Optimalisasi Langkah Pemberantasan Terorisme, Demi Menjamin Hak Atas Rasa Aman

Siaran Pers ELSAM

Optimalisasi Langkah Pemberantasan Terorisme, Demi Menjamin Hak Atas Rasa Aman

Dalam dua hari terakhir beberapa tempat di Jawa Timur diguncang aksi terorisme, yang berdampak pada jatuhnya sejumlah korban. Rententan peristiwa ini menyusul kerusuhan yang melibatkan narapidana terorisme di Rutan Mako Brimob, yang terjadi minggu sebelumnya. Ironisnya situasi ini terjadi di tengah alotnya proses pembahasan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di DPR, yang mulai dibahas pasca-peristiwa bom Thamrin pada 2016 lalu.

Mencermati kondisi terkini, selain menunjukan makin menguatnya intoleransi, juga terlihat perkembangan baru pola dan motif dalam aksi-aksi terorisme, terutama semenjak bergabungnya sejumlah warga negara Indonesia dengan ISIS dan kelompok sejenisnya. Gambaran inilah yang kerap menjadi argumentasi perihal pentingnya penyegeraan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Beberapa hal yang belum diatur dan terjadi hari-hari ini, misalnya terkait dengan partisipasi dalam perbuatan persiapan (terorisme), keanggoatan dalam organisasi teroris atau pendukung terorisme, keikutsertaan dalam pelatihan militer organisasi teroris, serta terorisme yang melibatkan anak dan perempuan. Kendati begitu, dalam konteks penindakan dan penegakan hukum, UU yang ada saat ini, sesungguhnya tetap dapat dijadikan acuan.

ELSAM tentunya memberikan apresiasi dan dukungan sebesar-besarnya atas langkah cepat yang dilakukan oleh negara melalui aparat keamanan, khususnya Polri dalam upaya pemberantasan terorisme, serta tindakan mitigasi dan pemulihan yang dilakukan. Akan tetapi, situasi yang terjadi belakangan menunjukan masih kurang optimalnya fungsi deteksi dini untuk mencegah terjadinya peristiwa (terorisme) atau meminimalisir dampak dari peristiwa. Peranan ini semestinya bisa dilakukan secara baik oleh lembaga-lembaga intelijen, dengan perangkat dan wewenang yang dimilikinya. Namun demikan, kurang tegasnya aturan koordinasi dalam undang-undang saat ini (termasuk penanggungjawab koordinasinya), seringkali menjadi alibi kurang sinergisnya fungsi deteksi dini, pencegahan, penindakan, sampai dengan rehabilitasi dalam pemberantasan terorisme.

Oleh karenanya, merespon situasi terkini, penting bagi presiden untuk mengambil kepemimpinan politik untuk memastikan koordinasi yang sinergis antar-aktor yang berwenang dalam pemberantasan terorisme, dalam rangka optimalisasi langkah. Kepemimpinan politik dan koordinasi ini diperlukan agar setiap aktor yang berwenang bekerja secara optimal, sesuai dengan wewenang dan tugas yang dimilikinya. Sebab, egoisme sektoral hanya akan menumpulkan fungsi negara dalam pemberantasan terorisme, yang memiliki kewajiban untuk memastikan hak atas rasa aman setiap warga negara.

Penguatan koordinasi tentunya tidak melulu pada aspek penindakan, tetapi juga pencegahan, guna memotong akar dari terorisme itu sendiri. Sebagaimana disebutkan PBB, beberapa faktor pendorong aksi-aksi terorisme antara lain: kesenjangan kesempatan ekonomi dan sosial, marginalisasi dan diskriminasi, tata pemerintahan yang buruk, pelanggaran hak asasi manusia dan supermasi hukum (termasuk pelaksanaan prinsip fair trial), konflik yang tidak selesai, dan radikalisme di lembaga pemasyarakatan. Oleh karenanya untuk memotong faktor-faktor pendorong tersebut, keterlibatan dan partisipasi semua aktor mutlak dibutuhkan, dan dilakukan secara terkoordinasi. Harus diakui, aspek pencegahan dan pelibatan semua aktor dalam pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, dan juga masyarakat sipil, adalah hal yang luput diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme saat ini.

