Problem Definisi dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Siaran Pers

Problem Definisi dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Setelah mendapatkan berbagai tekanan, khususnya pasca-terjadinya serangkaian aksi teror sepanjang Mei 2018, DPR dan pemerintah akhirnya bersepakat untuk mengesahkan RUU Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Harus diakui, ada sejumlah kemajuan dalam materi yang akhirnya disepakati, misalnya terkait dengan penghapusan usulan sanksi pencabutan kewarganegaraan, serta peluang incommunicado detention (pasal Guantanamo) dengan alasan pencegahan aksi teror. Namun demikian, meski perdebatan telah berlangsung cukup panjang, masih terdapat sejumlah persoalan krusial dalam RUU tersebut, yang berpotensi memunculkan pertentangan dengan perlindungan kebebasan sipil, khususnya terkait dengan definisi terorisme.

Kaitannya dengan definisi, pembentuk undang-undang bersepakat untuk menambahkan unsur motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan. Selain unsur kekerasan dan ancaman kekerasan yang menciptakan suasana teror dan rasa takut yang meluas. Kendati terorisme memiliki keterkaitan erat dengan politik dan ideologi, termasuk keagamaan, namun perumusan unsur sebagaimana disepakati, menurut ELSAM sangat berpotensi multi-tafsir dan karet dalam pelaksanaannya, sehingga berpeluang menciptakan ketidakpastian hukum. Rumusan tersebut memunculkan ambiguitas dengan rumusan pasal-pasal kejahatan terhadap negara, sebagaimana diatur oleh KUHP, apalagi dengan tambahan frasa “gangguan keamanan”.

Dari sedikitnya 109 definisi tentang terorisme, hampir semua ahli bersepakat bahwa unsur-unsur definisi terorisme setidaknya terdiri dari: adanya kekerasan, sebuah kegiatan yang tidak melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak akan didefinisikan sebagai terorisme (misalnya protes non-kekerasan, pemogokan, demonstrasi damai, pembangkangan pajak, dll); tujuannya adalah untuk mencapai tujuan politik, misalnya tujuan ideologis atau agama; terorisme harus dibedakan dengan kekerasan politik seperti perang gerilya atau pemberontakan sipil. Artinya, dalam konteks terorisme, politik, ideologi atau pun agama tidak lah semata-mata ditempatkan sebagai motif, tetapi sebagai tujuan. Perbedaan itulah yang membedakan dengan gerakan atau perjuangan pembebasan nasional yang jelas motifnya adalah politik.

Permasalahan lain dalam rumusan akhir RUU ini adalah kegagalan RUU ini untuk mengakomodasi dan mengatur ketentuan mengenai prinsip keadaan normal dan keadaan tertentu (darurat), yang akan menjadi penentu pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme, karena berubahnya gradasi ancaman. Tegasnya, ELSAM berpendapat bahwa militer baru dapat dilibatkan dalam operasi pemberantasan terorisme hanya terbatas pada situasi tertentu, ketika kepolisian dinilai tidak mampu lagi mengendalikan situasi. Sayangnya, RUU ini tidak mengatur mengenai perubahan gradasi ancaman keamanan, justru terkesan hendak melibatkan militer secara terus-menerus dalam pemberantasan terorisme. Rumusan ini tentu problematis, karena berpeluang berseberangan dengan ketentuan Pasal 30 UUD 1945, yang secara tegas telah mengatur pembagian peran, tugas dan fungsi antara TNI dan Polri.

Selain itu, dalam konteks pelibatan militer yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Presiden, harus dipastikan materinya tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI, dimana pelibatan militer harus dilakukan melalui keputusan politik negara. Sebab, undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, sehingga yang perlu diatur di dalamnya adalah institusi-institusi terkait dengan penegakan hukum dan yang mendukungnya. Perpres harus secara detail mengatur rule of engagement (RoE) pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme dalam konteks military aid to civil power (MACP). Merespon kesepakatan ini pula, ELSAM memandang seharusnya DPR maupaun pemerintah segera mengajukan inisiatif pembahasan RUU Perbantuan Militer, serta revisi terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, guna menjamin akuntabilitas pelibatan militer dalam konteks kontrol demokrasi sipil.

Hal lain yang harus diperhatikan dan dipahami bersama, bahwa pengesahan RUU ini bukanlah akhir atau obat bagi keseluruhan persoalan ancaman terorisme di Indonesia. Koordinasi kelembagaan yang kuat, serta pelibatan semua aktor dan elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk mengikis faktor penarik dan pendorong dari terorisme. Pelanggaran dan ketidakselarasan (un-compliance) aturan serta praktik dalam pemberantasan terorisme dengan hak asasi manusia, hanya akan menambah faktor pendorong membesarnya aksi terorisme. Oleh karenanya negara harus memastikan keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional melalui pemberantasan terorisme dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Jakarta, 25 Mei 2018

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM), telepon: 081382083993Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi ELSAM), telepon: 08121996984

Comments

share on:

Leave a Response