP karena status-status dalam akun sosial media Facebook miliknya dianggap sebagai tindakan pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antara golongan (SARA) dan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

ELSAM menilai, Majelis Hakim telah melakukan rekayasa fakta persidangan karena dalam putusannya, sama sekali tidak ditemukan fakta persidangan utuh yang terungkap dalam persidangan. Salah satunya juga karena melakukan analisis bahasa dengan menggunakan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai bahan pertimbangan utama, dibandingkan dengan melakukan analisis unsur pidana dengan menggunakan teori dan doktrin hukum.

Selain itu, alat bukti yang cacat berupa hasil laboratorium forensik tetap digunakan majelis hakim sebagai pertimbangan. Pasalnya hasil laboratorium yang digunakan untuk memeriksa status terdakwa berbeda dengan yang didakwakan. Kejanggalan proses persidangan juga nampak pada ketidakhadiran ahli forensik digital di persidangan. Padahal, ahli forensik digital sangat diperlukan untuk menguji orisinalitas dan otentisitas status Facebook terdakwa. Hal ini diperparah dengan gagalnya Penuntut UMum dalam membuktikan unsur Double Opzet (unsur kesalahan berlapis) yang justru dibenarkan Majelis Hakim.

Putusan bersalah pada kasus Alnodly Bahari merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kemerdekaan dan berkeyakinan yang seharusnya dilindungi konstitusi. Terkait hal ini, ELSAM dan ILRC telah mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Peradilan) yang juga diabaikan Majelis Hakim.

ELSAM secara jelas dalam pendapatnya menyampaikan bahwa penggunaan pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 dan 156a KUHP untuk mendakwa Alnoldy Bahari tidak memenuhi prinsip ujaran kebencian dan penodaan agama karena tidak terpenuhinya unsur “bertujuan menghasut” sebagai salah satu unsur tindak Pidana. Maka, penggunaan pasal-pasal tersebut terhadap Alnoldy Bahari justru tidak sejalan dengan Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil Politik.

Rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang semula bertujuan untuk membatasi praktik penyebaran kebencian kini justru digunakan untuk membatasi kebebasan ekspresi. Hal ini disebabkan karena rumusan tersebut tidak tepat karena multitafsir sehingga memperbesar celah disinterpretasi atau salah mendefinisikan jenis tindak pidana penyebaran kebencian. Terlihat dari unsur “pernyataan yang mengandung permusuhan” tidak ditafsirkan secara jelas sehingga pada praktiknya sering disalahgunakan untuk membatasi kebebasan ekspresi yang sah.

Jika Pengadilan akan menerima Pasal 28 ayat (2) Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP sebagai suatu norma yang berlaku dan eksis, Pengadilan harus menerapkan secara hati-hati termasuk dalam menerjemahkan adanya ancaman ‘tindakan’ terjadinya permusuhan dan kebencian atas dikemukakannya pendapat atau ekspresi Terdakwa Alnoldy Bahari. Hal ini dikarenakan adanya tanggung jawab pengadilan untuk melihat jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi UU Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Penulis: Sekar Banjaran Aji

Baca lebih lanjut mengenai Amicus Curiae ELSAM terkait Kasus Penodaan Agama Alnoldy Bahari di http://elsam.or.id/2018/04/amicus-curiae-kasus-sahabat-peradilan-dalam-kasus-alnoldy-bahari-alias-ki-ngawur-permana/

[1] Yulis Sulistyawan, Tim Kuasa Hukum Alnoldy Bahari Kecam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/30/tim-kuasa-hukum-alnoldy-bahari-kecam-putusan-hakim-pengadilan-negeri-pandeglang diakses pada 6 Mei 2018

share on:

Leave a Response