Selanjutnya, terkait dengan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ELSAM menekankan pentingnya adopsi praktik terbaik dalam pemberantasan terorisme yang dirilis oleh PBB pada 2010. Integrasi ini untuk memastikan keseimbangan antara kewajiban negara terhadap hak asasi manusia, dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional. Praktik-praktik terbaik ini meliputi: (i) konsistensi antara UU dengan hukum HAM, hukum humaniter, dan hukum pengungsi; (ii) konsistensi operasi kontra-terorisme dengan hukum HAM, hukum humaniter, dan hukum pengungsi; (iii) adanya ketentuan mengenai prinsip keadaan normal dan keadaan tertentu (darurat); (iv) adanya ketentuan menngenai penilaian implementasi undang-undangn dan pelaksanaannya di lapangan; (v) adanya ketentuan pemulihan (remedies); (vi) adanya ketentuan mengenai reparasi dan bantuan bagi korban; (vii) adanya ketentuan mengenai definisi terorisme; (viii) adanya ketentuan mengenai kejahatan penghasutan untuk melakukan terorisme; (ix) adanya elemen utama praktik terbaik dalam penetapan organisasi terorisme; dan (x) adanya elemen utama praktik terbaik dalam penangkapan dan introgasi tersangka terorisme.

Merujuk pada sejumlah praktik terbaik di atas, beberapa hal sesungguhnya telah disepakati oleh Panitia Kerja RUU Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di DPR, seperti terkait pembatasan kebebasan sipil dan pemulihan bagi korban. Namun, salah satu hal pokok yang masih menjadi perdebatan adalah terkait dengan definisi terorisme dan pelibatan militer di dalam pemberantasan terorisme. Dalam konteks definisi, pembentuk undang-undang semestinya dapat membangun definisi dengan mengacu pada sejumlah perjanjian internasional terkait pemberantasan terorisme yang telah disahkan oleh Indonesia. Sedangkan dalam konteks pelibatan militer kalau pun hendak diatur, materinya tidak boleh bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI, dimana pelibatan militer harus dilakukan melalui keputusan politik negara. Sebab, undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, sehingga yang perlu diatur di dalamnya adalah institusi-institusi terkait dengan penegakan hukum dan yang mendukungnya.

Mempertimbangkan situasi dan perkembangan di atas, guna menjamin hak atas rasa aman, sebagai kewajiban dari negara, ELSAM merekomendasikan hal-hal berikut ini:

  1. Presiden mengambil kepemimpinan politik dalam memastikan langkah-langkah pemberantasan terorisme, dengan mengoptimalkan seluruh aktor dan instrumen yang dimiliki negara;
  2. Presiden memastikan berjalannya fungsi koordinasi antar-seluruh instansi pemerintah yang terlibat dalam pemberantasan terorisme, baik dalam fungsi pencegahan, deteksi dini, penindakan, penegakan hukum, dan rehabilitasi, sehingga terintegrasi satu sama lain;
  3. Pemerintah satu suara dalam proses pembahasan RUU Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, guna memastikan revisi undang-undang yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan mampu menjawab kebutuhan aktual pemberantasan terorisme;
  4. DPR dengan kewenanan legislasi yang dimilikinya, melihat perkembangan terkini dalam pemberantasan terorisme, untuk tidak menunda proses, dan memastikan pengesahan RUU Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sejalan dengan prinsip hak asasi dan menjawab kebutuhan pemberantasan terorisme hari ini.

Jakarta, 14 Mei 2018

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM), telepon: 081382083993Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi ELSAM), telepon: 08121996984

Comments

share on:

Leave a Response