Modul Langkah Awal Akses Pemulihan: panduan untuk Masyarakat Terdampak Perkebunan Kelapa Sawit

modul-pulih

Konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit seolah tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada satu sisi, Pemerintah Indonesia mendorong agar kelapa sawit menjadi salah satu komoditas industri agro prioritas yang pengembangannya patut didukung secara nasional. Dorongan Pemerintah ini dilatari oleh potensi yang sangat besar yang dimiliki sektor kelapa sawit, baik dari nilai ekspor, daya saing, hingga penyerapan tenaga kerja. Sementara pada titik lain, ekspansi perkebunan kelapa sawit ditengarai sebagai penyebab terjadinya konflik, pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.

Situasi ini seharusnya direspon oleh Pemerintah dan korporasi perkebunan kelapa sawit dengan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah dan atau menghentikan dampak-dampak potensial dan faktual dari pembangunan perkebunan kelapa sawit, baik terkait konflik, pelanggaran hak asasi manusia maupun kerusakan lingkungan, termasuk didalamnya menyediakan langkah dan mekanisme pemulihan yang dapat digunakan untuk memulihkan atau memperbaiki dampak-dampak negatif yang muncul. Sehingga, Pemerintah dan korporasi dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam dalam mempromosikan dan menghormati hak asasi manusia secara optimal.

Dalam kerangka ini, disusunnya modul “Langkah Awal Akses Pemulihan: Panduan untuk Masyarakat Terdampak Perkebunan Kelapa Sawit” diharapkan dapat memberikan panduan bagi para masayarakat terdampak pembangunan perkebunan kelapa sawit. Hal yang utama adalah panduan tentang bagaimana masyarakat dapat memastikan adanya dokumen-dokumen desa, seperti peta desa yang disusun melalui pemetaan yang partisipatif. Selain itu, terdapat panduan tentang hal-hal apa yang dapat dilakukan jika berhubungan dengan korporasi, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi konflik dengan korporasi. Penjelasan tentang rantai pasok perkebunan kelapa sawit juga diberikan agar masyarakat mendapatkan perspektif yang lebih luas terkait komoditas kelapa sawit. Hal tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Apabila terjadi pelanggaran, masyarakat dapat mengambil langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

untuk membaca lebih lanjut, klik unduh

share on:

Leave a Response