National Slum Upgrading Project (NSUP): Proyek Mengusir Orang Miskin di Perkotaan (Studi Kasus di Sulawesi Selatan)

Tak dapat dipungkiri, sejak rezim Jokowi-JK memerintah, pembangunan infrastruktur di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sejumlah daerah yang dulunya tidak tersentuh pembangunan, kini mulai dibangun sejumlah infrastruktur. Pembangkit energi, DAM, jalan lintas provinsi, hingga penataan kota, adalah proyek infrastruktur yang kini mulai dikerjakan.

Bukti keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan Infrastruktur dan ketenagalistrikan. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa saat ini pemerintah telah memiliki perencanan utama, serta pijakan hukum dalam mempercepat serta memperluas pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia.

Selain itu, salah satu langkah pemerintah agar seluruh infrastruktur dapat terbangun hingga ke desa-desa adalah dengan mengoptimalkan penggunaan dana desa. Bagi pemerintah, dana desa yang sangat besar harus dioptimalkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Alhasil, hampir seluruh pemerintah desa menganggarkan 60% dana desa untuk pembangunan infrastruktur, yang lebih banyak terserap untuk pembangunan jalan dan jembatan.1

Ambisi pemerintah dalam membangun infrastruktur di indonesia juga dapat diamati melalui berbagai skema pembiayaannya. Memang, dari target pembangunan yang sangat tinggi, sumber dana yang paling banyak diperoleh melalui APBN. Namun, tidak sedikit pula, sumber pendanaan pembangunan infrastruktur yang dirancang oleh pemerintah diperoleh dari kerjasama pihak swasta hingga pinjaman bank pembangunan multilateral. Maka dengan alasan percepatan pembangunan tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya memperoleh pinjaman dari World Bank, Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastruktur Invesment Bank (AIIB), dan bank-bank pembangunan multilateral lainnya. Buktinya, hingga Januari 2017, pemerintah sudah menambah utang negara menjadi Rp 728,15 triliun.2

Dana yang diperoleh dari pinjaman atau utang tentu harus dikembalikan. Sehingga utang pemerintah menjadi beban negara yang tentunya juga beban rakyat. Pembangunan infrastruktur sudah barang tentu memerlukan lahan, sehingga tidak sedikit pembangunan infrastruktur menimbulkan konflik yang berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia, berupa pengambilan paksa lahan-lahan warga, serta kriminalisasi warga. Artinya, tidak menutup kemungkinan biaya pembangunan infrastruktur yang diperoleh dari utang akan menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), geliat pembangunan infrastruktur dan pembangkit listrik jelas terlihat. Sejumlah proyek nasional di Sulsel, mulai dipublikasikan, bahkan sudah banyak yang dalam proses pengerjaan. Sejumlah proyek yang tengah dalam proses pengerjaan, yakni DAM Passaloreng, Waduk Nipa-nipa, Jalan Trans Sulawesi, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru II , Kota tanpa kumuh (KOTAKU), dan masih banyak yang lainnya. Dari proyek-proyek pembangunan tersebut, KOTAKU atau Kota Tanpa Kumuh merupakan proyek yang dibiayai dari utang bank pembangunan multilateral, yaitu World Bank.

KOTAKU adalah proyek pemerintah pusat yang tertera di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Proyek yang juga dikenal dengan sebutan National Slum Upgrading Project ini menarget 269 Kota di 34 provinsi3, termasuk Kota Makassar. Proyek ini diketahui dibiayai oleh Bank Dunia dan AIIB melalui skema utang.4 Dan saat ini tengah berjalan di Kota Makassar.

Proyek ini disetujui pemerintah Kota Makassar. Buktinya, pada 2014, Walikota Makassar menerbitkan Surat Keputusan yang isinya menetapkan bahwa 103 kelurahan di Kota Makassar berada pada kategori kumuh, sehingga perlu “ditata” melalui proyek KOTAKU.

Proyek ini patut mendapat perhatian serius, selain karena pembiayaan proyek yang bersumber dari utang Bank Dunia dan AIIB, proyek ini juga diprediksi memiliki risiko yang tinggi, terkhusus pada aspek sosial dan lingkungan. Dengan demikian perlu dilakukan studi mengenai resiko proyek KOTAKU/NSUP yang dibiayai dari utang Bank Dunia – AIIB terhadap kehidupan masyarakat di Kota Makassar.

Oleh karena itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel bersama Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) berinisiatif menginvestigasi terhadap proyek KOTAKU/NSUP di Kota Makassar, serta melakukan studi terkait risiko proyek utang Bank Dunia – AIIB tersebut terhadap kehidupan masyarakat di Kota Makassar.

Untuk membaca lebih lanjut, klik unduh

Comments

share on:

Leave a Response